Jakarta, IDN Times - Unjuk rasa besar meletus di pusat kota New Delhi, India, pada Jumat (2/10/2026). Ribuan warga turun ke jalan memprotes dugaan kecurangan daftar pemilih menjelang pemilihan umum.
Pemerintah India merespons aksi tersebut dengan mengerahkan pasukan keamanan di berbagai titik ibu kota. Massa mendesak Kepala Komisi Pemilihan Umum (KPU) India segera mundur karena dinilai tidak netral.
Aparat kepolisian memasang barikade kawat berduri untuk menutup akses menuju kawasan Jantar Mantar. Langkah ini diambil guna membendung pergerakan demonstran di jalan utama, disertai pemutusan akses internet seluler serta larangan berkumpul lebih dari lima orang.
Pembatasan tersebut berujung pada penangkapan massal terhadap ratusan pengunjuk rasa. Demi memecah konsentrasi massa, pemerintah daerah menutup sebelas stasiun kereta metro yang mengarah ke kantor penyelenggara pemilu.
Meski diadang, kelompok penentang pemerintah mengancam memperluas aksi ke kota lain jika tuntutan mereka diabaikan.
"Kami baru akan menghentikan aksi ini jika Gyanesh Kumar mundur dari jabatannya," tegas koordinator aksi, Saurav Das, dilansir ABC News.
Protes massal ini dipicu temuan investigasi media pada September lalu mengenai kejanggalan dalam pembaruan daftar pemilih nasional. Verifikasi data tersebut diduga menghapus jutaan nama pemilih sah tanpa pemberitahuan.
Dokumen internal menunjukkan dua komisioner pemilu sempat menolak perubahan sistem pendaftaran baru tersebut. Sistem digital terpusat di New Delhi dituding mencabut kewenangan petugas daerah dalam memperbaiki kesalahan data.
Kekacauan ini membuat banyak warga kehilangan hak suara. Seorang warga yang puluhan tahun menetap di New Delhi mengaku kaget saat mendapati namanya lenyap dari daftar resmi.
"Bagaimana mungkin hak dasar saya dirampas begitu saja," keluh warga bernama Mina Giri.
Di tengah desakan massa, Komisi Pemilihan Umum India membantah keras tuduhan manipulasi data. Pihaknya menegaskan pembersihan daftar pemilih murni bertujuan menghapus data ganda dan pemilih yang telah meninggal dunia.
Komisi menyatakan seluruh pembaruan data telah disetujui secara internal dan disahkan oleh Mahkamah Agung. Guna meredakan protes, otoritas membentuk komite khusus bersama pakar independen untuk mengevaluasi sistem pendataan, serta menginstruksikan petugas daerah mendatangi rumah warga guna memulihkan data yang terhapus.
Partai penguasa, Bharatiya Janata Party (BJP), turut menepis tudingan kecurangan tersebut.
"Komisi Pemilihan Umum maupun lembaga negara lainnya di India tidak dikendalikan oleh diktator. Semuanya berfungsi secara demokratis," ujar Juru Bicara BJP, Sambit Patra.