Pemerintah Myanmar Minta Facebook Diblokir Sementara
Ilustrasi logo Facebook (unsplash.com/brett jordan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Naypyitaw, IDN Times - Setelah berhasil merebut kekuasaan pemerintahan di Myanmar dalam kudeta pada hari Senin (1/1), pemerintah militer yang baru kini tengah melakukan upaya lebih lanjut. Pemerintah militer baru Myanmar telah meminta kepada perusahaan penyedia layanan internet di Myanmar agar memblokir sementara akses ke layanan Facebook hingga 7 Februari.
Kementerian Komunikasi dan Informasi Myanmar menyatakan dalam sebuah surat yang dirilis daring, pemblokiran akses tersebut dilakukan dengan alasan "stabilitas". Pemerintah menuduh bahwa Facebook telah mendorong timbulnya ketidakstabilan di negara tersebut, mereka mengutip bagian dari undang-undang telekomunikasi lokal yang membenarkan banyak tindakan untuk kepentingan publik dan negara.
"Saat ini orang-orang yang mengganggu stabilitas negara, menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah dan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang dengan menggunakan Facebook," ungkap kementerian dalam suratnya, seperti dikutip dari Reuters.
1. Tak hanya Facebook, ada beberapa layanan lain yang juga diblokir
NetBlocks, pelacak penggunaan internet global, melaporkan bahwa perusahaan telekomunikasi milik negara, MPT, tidak hanya memblokir Facebook tetapi juga memblokir layanan lainnya seperti Messenger, Instagram, dan WhatsApp.
Sementara itu, Telenor Asa, salah satu penyedia internet di Myanmar, menyatakan keprihatinan besar terkait hak asasi manusia. "Meskipun arahan tersebut memiliki dasar hukum dalam hukum Myanmar, Telenor tidak percaya bahwa permintaan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan proporsionalitas, sesuai dengan hak asasi manusia internasional," katanya dalam sebuah pernyataan. Walau begitu, Telenor tetap mematuhi arahan pemerintah terkait pemblokiran jejaring sosial.
2. Tanggapan Facebook atas pemblokiran
Ilustrasi laman Facebook. unsplash.com/Austin DistelEditor’s picks
Beberapa pengguna di Myanmar melaporkan bahwa layanan Facebook sudah tidak dapat diakses melalui ponsel mereka, yang menunjukkan bahwa para penyedia internet di Myanmar telah mematuhi perintah tersebut.
Seorang juru bicara Facebook, Andy Stone mengatakan, perusahaan menyadari bahwa akses ke Facebook saat ini terganggu untuk beberapa pengguna. "Kami mendesak pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka, serta mengakses informasi penting," tambah juru bicara dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari CNet.
Baca Juga: Ribuan Orang Burma Ikut Aksi Protes Kudeta Myanmar di Tokyo
3. Facebook tetapkan Myanmar sebagai "Lokasi Berisiko Tinggi Sementara"
Sebelumnya, pemerintah militer telah memperingatkan pada hari Selasa (2/2) agar warga tidak mengunggah hal-hal yang dianggap sebagai rumor di media sosial, yang dapat memicu kerusuhan dan ketidakstabilan.
Sejak lama, Facebook telah dipersalahkan lantaran pihaknya tidak berbuat sebagaimana mestinya untuk mencegah penyebaran informasi yang salah yang sering memicu timbulnya kekerasan di negara tersebut.
Mengutip dari TechCrunch, pada tahun 2018 terdapat laporan hak asasi manusia yang mengatakan bahwa Facebook digunakan untuk memicu perpecahan dan menghasut kekerasan nyata di Myanmar, rumah bagi lebih dari 54 juta jiwa. Di tahun yang sama, pihak eksekutif Facebook mengakui bahwa mereka belum melakukan tindakan yang selayaknya.
Kini, perusahaan teknologi besar tersebut akan mengambil lebih banyak tindakan untuk menanggulangi kemungkinan kekerasan di Myanmar. Dilaporkan oleh BuzzFeed News, Facebook menetapkan Myanmar sebagai "Lokasi Berisiko Tinggi Sementara" selama dua minggu ini, yang berarti perusahaan dapat melakukan tindakan terhadap konten-konten proaktif di Myanmar.
Baca Juga: Sekjen PBB Desak Masyarakat Dunia Pastikan Kudeta Myanmar Gagal
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
