Demi Keselamatan, Organisasi Pro-Demokrasi Hong Kong Lepas Stafnya
Para warga Hong Kong berkumpul menuntut Hong Kong memberlakukan sistem demokrasi. (Twitter.com/studioincendo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Hong Kong, IDN Times - Demi keselamatan anggota dari tuntutan hukum, organisasi pro-demokrasi di Hong Kong, The Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, melepaskan stafnya dan mengurangi separuh ukuran komite pengarahnya pada hari Minggu, 11 Juli 2021, waktu setempat. Meski demikian, organisasi tersebut terus bergerak maju untuk menghadapi berbagai bentuk perlawanan selangkah demi selangkah. Bagaimana awal ceritanya?
1. Sekitar 7 dari 14 anggota komite pengarah yang tersisa, 3 anggota diantaranya telah dipenjara
Salah seorang warga Hong Kong melakukan gerakan protes terhadap Tiongkok yang terus menekan wilayahnya. (Twitter.com/benjieluv)Dilansir dari The Guardian, salah satu organisasi sipil pro-demokrasi paling mapan di Hong Kong mengatakan akan melepaskan stafnya yang dibayar dan mengurangi separuh ukuran komite pengarahnya setelah Tiongkok meningkatkan tindakan kerasnya terhadap aktivitas oposisi. Organisasi tersebut terkenal rapat umum tahunan dan nyala lilin untuk mengenang mereka yang tewas dalam penumpasan berdarah tahun 1989 lalu terhadap protes pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen Beijing. Kelompok itu mengatakan 7 dari 14 anggota komite pengarah yang tersisa telah memutuskan untuk mundur dalam menghadapi risiko politik dan hukum yang meningkat.
Dari 7 anggota yang tersisa, 3 anggota diantaranya telah dipenjara karena kegiatan terkait protes dan mereka diantaranya Lee Cheuk-ya serta Wakil Ketua, Albert Ho Chun-yan dan Chow Hang-tung. Melepaskan staf adalah untuk memastikan keselamatan mereka dan akan berlaku pada akhir bulan Juli 2021 ini. Sementara kelompok berusia 32 tahun itu mengatakan perubahan itu akan mempengaruhi operasinya, mereka bersumpah bahwa terlepas dari kesulitan atau tantangan apapun yang dihadapi, aliansi akan terus menggertakkan gigi dan bergerak maju selangkah demi selangkah.
2. Selama berbulan-bulan lamanya, kejaksaan Hong Kong menunda persidangan dengan mengadili sebanyak 47 orang yang terkait dengan kegiatan pro-demokrasi
Penangkapan terhadap salah seorang aktivis pro-demokrasi Hong Kong. (Twitter.com/Forbes)Baca Juga: Akan Kabur, Jurnalis Apple Daily Ditangkap di Bandara Hong Kong
Editor’s picks
Selama beberapa bulan terakhir, pihak kejaksaan Hong Kong telah diberikan penundaan untuk mengadili sebanyak 47 orang yang terdiri dari politisi, aktivis, dan juru kampanye pro-demokrasi di Hong Kong yang mengadakan Pemilu Pendahuluan yang dinyatakan ilegal di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional. Pengadilan pada hari Kamis, 8 Juli 2021, lalu pada awalnya diharapkan untuk mendengar permohonan untuk mentransfer kasus ke pengadilan yang lebih tinggi dengan kekuatan untuk memerintahkan hukuman penjara yang lebih lama, tetapi jaksa malah meminta penundaan selama 11 minggu, dengan mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan.
Sebanyak 47 orang termasuk di antara 55 orang yang ditangkap oleh kepolisian setempat pada 6 Januari 2021 lalu dan termasuk anggota masyarakat sipil, pekerja sosial, guru, dan mantan legislator pro-demokrasi yang telah mewakili konstituen Hong Kong selama beberapa dekade. Mayoritas telah berada di penjara setidaknya sejak Februari 2021 lalu, ketika sidang selama berhari-hari, yang mendengar klaim bahwa para terdakwa tidak diperbolehkan mandi dan istirahat serta bahwa 4 orang telah dibawa ke rumah sakit, kecuali 12 orang yang ditolak jaminan.
Kelompok tersebut menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan subversi di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional karena mengadakan Pemilu Pendahuluan tidak resmi pada bulan Juli 2020 lalu, menjelang Pemilu yang ditunda. Pemilu Pendahuluan bukanlah bagian formal dari proses Pemilu Hong Kong, tidak mengikat dan telah diselenggarakan oleh berbagai pihak politik, termasuk partai-partai pro-kemapanan.
3. Pada akhir Juni 2021 lalu, media Apple Daily ditutup karena UU Keamanan Nasional
Tampilan edisi terakhir media Apple Daily pada akhir Juni 2021 lalu. (Twitter.com/benedictrogers)Pada akhir Juni 2021 lalu, media pro-demokrasi ternama di Hong Kong, Apple Daily, resmi mengumumkan penutupannya, yang merupakan pukulan bagi kebebasan pers di Hong Kong. Kantor Apple Daily telah digerebek pekan sebelumnya atas tuduhan bahwa beberapa laporan telah melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional. Kepolisian Hong Kong menahan pemimpin redaksi dan 5 eksekutif lainnya serta aset terkait perusahaan dibekukan.
Manajemen Apple Daily mengatakan bahwa mengingat keselamatan anggota staf telah memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasi segera. Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengatakan penutupan surat kabar tersebut merupakan pukulan mengerikan terhadap kebebasan berekspresi di Hong Kong. Tabloid tersebut telah lama menjadi mercusuar kebebasan media dengan berbahasa Mandarin dan didukung secara luas oleh para pembangkang politik di Hong Kong.
Baca Juga: Kontrol COVID-19, Hong Kong Larang Penerbangan dari Inggris
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
