Demo Sopir Truk Korsel Sebabkan Kerugian hingga Rp18,9 Triliun

Aksi demonstrasi pengemudi kontainer di Korsel telah dilakukan sejak 23 November. Aksi itu telah membuat kekacauan pengiriman pasokan karena mereka yang terlibat protes lebih dari 20 ribu pengemudi truk.

Pada 1 Desember, Reuters melaporkan industri Korsel kehilangan pendapatan akibat aksi tersebut sekitar 1,23 miliar dolar atau Rp18,9 triliun. Ini terutama untuk produk seperti semen, baja, otomotif dan minyak, kata Kementerian Industri.

Ada 562,6 ribu ton baja, 5.707 mobil, 259 ribu liter minyak terjebak dalam perjalanan. Perusahaan pembuat ban, Kumho Tire, bahkan memangkas 15 persen hingga 40 persen produksi karena protes pengemudi menanggu pengiriman.

Pada Sabtu, Yoon Suk Yeol mengeluarkan perintah bagi sekitar 2.500 pengemudi untuk kembali bekerja. Seoul mengatakan bahwa aksi mogok itu telah mengguncang perekonomian nasional.

Namun, tidak jelas berapa pengemudi yang kembali bekerja, karena serikat pekerja telah berjanji untuk melanjutkan aksi.

Meski begitu, Yonhap melaporkan bahwa pengiriman kargo dari pelabuhan telah mulai pulih setelah perintah tersebut. Aktifitas pengiriman dari 12 pelabuhan utama telah kembali mencapai 82 persen dari sebelumnya yang hanya 21 persen.

Perintah kembali bekerja akan memiliki dampak langsung jika tidak dilakukan. Para pengemudi bakal mendapatkan hukuman seperti diskors dari pekerjaan, kehilangan lisensi, atau bahkan dipenjara.

Demonstrasi berdampak pada pasokan minyak. Sekitar 60 pom bensin di seluruh Korsel telah kehabisan bahan bakar pada pukul 14:00 hari Jumat. Lebih banyak pom bensin lainnya mengalami kekurangan pasokan.

Melansir Associated Press, pemerintah berjanji bakal mengeluarkan perintah kembali bekerja kepada pengemudi truk semen dulu. Lalu, dipertimbangkan bakal memerintahkan pengemudi pengangkut bahan bakar sebagai langkah kedua.

Guncangan dari pemogokan itu sejauh ini berdampak di dalam negeri. Belum ada gangguan besar terhadap industri ekspor seperti produk semikonduktor.

Para pengemudi truk menuntut pemerintah menetapkan secara permanen sistem tarif minimum demi keuangan dan keselamatan mereka. Seoul menawarkan memperpanjang tarif angkutan minumum selama tiga tahun lagi, tapi menolak permintaan untuk memperluas cakupan pembayaran.