Jakarta, IDN Times – Beijing menjatuhkan hukuman terhadap hampir 100 orang pejabat dan manajer perusahaan karena lalai dalam mengatasi bencana banjir yang melanda provinsi Henan. Banjir melanda daerah tersebut pada Juli lalu dan menewaskan ratusan orang.
Xu Liyi, sekretaris Komite Partai Komunis di ibu kota provinsi Henan, Zhengzhou, dicopot dari jabatannya. Tidak hanya itu, wakil walikota Zhengzhou, Wu Fumin, juga diberhentikan, seperti yang dikutip dari Reuters, Jumat (21/1/2022).
Kedua pejabat lokal tersebut adalah salah satu di antara 89 pejabat lokal lainnya yang dihukum oleh pemerintah pusat. Mereka dianggap melakukan penanganan yang buruk terhadap tanggap darurat banjir, tulis Xinhua, mengutip kesimpulan dari penyelidikan yang dipimpin oleh pemerintah pusat di Beijing.
"Ada masalah keterlambatan pelaporan dan penyembunyian dalam pelaporan informasi bencana dan kelalaian ... dari komite partai tingkat rendah, pemerintah dan departemen terkait," ungkap laporan penyelidikan tersebut.
Sejak 17 hingga 23 Juli 2021, hujan deras menyebabkan banjir besar di beberapa kota di Henan, terutama di Zhengzhou pada 20 Juli. Sebanyak 398 orang di provinsi itu dinyatakan tewas atau hilang dalam bencana tersebut.
Dilansir Xinhua, delapan karyawan perusahaan juga ditangkap atas kelalaiannya dalam mengatasi banjir Henan. Pihak berwenang mengatakan mereka tengah menyelidiki delapan orang tersebut. Beberapa di antaranya bertanggung jawab atas pembangunan kereta bawah tanah atau proyek pembangunan jalan di kota Zhengzhou, ibu kota Henan, selama insiden banjir.
Sebanyak 14 orang dinyatakan tenggelam di jalur kereta bawah tanah selama bencana banjir tersebut. Peristiwa itu juga ramai dibahas di media sosial kala itu.
Henan merupakan provinsi di China yang berpenduduk sekitar 12 juta orang. Dilaporkan, banjir yang melanda wilayah tersebut selama Juli telah menyebabkan kerugian ekonomi mencapai 120,6 miliar yuan atau sekitar Rp271,9 trilliun.
Di China, pejabat daerah dan kotamadya sering diturunkan pangkatnya oleh pemerintah pusat sebagai tanggapan atas buruknya penanganan bencana alam dan buatan manusia. Pejabat di kota Wuhan dan provinsi Hubei juga dihukum dengan cara yang sama atas wabah awal COVID-19 yang menewaskan 4.512 di provinsi tersebut, menurut data statistik resmi pemerintah.