Jack Lang, mantan Menteri Kebudayaan Prancis, diselidiki terkait keterkaitannya dengan Jeffrey Epstein.
Joanna Rubinstein, Ketua Sweden for UNHCR, mundur setelah kunjungannya ke pulau pribadi Epstein terungkap.
Peter Mandelson, mantan Menteri Perdagangan Inggris, ditarik dari jabatan sebagai Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat setelah hubungan masa lalunya dengan Epstein terungkap.
Jakarta, IDN Times - Sejumlah tokoh publik di Eropa memilih mundur dari jabatan mereka, setelah nama atau riwayat hubungan mereka dengan Jeffrey Epstein kembali mencuat ke ruang publik.
Sebagian kasus berkaitan dengan dokumen hukum dan pemberitaan media. Sebagian lain dipicu oleh pengakuan, kunjungan, atau relasi sosial di masa lalu.
Siapa saja tokoh-tokoh yang akhirnya lengser dari jabatan karena terlibat dalam skandal Epstein?
Mantan Menteri Kebudayaan Prancis, Jack Lang, menjadi sorotan setelah namanya dikaitkan dalam dokumen dan relasi sosial yang terhubung dengan Jeffrey Epstein. Melansir Al Jazeera (7 Februari 2026), otoritas Prancis membuka penyelidikan terhadap Lang terkait dugaan keterkaitan tersebut. Lang membantah melakukan pelanggaran hukum, namun tekanan publik meningkat setelah laporan itu terbit.
Meski bukan pejabat aktif dalam pemerintahan saat ini, posisinya sebagai figur politik senior membuat isu tersebut memicu perdebatan luas di Prancis mengenai transparansi dan akuntabilitas tokoh publik yang namanya muncul dalam dokumen Epstein.
Joanna Rubinstein, Ketua Sweden for UNHCR, mengundurkan diri setelah terungkap pernah mengunjungi pulau pribadi Epstein di Karibia pada 2012.
Mengutip laporan Anadolu Agency dan sejumlah media Swedia, pengunduran diri Rubinstein diumumkan tak lama setelah informasi kunjungan tersebut dipublikasikan. Ia menyatakan bahwa kunjungan itu terjadi bertahun-tahun lalu dan tidak terkait dengan aktivitas ilegal, namun memilih mundur demi menjaga integritas organisasi.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana tekanan reputasi publik dapat berdampak langsung pada posisi kepemimpinan di lembaga kemanusiaan, meskipun tidak ada dakwaan pidana yang diumumkan terhadap yang bersangkutan.
Melansir The Guardian, Peter Mandelson, mantan Menteri Perdagangan dan diplomat Inggris, ditarik dari jabatan sebagai Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat pada September 2025 setelah hubungan masa lalunya dengan Epstein terungkap dalam dokumen yang dirilis.
Hubungan ini termasuk komunikasi yang tidak diungkap sebelumnya terkait Epstein meskipun sudah terpidana. Media juga melaporkan bahwa Perdana Menteri Keir Starmer kemudian meminta maaf secara publik atas keputusan penunjukan tersebut setelah kritik yang kuat dari oposisi dan publik. Starmer juga mengonfirmasi bahwa Mandelson telah mengundurkan diri dari Partai Buruh pada awal Februari 2026.
Melansir bne IntelliNews, Miroslav Lajčák, yang menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Slovakia untuk Perdana Menteri Robert Fico, mengundurkan diri pada akhir Januari 2026 setelah dokumen Epstein menunjukkan korespondensi antara dirinya dan Epstein yang memicu kritik media dan oposisi politik.
Dilansir Lajčák mengatakan ia membela dirinya tidak melakukan tindakan kriminal atau tidak etis dan bahwa percakapan itu bersifat “informal,” tetapi ia tetap memilih mundur agar menjaga stabilitas politik kabinet Fico. Pemerintah resmi Slovak menerima pengunduran dirinya.
Diplomat senior Norwegia Mona Juul mundur dari jabatannya setelah keterkaitannya dengan Jeffrey Epstein menjadi isu publik, termasuk laporan media bahwa dokumen menunjukkan potensi hubungan finansial atau sosial yang dipandang merugikan reputasi pemerintah. Berdasarkan laporan Politico, meski detailnya masih diselidiki dan bukan merupakan dakwaan pidana yang terbukti, pengunduran dirinya dilaporkan oleh media arus utama sebagai bagian dari dampak rilis dokumen Epstein.
Efek dari rilis besar dokumen terkait Jeffrey Epstein telah meluas ke sejumlah negara Eropa, mendorong mundurnya beberapa pejabat senior dan memaksa partai serta pemerintahan menghadapi kritik publik. Perlu dicatat bahwa kehadiran nama dalam dokumen tidak otomatis berarti dakwaan pidana telah terbukti, tetapi cukup untuk menimbulkan tekanan politik yang signifikan. Situasi ini masih berkembang, dan proses hukum atau administratif lanjutan mungkin akan terus berlangsung ke depan.