Parlemen Eropa Serukan Boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing
Bendera Uni Eropa. (Unsplash.com/christianlue)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Brussels, IDN Times - Parlemen Eropa pada hari Jumat, 9 Juli 2021, waktu setempat menyerukan kepada para pejabat diplomatik untuk memboikot pergelaran Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 ini. Sebelumnya, Inggris juga melakukan hal serupa terhadap Tiongkok. Bagaimana awal ceritanya?
1. Perolehan suara parlemen Eropa sebanyak 578 suara mendukung, 29 suara menentang, dan 73 suara abstain
Persiapan menjelang pergelaran Olimpiade Musim Dingin Beijing yang digelar pada tahun 2022 ini. (Instagram.com/beijing2022)Dilansir dari The Guardian, Parlemen Eropa telah mengeluarkan resolusi yang menyerukan para pejabat diplomatik untuk memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 sebagai tanggapan atas pelanggaran HAM yang terus berlanjut oleh pemerintah Tiongkok. Dalam ketegangan yang meningkat antara Uni Eropa dan Tiongkok, resolusi yang tidak mengikat itu juga meminta pemerintah untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut, memberikan visa darurat kepada jurnalis Hong Kong, dan lebih lanjut mendukung warga Hong Kong untuk pindah ke Eropa. Hal itu disahkan dengan perolehan suara 578 suara mendukung, 29 suara menentang, dan 73 suara abstain, serta didukung oleh semua kelompok politik arus utama Eropa, termasuk kelompok kanan-tengah Partai Rakyat Eropa (EPP) dari Kanselir Jerman, Angela Merkel, dan kelompok sentris dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
Resolusi 28 poin tersebut menyerukan para pejabat Uni Eropa dan negara-negara anggota untuk menolak semua undangan pemerintah serta diplomatik ke Olimpiade Musim Dingin 2022, kecuali pemerintah Tiongkok menunjukkan perbaikan yang dapat diverifikasi dalam situasi HAM di Hong Kong, wilayah Xinjiang Uyghur, Tibel, Inner Mongolia, dan tempat lain di Tiongkok. Resolusi tersebut memiliki fokus pada tindakan keras Hong Kong dan mengutip banyak contoh khusus yang menjadi perhatian, termasuk terutama penutupan surat kabar pro-demokrasi, Apple Daily, dan penuntutan staf dan pemilik, pengenalan, serta penggunaan Undang-Undang Keamanan Nasional, sekaligus perubahan pada pendidikan, pengadilan, dan Pemilu.
2. Sehari sebelumnya, Komite Parlemen Inggris mengeluarkan laporan menyerukan boikot terhadap pergelaran Olimpiade Musim Dingin di Beijing
Gedung Parlemen Inggris. (Unsplash.com/ricardofrantz)Baca Juga: Bonus Miliaran Rupiah Menanti Atlet Olimpiade Indonesia
Editor’s picks
Sebuah Komite Parlemen Inggris pada hari Kamis, 8 Juli 2021, waktu setepat telah mengeluarkan laporan yang menyerukan boikot pemerintah terhadap Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing, Tiongkok, untuk menekan Tiongkok agar mengakhiri penganiayaan terhadap kaum Uyghur. Komite Pemilihan Urusan Luar Negeri Inggris mengatakan pihak Inggris harus memastikan bahwa pemerintah Tiongkok menghadapi konsekuensi atas kejahatannya di Xinjiang. Daftar proposal yang diberikan kepada Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, pada hari yang sama mencatat bukti tak terbantahkan dari kerja paksa, penahanan sewenang-wenang, penghapusan budaya, pemerkosaan sistematis, sterilisasi paksa, pemisahan anak-anak dari keluarga, serta pengawsan massal terhadap Uyghur dan kelompok minoritas lainnya di Tiongkok bagian barat laut, yang semuanya didukung oleh kepemimpinan Tiongkok.
Pemerintah Inggris harus menghindari upacara pembukaan dan penutupan Olimpiade Musim Dingin 2022 ini, mencegah bisnis Inggris mensponsori atau mengiklankan acara tersebut, dan mendorong penggemar serta wisatawan untuk menjauh. Pemerintah Inggris juga harus mencegah atlet dari mendukung atau menerima upaya propaganda pemerintah Tiongkok saat berada di negara itu. Saran tersebut menggemakan seruan baru-baru ini oleh Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, yang mengatakan pihak Amerika Serikat harus melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin yang digelar di Tiongkok.
Usulan yang disampaikan oleh Amerika Serikat dan Inggris tersebut akan mengirimkan pesan politik yang kuat tanpa membahayakan peluang atlet yang memilih untuk mengambil bagian dalam kompetisi tersebut.
3. Tiongkok selama ini menolak seruan untuk memperbaiki catatan HAM dalam menghadapi gerakan boikot Olimpiade
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin. (Twitter.com/MFA_China)Tiongkok selama ini menolak seruan untuk berjuang memperbaiki catatan HAM yang
dimilikinya dalam menghadapi gerakan boikot Olimpiade, alih-alih menyangkal melakukan kesalahan serta menuduh negara-negara ikut campur dalam urusan internal. Resolusi Uni Eropa adalah titik nyala terbaru antara Uni Eropa dan Tiongkok atas masalah HAM yang terakhir, dengan saksi tit-for-tat baru-baru ini mendorong pembekuan kesepakatan perdagangan bahkan belum diratifikasi. Resolusi itu mengatakan kesepakatan itu akan tetap diblokir sampai Tiongkok mencabut sanksi terhadap anggota parlemen dan cendekiawan Uni Eropa.
Sebuah sumber di Tiongkok mengecam resolusi tersebut sebagai tindakan kumpulan
ideologi paling radikal dan ekstrim di masyarakat Barat serta menyediakan panggung untuk berbagai kejahatan politik yang berusaha menarik perhatian luas. Menanggapi seruan yang disampaikan oleh pemerintah Inggris, pihak Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa pihaknya menuduh beberapa orang berusaha mengganggu atau menyabotase Olimpiade karena motivasi politik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan Tiongkok dengan tegas menentang politisasi olahraga dan campur tangan urusan internal negara lain dengan menggunakan masalah HAM sebagai dalih.
Baca Juga: 7 Atlet Bulu Tangkis Indonesia Jalani Debut di Olimpiade Tokyo 2020
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
