Deal! Menhan RI-AS Kerja Sama Cari Tentara Hilang saat Perang Dunia II

19 Okt 2020, 21:55 WIB

Menhan Prabowo ketika bertemu dengan Menhan AS Mark T Esper (www.twitter.com/@EsperDoD)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menhan Amerika Serikat Mark T Esper menyepakati beberapa hal dalam pertemuan bilateral di Pentagon pada pekan lalu. Dua di antaranya mempererat kerja sama di bidang maritim dan mencari jasad tentara AS yang hilang di Indonesia saat perang dunia II. Kerja sama ini sempat diteken pada 2015 dan kini Negeri Paman Sam itu minta dilanjutkan.

"Menhan AS mengomunikasikan pentingnya menegakan Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan hukum dan sikap profesional. Apalagi kedua negara terus mempererat hubungannya," demikian isi keterangan tertulis di situs Pentagon yang dikutip, Senin (19/10/2020).

Ini merupakan kali pertama Prabowo menemui Esper langsung di Pentagon, Amerika Serikat. Selama ini, Prabowo dicekal masuk ke AS karena danggap tersangkut kasus pelanggaran HAM pada 1998. Bahkan, beberapa organisasi yang fokus pada isu HAM, termasuk Amnesty International sempat menyurati Menteri Luar Negeri Mike Pompeo agar visa bagi Ketua Umum Partai Gerindra itu dicabut.

Namun, permintaan itu tak didengarkan AS. Prabowo tetap disambut ketika berkunjung ke Pentagon dan memperingati ulang tahunnya saat berada di Washington DC. Apalagi yang dibahas dua Menhan?

1. Prabowo apresiasi dukungan AS untuk membantu modernisasi alutsista

Menhan Prabowo ketika meneken MoU dengan Menhan AS, Mark T Esper (Dokumentasi KBRI Washington DC)

Hal lain yang disampaikan Prabowo yakni mengucapkan terima kasih atas dukungan AS dalam upaya modernisasi alutsista Indonesia. Meski tidak diucapkan secara detail, namun rumor sempat terdengar bahwa Kemenhan RI berminat membeli jet tempur F-35 buatan Lockheed Martin.

Namun, hingga saat ini belum diputuskan alutsista dari negara mana yang hendak dibeli Kemenhan RI.

Sikap Kemenhan ini turut dipantau Rusia. Sebab, sebelumnya Indonesia sudah memutuskan membeli 11 unit jet tempur Sukhoi. Pembelian itu sempat membuat Negeri Paman Sam kesal.

Menurut pakar di bidang pertahanan, bila Indonesia tetap memproses pembelian Sukhoi dari Rusia, AS mengancam akan menjatuhkan sanksi U.S. Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

"Kami selalu mengingatkan risiko CAATSA dalam setiap pembicaraan dengan Kementerian Pertahanan," kata seorang pejabat berwenang AS.

Kemenhan masih enggan berkomentar soal rencana pembelian jet tempur F-35 tersebut. Namun, seorang pejabat di Indonesia sempat mengatakan mereka tidak terlalu optimistis rencana pembelian itu bisa terwujud.

"Sejujurnya kami tidak mengharapkan (akan ada transaksi pembelian)," kata pejabat itu kepada kantor berita Reuters.

2. AS dan Indonesia sepakat menghasilkan kerja sama di bidang pelatihan taruna atau kadet TNI

Menhan Prabowo Subianto ketika tiba di gedung DPR (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Selain upaya dalam memodernisasi alutsista, kedua Menhan juga sepakat bekerja sama dalam rangka pelatihan untuk taruna atau kadet TNI di berbagai lembaga pendidikan militer di AS.

Dalam kunjungan ke Pentagon, Prabowo dan delegasi RI juga dijamu dalam acara santap siang, yang juga dihadiri Dubes RI untuk AS Muhammad Lutfi dan Atase Pertahanan KBRI Washington DC, Marsekal Pertama Age Wiraksono.

Lawatan resmi ini, menurut KBRI Washington DC, merupakan bagian dari diplomasi pertahanan yang secara aktif dijalankan Menhan RI dengan mitranya dari berbagai negara, termasuk AS yang merupakan salah satu mitra strategis RI.

3. Prabowo tak mempermasalahkan kritik soal kunjungannya ke AS

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. wapresri.go.id

Melalui staf khusus Kemenhan bidang komunikasi, Dahnil Anzar Simanjuntak, Prabowo mengaku tidak terlalu mempermasalahkan pihak-pihak yang masih menolak dan mengungkit soal tuduhan pelanggaran HAM masa lalu. Sejak awal, Menhan mengaku tidak bersalah atas berbagai tuduhan tersebut.

"Pak Prabowo sudah mengalami penolakan dan tuduhan macam-macam selama beliau bertugas sebagai abdi negara, politikus. Kami menghormati penolakan mau pun kritik tersebut. Yang jelas Pak Prabowo berada di AS karena memenuhi undangan pemerintah AS," ungkap Dahnil melalui keterangan video yang disampaikan pada 15 Oktober 2020 lalu.

Pernyataan senada sempat disampaikan Direktur Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard. Ia mengatakan kunjungan Prabowo ke Negeri Paman Sam seharusnya tak lagi menjadi masalah.

Sebab, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI telah mendapat izin penuh dari pemerintah untuk berkunjung ke AS. "Siapa pun itu yang berkunjung dalam kapasitas resmi yang dikirim suatu negara dengan adanya credential-nya, saya rasa itu adalah perwakilan dari negara. Itu adalah simbol embodiment dari negara," kata Febri ketika memberikan keterangan pers virtual, Jumat, 16 Oktober 2020.

Febri menyebutkan dalam sebuah kunjungan kenegaraan, delegasi tak mewakili personalitasnya, tetapi negara yang mengutusnya. Hal itu juga berlaku untuk Menhan Prabowo.