Eks Menlu Marty: Indonesia Akui Negara Palestina Sejak 1988

Dalam kesempatan tersebut, Marty juga menyinggung kemungkinan munculnya tafsir politik baru jika Indonesia bergabung dalam kerangka kerja internasional tertentu, termasuk Board of Peace (BoP). Menurutnya, sejumlah formulasi dalam mekanisme tersebut berpotensi ditafsirkan seolah-olah Indonesia mundur dari posisi yang selama ini dipegang.

“Jadi memang ada risikonya bergabung dengan kalimat seperti itu dalam BoP, seolah-olah bisa ditafsirkan bahwa kita jadi mundur,” kata Marty.

Ia menilai, pemerintah dapat memberikan penjelasan yang lebih tegas untuk mencegah kesalahpahaman tersebut. Menurut Marty, posisi Indonesia tetap jelas karena pengakuan terhadap Palestina sudah diberikan sejak lama.

“Bagi kita, kemerdekaan Palestina adalah suatu keniscayaan, adalah sesuatu yang sudah kita akui semenjak tahun 1988,” ujarnya.

Ia menambahkan, konsep solusi dua negara dari sudut pandang Indonesia sudah tercermin sejak pengakuan tersebut diberikan.

Marty juga menceritakan pengalaman diplomatiknya terkait Palestina ketika masih menjabat sebagai menteri luar negeri. Ia mengenang sebuah pertemuan para menteri luar negeri dari sejumlah negara yang berlangsung di Yordania untuk membahas isu Palestina.

Dalam rencana awal, para menteri dijadwalkan terbang menggunakan helikopter dari Amman menuju Ramallah, pusat pemerintahan Palestina. Namun rencana tersebut sempat berubah karena Indonesia menolak melakukan komunikasi dengan Israel untuk mendapatkan izin lintas udara.

“Kenapa? Karena Indonesia selama ini tidak mau komunikasi dengan Israel, tidak mau minta izin untuk flyover dari Jordan ke Ramallah,” kata Marty.

Ia mengatakan, Indonesia tidak ingin ada kesan pengakuan terhadap Israel melalui komunikasi tersebut.

“Saya bilang ke mereka, silakan yang lain pergi, saya nggak mungkin,” ujarnya.

Pada akhirnya, perjalanan tersebut dibatalkan dan pihak otoritas Palestina dari Ramallah justru datang ke Amman untuk bertemu para menteri luar negeri.

Marty menilai sikap Indonesia terhadap isu Palestina memiliki pengaruh besar dalam diplomasi internasional. Menurutnya, posisi Indonesia sering menjadi rujukan bagi banyak negara karena statusnya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Ia menambahkan, setiap pernyataan dan tindakan Indonesia terkait Palestina memiliki dampak yang luas.

“What we say and what we do itu ada oversized impact (Apa yang kita katakan dan lakukan itu ada imbasnya),” ujarnya.

Karena itu, Marty mengatakan, Indonesia harus berhati-hati dalam mengambil langkah yang berkaitan dengan isu Palestina.

Marty juga mengungkapkan pengalaman ketika Indonesia mengambil posisi lebih tegas dibandingkan Palestina dalam sebuah resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat itu, menurutnya, terdapat rancangan resolusi Majelis Umum PBB yang bahkan telah disepakati oleh pihak Palestina, namun Indonesia menilai resolusi tersebut memberikan terlalu banyak konsesi kepada Israel sehingga tidak dapat didukung.

“Satu resolusi di Majelis Umum PBB yang sudah disepakati oleh Palestina sendiri, tapi oleh Indonesia dianggap terlalu memberikan kebanyakan konsesi terhadap Israel,” kata Marty.

Ia mengatakan, Indonesia akhirnya memilih tidak mendukung resolusi tersebut. Sikap tersebut bahkan memicu komentar dari perwakilan Palestina.

“Palestina-nya bilang, ‘Marty and Indonesia, you are more Palestine than us’,” ujarnya.

Menurut Marty, pengalaman tersebut menunjukkan dukungan Indonesia terhadap Palestina selama ini didasarkan pada prinsip, bukan kepentingan transaksional.

“Jadi kalau kita memberikan sesuatu, itu tidak bisa masalah yang transaksional, material,” kata Marty.