Trump Larang Penggunaan 8 Aplikasi Bikinan Tiongkok
ilustrasi aplikasi-aplikasi (pixabay.com/JESHOOTS-com)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Washington, D.C, IDN Times - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi menandatangani pelarangan penggunaan 8 aplikasi buatan Tiongkok pada hari Selasa, 5 Januari 2020, waktu setempat. Keputusan yang diambil oleh Trump ini membuat hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok semakin panas. Bagaimana awa ceritanya?
1. Larangan tersebut akan berlaku selama 45 hari ke depan
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat bekerja di ruangan Walter Reed National Military Medical Center. (Instagram.com/whitehouse)Dilansir dari BBC, orang nomor satu di Amerika Serikat telah menandatangani perintah eksekutif yang melarang penggunaan transaksi dengan 8 aplikasi buatan Tiongkok. Aplikasi-aplikasi tersebut mencakup platform pembayaran populer seperti Alipay, serta QQ Wallet dan pembayaran WeChat. Perintah tersebut akan berlaku selama 45 hari ke depan dan mengatakan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat.
Ini menandai kemungkinan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut dapat digunakan untuk melacak dan membuat file tentang karyawan federal Amerika Serikat. Beberapa aplikasi seperti Tencent QQ, CamScanner, SHAREit, VMate, dan WPS Office juga masuk ke dalam aplikasi larangan yang akan berlaku setelah Trump meninggalkan jabatannya. Menurut perintah eksekutif tersebut, Amerika Serikat harus mengambil tindakan agresif terhadap mereka yang mengembangkan atau mengontrol aplikasi yang terhubung ke Tiongkok. Di era pemerintahan Trump telah menunjukkan berbagai tekanan pada perusahaan-perusahaan Tiongkok di beberapa minggu terakhir masa jabatannya, termasuk yang dianggap menurutnya dapat mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.
2. Mantan Pejabat Departemen Perdagangan AS menilai ada kekhawatiran baru di sektor bisnis setelah adanya perintah eksekutif tersebut
Ilustrasi aplikasi perdagangan saham. (Pixabay.com/Firmbee)Editor’s picks
Baca Juga: Jack Ma Hilang, Alibaba Tutup Aplikasi Streaming Musik
Seorang mantan pejabat Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengatakan perintah eksekutif tersebut menimbulkan kekhawatiran baru di sektor bisnis mengenai potensi pembatasan beberapa transaksi di Tiongkok, sehingga pasar modal menjadi panas bagi banyak perusahaan multinasional dari Amerika Serikat. Pada saat yang sama, langkah administrasi Trump juga meningkatkan tantangan untuk pemerintahan Joe Biden dengan menyoroti masalah keamanan nasional, privasi, dan kurangnya akses ke Tiongkok untuk beberapa perusahaan teknologi Amerika Serikat yang semakin mengkhawatirkan.
Wakil Presiden Urusan Pemerintahan dari Amerika Serikat-Tiongkok Business Council, Anna Ashton, mengatakan bahwa perintah Trump tersebut tampaknya didasarkan pada kemungkinan bahwa data dapat dibagikan dengan pemerintah Tiongkok, bukan berdasarkan pada insiden yang sebenarnya. Ia juga menambahkan pembobolan data Tiongkok dan aktivitas peretasan direferensikan, tetapi mereka tidak terikat langsung dengan perusahaan yang menjadi target dari Presiden Amerika Serikat sendiri.
3. Sebelumnya, Trump juga menandatangani undang-undang penghapusan perusahaan Tiongkok dari bursa saham Amerika Serikat
Ilustrasi chart saham. (Unsplash.com/jamie452)Pada pertengahan Desember 2020 lalu, Trump telah menandatangani undang-undang untuk menghapus perusahaan-perusahaan Tiongkok dari bursa saham Amerika Serikat jika regulator Amerika Serikat tidak diizinkan untuk meninjau audit keuangan mereka. Meskipun undang-undang tersebut berlaku untuk perusahaan dari negara manapun di luar Amerika Serikat, langkah-langkah dalam undang-undang tersebut jelas ditujukan untuk menargetkan perusahaan-perusahaan Tiongkok, seperti Alibaba Group, Pinduoduo, dan PetroChina.
Perusahaan memiliki masa tenggang sekitar 3 tahun untuk memenuhi persyaratan sebelum menghadapi ancaman kehilangan akses ke pasar saham Amerika Serikat, yang merupakan sumber modal utama bagi perusahaan. RUU tersebut hampir pasti akan meningkatkan ketegangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat ketika Trump telah mempersiapkan untuk meninggalkan jabatannya. Langkah tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPR Amerika Serikat setelah melewati proses di Senat dalam pemungutan suara pada bulan Mei 2020 lalu.
Baca Juga: AS Blacklist DJI dan Larang Ekspor Alat Teknologi ke Tiongkok
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
