Tiongkok Serukan Tutup Situs Milik Pemerintahan Australia
Hubungan kerja sama Australia-Tiongkok. (Twitter.com/KenRoth)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jenewa, IDN Times - Pemerintah Tiongkok menyerukan untuk menutup beberapa situs yang dimiliki oleh pemerintah Australia dalam pernyataannya pada hari Jumat, 12 Maret 2021, waktu setempat. Hubungan antara kedua negara ini semakin lama semakin memburuk akhir-akhir ini. Bagaimana awal ceritanya?
1. Tiongkok menuding pusat-pusat penahanan tersebut tidak memiliki kondisi medis yang memadai
Bendera Tiongkok. (Pixabay.com/glaborde7)Dilansir dari CNN, Tiongkok mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan apa yang digambarkannya sebagai operasi pusat penahanan lepas pantai pemerintahan Australia dan menyerukan agar situs-situs itu segera ditutup. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Tiongkok menuding pusat-pusat penahanan tersebut tidak memiliki kondisi medis yang memadai di mana sejumlah besar imigran, pengungsi, dan pencari suaka telah ditahan dalam jangka waktu yang lama atau bahkan tanpa batas waktu serta HAM mereka telah dilanggar.
Itu tidak menentukan lokasi apapun dengan menggambarkan mereka sebagai negara ketiga. Para pencari suaka yang dicegat di laut dalam perjalanan ke Australia dikirim untuk diproses ke Papua Nugini atau ke pulau Nauru di Pasifik Selatan. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia belum menanggapi komentar yang disampaikan oleh pihak Tiongkok sampai saat ini.
2. Ini merupakan pembalasan yang dilakukan Australia sebelumnya dengan menuding Tiongkok melanggar HAM terhadap kaum Muslim Uighur
Tulisan yang bermaksud memberikan dukungan terhadap kaum Muslim Uighur oleh Australia. (Twitter.com/sug_aust)Editor’s picks
Ini merupakan sikap pembalasan yang dilakukan Tiongkok terhadap Australia, di mana sebelumnya Australia menuding Tiongkok telah melakukan pelanggaran HAM terhadap kaum Muslim Uighur beberapa waktu lalu. Tiongkok sendiri memang telah lama menghadapi tuduhan bahwa mereka mengoperasikan pusat penahanan, dengan para ahli PBB dan kelompok HAM yang memperkirakan telah menahan lebih dari 1 juta orang di wilayah Xinjiang, sebagian besar komunitas Uighur dan minoritas Muslim lainnya, serta sistem kamp yang luas.
Tak hanya itu saja, Tiongkok dianggap melanggar konvensi genosida dengan niat untuk menghancurkan Uighur, akan tetapi Tiongkok menggambarkan kamp tersebut sebagai pusat kejuruan untuk memerangi ekstremisme. Pihak Tiongkok telah berulang kali menyangkal kebijakan etnisnya sebagai genosida, tetapi sebuah laporan menyebutkan bahwa partai Komunis Tiongkok telah melanggar setiap tindakan yang dilarang dalam Pasal II Konvensi Genosida. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menyebut tuduhan itu sangat tidak masuk akal dan kebohongan total.
Baca Juga: Australia Akhiri Kerja Sama Militer dengan Myanmar
3. Beberapa peristiwa yang memperburuk hubungan antara kedua negara ini
Situasi di salah satu tempat wisata yang ada di Beijing, Tiongkok. (Pixabay.com/xiaoxiao1999)Hubungan antara kedua negara ini diketahui telah memburuk sejak tahun 2018 lalu, ketika Australia menjadi negara pertama yang secara terbuka melarang perusahaan telekomunikasi Tiongkok, Huawei, dari jaringan 5G dan semakin memburuk ketika Australia mengusulkan penyelidikan tentang asal-usul virus COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Pada Februari 2020 lalu, Duta Besar Tiongkok untuk Australia, Chen Jingye, mengatakan larangan yang diberlakukan oleh pemerintah Australia atas partisipasi Huawei dalam membangun jaringan 5G menjadi titik pelik diantara hubungan kedua negara ini. Ia juga menepis kekhawatiran Huawei yang dianggap dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional Australia mengingat hubungannya dengan pemerintah partai Komunis Tiongkok serta mengatakan larangan Australia ini bersifat motif politik.
Mengenai penyelidikan asal-usul COVID-19, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Tiongkok di Australia, Wang Xining, mengatakan telah mengutip pernyataan yang disampaikan oleh pejabat senior WHO, Michael Ryan, yang menyebut virus COVID-19 pertama kali diidentifikasi dan dilaporkan berada di Tiongkok. Wang mengecilkan keluhan dari pejabat senior pemerintah Australia karena tidak dapat mengamankan panggilan telepon dengan rekan-rekan mereka di Tiongkok, yang mengatakan dia tidak berpikir Kedutaan Besar Tiongkok di Australia telah menerima permintaan untuk panggilan semacam itu. Namun, dia saat itu tetap membuka kemungkinan permintaan semacam itu mungkin telah dibuat melalui Kedutaan Besar Australia di Beijing, Tiongkok.
Baca Juga: Italia Blokir Pengiriman Vaksin AstraZeneca ke Australia
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
