5 Lembaga Negara Penegak Hukum yang Ada di Jakarta, Apa Saja?
Lima lembaga penegak hukum berpusat di Jakarta: Polri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, dan KPK, dengan kedudukan serta kewenangan berbeda.
Polri menjaga keamanan, menyelidik dan menyidik pidana; Kejaksaan menuntut perkara serta mewakili negara; KPK menangani pencegahan, penindakan, dan koordinasi pemberantasan korupsi.
MA mengadili kasasi, peninjauan kembali, serta menguji peraturan di bawah undang-undang; MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menangani sengketa konstitusional.
Jakarta, IDN Times – Di Indonesia terdapat sejumlah lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang hukum dan penegakan hukum, yang kantor pusatnya ada di Jakarta. Masing-masing lembaga mempunyai tugas berbeda, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penyidikan tindak pidana, menuntut pelaku kejahatan, hingga mengadili perkara dan menguji konstitusionalitas undang-undang.
Lembaga tersebut di antaranya yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski sama-sama berkaitan dengan penegakan hukum, kelima lembaga ini memiliki kedudukan, fungsi, dan kewenangan yang berbeda. Berikut profil singkatnya.
1. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri)
Ilustrasi lambang Polri (IDN Times/Aditya Pratama) Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) merupakan pusat organisasi Polri yang mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Kantor Mabes Polri berlokasi di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya, Polri memiliki sejumlah kewenangan, seperti menerima laporan dan pengaduan, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penangkapan dan penahanan sesuai ketentuan hukum, serta mengatur dan mengawasi kegiatan masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban.
Di tingkat pusat, Mabes Polri dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian secara nasional.
2. Mahkamah Agung (MA)
Ilustrasi Gedung Mahkamah Agung. (IDN Times/Hana Adi Putra) Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi. Kantor pusatnya berada di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9–13, Jakarta Pusat.
MA memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK). Dalam hal ini, MA dapat memeriksa kembali putusan pengadilan di bawahnya melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.
Selain itu, MA bertugas mengawasi penyelenggaraan peradilan di seluruh lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.
MA juga memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan kewenangan tersebut, MA berperan menjaga agar penerapan hukum dan penyelenggaraan peradilan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mahkamah Konstitusi (MK)
Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta Pusat. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, khususnya dalam menjaga konstitusi. Kantornya berada di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.
Berdasarkan UUD 1945, MK mempunyai empat kewenangan utama. Pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kewenangan ini memungkinkan MK menilai apakah suatu ketentuan dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi.
Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Selain itu, MK memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
4. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Gedung Kejaksaan Agung RI (Dok. ANTARA News) Kejaksaan Agung merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kantor pusatnya bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan memiliki kewenangan dalam bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum sesuai ketentuan hukum.
Dalam bidang pidana, jaksa bertugas melakukan penuntutan terhadap perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Kejaksaan juga berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diberikan oleh undang-undang.
Sementara itu, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili negara atau pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Ilustrasi OTT KPK. (IDN Times/Anjani Asra) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi secara independen. Kantor pusat KPK berada di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK memiliki enam tugas utama, yaitu melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, koordinasi dengan instansi terkait, pemantauan penyelenggaraan pemerintahan negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang memberantas korupsi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam menjalankan tugasnya, KPK dapat melakukan sejumlah tindakan hukum, seperti penyadapan sesuai ketentuan perundang-undangan, penggeledahan, penyitaan, hingga penahanan terhadap tersangka dalam perkara korupsi sesuai kewenangannya.
KPK juga berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain penindakan, lembaga ini menjalankan program pencegahan dan pendidikan antikorupsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat integritas penyelenggara negara.
