Dino Patti Djalal Imbau Kemlu Beri Perhatian Konflik Thailand-Kamboja

28 Jul 2025, 14:27 WIB

Amir Faisol

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal (IDN Times/Margith Damanik)

Intinya sih...

Kamboja-Thailand didesak hentikan bentrokan
Tidak sejalan dengan semangat Piagam ASEAN

Jakarta, IDN Times - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengimbau Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memberi perhatian penuh atas eskalasi yang terjadi di Asia Tenggara dengan melibatkan Thailand dan Kamboja.

Dino mengimbau Kemlu untuk melakukan konsultasi intensif dengan Malaysia sebagai Ketua ASEAN untuk tentukan upaya preventif diplomasi yang bisa dilakukan. Sebab, menurut dia, konflik di kawasasan ASEAN sangat penting ketimbang kawasan-kawasan lainnya.

"Saya juga imbau @Menlu_RI untuk berikan perhatian utama terhadap masalah yang serius ini, dan lakukan konsultasi intensif dengan Malaysia sebagai Ketua ASEAN untuk tentukan upaya preventive diplomasi yang bisa dilakukan," kata Dino Patti Djalal dalam pernyataan di X, dikutip IDN Times, Senin (28/7/2025).

1. Kamboja-Thailand didesak hentikan bentrokan

Perang Thailand Kamboja

Dino mendukung penuh para kelompok pemikir dan tokoh diplomasi regional, Amity Circle yang mendesak konflik di dua negara itu dihentikan.

Amity Circle sebelumnya mendesak agar konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand segera dihentikan. Dalam pernyataan resminya, Amity Circle menyatakan keprihatinan mendalam atas pecahnya bentrokan bersenjata antara dua negara anggota ASEAN tersebut.

Mereka menyebut, konflik ini sebagai pukulan serius terhadap upaya perdamaian dan integrasi kawasan Asia Tenggara yang telah dibangun selama puluhan tahun.

“Kedamaian yang telah terjalin selama puluhan tahun di Asia Tenggara telah hancur. Senjata dan mortir tidak lagi diam,” tulis Amity Circle dalam pernyataan itu, dikutip IDN Times, Senin (28/7/2025).

2. Tidak sejalan dengan semangat Piagam ASEAN

Bendera ASEAN (unsplash.com/nguyenthuantien)

Amity Circle mengatakan, konflik bersenjata antara dua negara anggota ASEAN secara langsung melanggar komitmen dalam Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC) serta Piagam ASEAN.

“Hal ini pada dasarnya tidak konsisten dengan komitmen perjanjian dalam TAC dan Piagam ASEAN untuk penyelesaian perbedaan dengan cara damai, serta penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan,” kata mereka.

Menurut Amity Circle, penyelesaian damai bisa dicapai tanpa mengurangi prinsip atau posisi politik masing-masing negara.

“Bentrokan bersenjata harus segera diakhiri, perlu kondisi yang kondusif untuk dialog dan solusi damai harus diciptakan,” ucap dia.

3. RI pastikan cermati serius konflik Thailand-Kamboja

Menlu Sugiono hadiri ASEAN Post Ministerial Meeting dengan China di Kuala Lumpur, Malaysia (Dok. Kemlu RI)

Kemlu akhirnya mengeluarkan pernyataan tentang dengan situasi yang memanas di perbatasan Kamboja dan Thailand. Tercatat, sebanyak 12 orang tewas di pihak Thailand dalam konflik tersebut.

“Indonesia mengikuti secara seksama perkembangan di perbatasan Thailand dan Kamboja,” kata Kemlu dalam pernyataan yang dibagikan di X, Jumat (25/7/2025).

“Kami yakin sebagai negara yang bertetangga, kedua negara akan kembali ke cara-cara damai untuk menyelesaikan perbedaan mereka, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercermin dalam Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama,” lanjut mereka.

Kemlu menegaskan akan terus memantau WNI yang tinggal di daerah terdampak. Untuk para WNI, baik di Kamboja maupun Thailand, perwakilan Indonesia di sana telah mengeluarkan imbauan agar tetap waspada dan jangan panik. Para WNI diminta untuk mengikuti aturan setempat.

Bagi WNI yang berada di Kamboja, jika dalam kondisi darurat atau membutuhkan pertolongan, diharapkan untuk menghubungi hotline pelindungan WNI +855 12 813 282 dan hotline Konsuler +855 61 844 661.

Sementara WNI yang berada di Thailand, dapat menghubungi nomor hotline Konsuler KBRI Bangkok pada nomor +66 92-903-1103 (WhatsApp).

“Pemerintah Republik Indonesia juga terus memantau keselamatan dan keberadaan warga negara Indonesia yang tinggal di daerah terdampak,” ujar pernyataan Kemlu tersebut.