Komisi Eropa Minta Pemimpin Dukung Rencana Kontrol Vaksin
Ilustrasi vaksin COVID-19. (Pixabay.com/x3)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Brussels, IDN Times - Komisi Eropa akan meminta para pemimpin di Eropa untuk mendukung rencana kontrol tambahan pada ekspor vaksin COVID-19 pada hari Kamis, 25 Maret 2021, waktu setempat. Selama 2 bulan terakhir ini, sebanyak lebih dari 40 juta dosis telah diekspor dari Uni Eropa dan seperempat diantaranya telah dikirim ke Inggris. Bagaimana awal ceritanya?
1. Kampanye peluncuran vaksin di Uni Eropa lebih lambat dibandingkan di Inggris
Ilustrasi pemberian vaksin COVID-19. (Pixabay.com/jaytaix)Dilansir dari BBC, kampanye peluncuran vaksin COVID-19 di Uni Eropa lebih lambat dibandingkan di Inggris dan pihak Komisi Eropa menyalahkan perusahaan AstraZeneca karena tidak memberikan dosis yang dijanjikan ke Uni Eropa. Namun, para pemimpin Uni Eropa terpecah atas proposal dalam pembatasan baru pada ekspor vaksin dari blok tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan pasokan di dalam Uni Eropa. Sebuah situs di Belgia memproduksi vaksin buatan AstraZeneca serta satu lagi di Belanda diharapkan dapat meningkatkan pasokan vaksin di Uni Eropa.
Pihak Komisi Eropa mengatakan bahwa lebih dari 40 juta dosis yang diekspor dari Uni Eropa selama 2 bulan terakhir dan seperempat diantaranya telah dikirim ke Inggris. Dalam pernyataan bersama pada hari Rabu, 24 Maret 2021, waktu setempat, Inggris dan Uni Eropa mengatakan mereka ingin menciptakan situasi win-win solution serta memperluas pasokan vaksin untuk semua orang. Meskipun ada saran bahwa proposal yang diajukan kepada para pemimpin Uni Eropa di hari Kamis, 25 Maret 2021, ini akan difokuskan pada Inggris dan Amerika Serikat, sedangkan Komisi Kesehatan Uni Eropa melalui anggotanya, Stella Kyriakides, mengatakan bahwa ini bukanlah masalahnya.
Ia juga menambahkan saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan ini tidak berusaha untuk menghukum negara manapun.
2. Di atas kertas, pejabat perdagangan menilai langkah-langkah tersebut memungkinkan Komisi Eropa untuk memblokir ekspor vaksin ke negara-negara lain
Ilustrasi vaksin COVID-19. (Pixabay.com/ulleo)Editor’s picks
Di bawah tekanan besar demi memenuhi harapan tersebut, Komisi Eropa pada hari Rabu telah mengumumkan skema kontrol ekspor yang dinilai akan membantu mengamankan lebih banyak vaksin. Akan tetapi, pejabat perdagangan mengatakan bahwa mekanisme tersebut tidak akan memungkinkan Uni Eropa untuk meminta kembali vaksin COVID-19. Kedua pejabat tersebut mengatakan bahwa itu merupakan tindakan yang tidak akan pernah digunakan oleh Uni Eropa.
Di atas kertas, langkah-langkah baru ini akan memungkinkan Komisi Eropa untuk memblokir ekspor vaksin ke negara-negara lain dengan tingkat vaksinasi yang lebih tinggi serta yang tidak membalas ekspor Uni Eropa. Wakil Presiden Komisi Eropa, Valdis Dombrovskis, mengatakan hal ini diperlukan untuk mencapai tujuan yang memastikan akses tepat waktu pada vaksin COVID-19 bagi warga Uni Eropa. Akan tetapi, Dombrovskis mengatakan mengakui bahwa skema tersebut tidak dapat memaksa perusahaan untuk memberikan vaksin yang diblokir ke negara-negara Uni Eropa.
Seorang diplomat perdagangan mengatakan itu berarti pembuat vaksin dapat dengan mudah mengeskpor dosis vaksin yang diblokir ke negara lain yang tidak memenuhi kriteria untuk pembatasan. Tetapi pejabat senior Uni Eropa lainnya mengatakan Komisi Eropa berharap bahwa dengan mengancam untuk memblokir ekspor, itu akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan pengiriman vaksin bongkar muat ke negara-negara Uni Eropa dan menunda beberapa pengiriman mereka ke negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang lebih tinggi.
Baca Juga: Presiden Komisi Eropa Janjikan Vaksin Tak Tinggalkan UE
3. PM Inggris telah memperingatkan bahwa Uni Eropa akan kalah jika memblokade vaksin di Inggris
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson. (Instagram.com/borisjohnsonuk)Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, telah memperingatkan bahwa Uni Eropa akan kalah jika memberlakukan blokade vaksin COVID-19 di Inggris, karena pihak Uni Eropa memberdayakan para pejabat untuk melarang pengiriman vaksin ke negara-negara dengan catatan yang lebih baik dalam memvaksinasi warga mereka. Inggris dipilih oleh pejabat Uni Eropa karena dianggap gagal mengekspor dosis vaksin apapun ke blok itu karena Komisi Eropa memperkenalkan kontrol ekspor baru yang dapat mengarah pada larangan pengiriman ke Inggris.
Mendapat pertanyaan secara langsung mengenai apakah dia mengesampingkan tindakan pembalasan jika blokade diberlakukan, Johnson mengatakan bahwa prioritas pihaknya adalah melanjutkan peluncuran vaksin untuk memvaksinasi rakyat Inggris dan akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk memastikan hal itu terjadi. Pemerintah Inggris sendiri sebenarnya tidak melarang ekspor vaksin, tetapi pemerintahannya menandatangani kontrak dengan perusahaan AstraZeneca yang mewajibkan perusahaan Anglo-Swedia untuk mengirimkan dosis yang diproduksi di Oxford dan Staffordshire ke Inggris terlebih dahulu.
Baca Juga: Presiden Komisi Eropa Akui UE Terlambat Otorisasi Vaksin COVID-19
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
