Demi Atasi KrisisPBB Minta Sanksi Suriah Dicabut

Kehidupan masyarakat Suriah berada dalam kondisi genting akibat konflik berkepanjangan. Kepala Bantuan PBB, Tom Fletcher, melaporkan 90 persen warga Suriah hidup di bawah garis kemiskinan, sementara 13 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut.

Pasokan layanan kesehatan dan air bersih mengalami gangguan serius di berbagai wilayah. Infrastruktur vital negara itu mengalami kehancuran masif akibat perang saudara selama 13 tahun. 

Lebih dari 7 juta penduduk Suriah terpaksa mengungsi di dalam negeri sendiri. Mereka hidup dalam kondisi seadanya di kamp-kamp pengungsian yang tersebar di berbagai wilayah negara tersebut.

Krisis keuangan turut menghantam sektor pendidikan. Ribuan sekolah tutup sementara, sehingga berdampak pada jutaan pelajar yang kehilangan akses pendidikan.

PBB meminta semua negara untuk memastikan agar sanksi tidak menghalangi operasi bantuan kemanusiaan di Suriah. Kepala Bantuan PBB mengingatkan pentingnya kelancaran distribusi bantuan mengingat kondisi krisis yang semakin parah.

Para diplomat memandang pelonggaran sanksi bisa menjadi alat negosiasi. Hal tersebut bertujuan memastikan pemerintah baru Suriah memenuhi komitmen dalam proses transisi politik yang inklusif.

Dewan Keamanan PBB sebenarnya telah memberikan pengecualian sanksi khusus bantuan kemanusiaan. Pengecualian ini memungkinkan penyaluran dana, aset keuangan, sumber daya ekonomi, serta barang dan jasa yang diperlukan demi kelancaran bantuan kemanusiaan.

PBB mencatat krisis Suriah sebagai upaya penggalangan bantuan terbesar di dunia namun menjadi yang paling sedikit pendanaannya. Menurut Fletcher, hanya sepertiga dana yang terpenuhi, menciptakan kesenjangan pendanaan terbesar dalam sejarah respons bantuan Suriah

"Aliran bantuan kemanusiaan terganggu parah, dengan sebagian besar organisasi menghentikan operasi sementara. Beberapa gudang telah dijarah. Banyak pekerja bantuan kehilangan nyawa," ujar Fletcher, dilansir Arab News. 

Pedersen mendorong implementasi Resolusi 2254 yang menyerukan proses politik dipimpin warga Suriah sendiri. Resolusi tersebut bertujuan membentuk pemerintahan kredibel, inklusif dan nonsektarian, dilansir Anadolu Agency.

Utusan Khusus PBB itu telah bertemu pemimpin baru Suriah setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad. Pedersen juga menyerukan perlindungan bukti-bukti kejahatan perang termasuk lokasi kuburan massal.

"Kita harus melindungi hak para korban, keluarga mereka, dan yang selamat atas kebenaran dan keadilan," tegas Pedersen.

Kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang kini berkuasa masih berada dalam daftar sanksi Dewan Keamanan PBB. Status tersebut membuat kelompok ini terkena pembekuan aset global dan embargo senjata meski telah memutus hubungan dengan Al-Qaeda sejak 2016.

Komunitas internasional masih mengkaji pendekatan terbaik terhadap HTS. Kelompok ini dinilai telah memoderasi retorikanya, namun masih ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh banyak negara Barat.