Parlemen dan Presiden Sri Lanka Sepakat Status Darurat Negaranya
Suasana di sekitar wilayah Colombo, Sri Lanka. (Pixabay.com/8268513)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Parlemen Sri Lanka memutuskan untuk menyetujui keadaan darurat yang diajukan oleh Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, pada hari Senin, 6 September 2021, waktu setempat. Presiden Sri Lanka telah mengumumkan status keadaan darurat sejak pekan lalu.
1. Menurut oposisi, deklarasi keadaan darurat untuk saat ini tidak diperlukan
Dilansir dari Aljazeera.com, Parlemen Sri Lanka telah menyetujui keadaan darurat yang dinyatakan oleh Presiden Sri Lanka, yang mengatakan itu diperlukan untuk mengendalikan harga pangan dan mencegah penimbunan di tengah kekurangan beberapa bahan pokok.
Legislator oposisi pada hari Senin waktu setempat mengatakan deklarasi darurat tidak diperlukan karena undang-undang lain dapat digunakan untuk menjaga pasokan penting serta aturan darurat yang keras dapat disalahgunakan untuk melumpuhkan kritik.
Undang-undang darurat yang diberlakukan di Sri Lanka memungkinkan pihak berwenang untuk menahan orang tanpa surat perintah, menyita properti, memasuki dan menggeledah setiap tempat, menangguhkan undang-undang, serta mengeluarkan perintah yang tidak dapat dipertanyakan di pengadilan.
Pejabat yang mengeluarkan perintah tersebut juga kebal dari tuntutan hukum. Konstitusi mengharusnkannya untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu 14 hari oleh 255 anggota parlemen, di mana partai yang berkuasa saat ini memiliki lebih dari 150 kursi.
Resolusi tersebut menerima sebanyak 132 suara mendukung sedangkan 51 suara lainnya memilih menentang.
Pemerintah mengatakan telah memaksimalkan upaya untuk menggunakan hukum normal
tetapi kasus pengadilan yang diajukan telah tertunda akibat pandemi COVID-19.
Para legislator partai yang berkuasa mengatakan keadaan darurat diumumkan hanya karena pilihan lain tidak berhasil serta bahwa pemerintah tidak bermaksud menggunakan peraturan darurat untuk melawan.
2. Pekan lalu, pemerintah Sri Lanka menunjuk seorang mantan jenderal Angkatan Darat Sri Lanka sebagai komisaris layanan penting
Baca Juga: Sri Lanka Nyatakan Darurat Pangan
Pekan lalu, Sri Lanka telah mengumumkan keadaan darurat ekonomi yang memberdayakan pihak berwenang untuk menyita stok makanan pokok serta menetapkan harga mereka, untuk menahan inflasi yang melonjak setelah devaluasi tajam mata uangnya karena krisis valuta asing.
Editor’s picks
Presiden Sri Lanka mengumumkan keadaan darurat di bawah peraturan keamanan publik untuk menjaga pasokan bahan makanan seperti gula dan beras dengan harga yang wajar.
Pemerintah Sri Lanka telah menunjuk seorang mantan jenderal Angkatan Darat Sri Lanka sebagai komisaris layanan penting, yang akan memiliki kekuatan untuk merebut stok makanan yang dimiliki oleh pedagang dan pengecer serta mengatur harganya.
Departemen Sensus dan Statistik Sri Lanka mengatakan kenaikan nilai tukar mata uang asing adalah salah satu alasan di balik kenaikan harga banyak barang penting selama 12 bulan terakhir.
Inflasi di bulan Agustus 2021 lalu naik menjadi 6 persen dari 5,7 persen di bulan Juli 2021 lalu, terutama karena harga pangan yang tinggi.
Pandemi COVID-19 telah melanda seluruh dunia, termasuk Sri Lanka, di mana sektor pariwisata terpukul akibat situasi tersebut serta sektor tersebut merupakan salah satu penghasilan utama bagi Sri Lanka.
3. Ketakutan akan kemungkinan kekurangan pangan berasal dari keputusan pemerintah Sri Lanka pada bulan April 2021 lalu ketika melarang impor pupuk
Suasana di sekitar salah satu tempat yang berada di Sri Lanka. (Pixabay.com/bestbauch)Ketakutan akan kemungkinan kekurangan pangan juga berasal dari keputusan pemerintahan Presiden Rajapaksa pada bulan April 2021 lalu untuk melarang impor pupuk kimia dan mengadopsi pendekatan organik saja.
Petani yang menolak langkah tersebut memperingatkan bahwa perubahan dramatis dalam semalam ke pupuk organik dapat berdampak parah pada produksi, sedangkan produsen teh telah memperingatkan penurunan produksi sebesar 50 persen.
Sementara itu, sebagian besar, terutama penerima upah harian, serta keluarga berpenghasilan rendah, mengeluh karena tidak mampu dan dalam banyak kasus mengakses, kebutuhan pokok seperti susu, gula, dan beras selama lockdown saat ini, yang diberlakukan sejak tanggal 20 Agustus 2021 lalu.
Itu bertepatan setelah lonjakan cepat penambahan kasus dan kematian harian COVID-19 dan diperpanjang dua kali sejak saat itu.
Sri Lanka sendiri telah diperintah di bawah keadaan darurat selama lebih dari 50 tahun terakhir karena mengalami dua pemberontakan Marxis dan perang saudara selama beberapa dekade terakhir.
Sayangnya, pihak berwenang justru sering dituduh menggunakan aturan untuk menekan lawan politik.
Baca Juga: Ampuni Terpidana Mati, Sri Lanka Dikecam Keras PBB
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
