Marty Natalegawa: Saya Tidak Akan Sarankan RI Masuk Board of Peace
- Marty Natalegawa menilai piagam Board of Peace tidak menyentuh isu penting seperti Gaza dan Palestina, sehingga ia tidak menyarankan Indonesia bergabung dengan organisasi tersebut.
- Ia mengkritik struktur Board of Peace yang memberi kekuasaan besar pada satu figur, dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan negara yang dijunjung diplomasi Indonesia.
- Marty menekankan keputusan bergabung harus dipertimbangkan matang karena menyangkut arah kebijakan luar negeri, meski tetap menghormati keputusan pemerintah yang sudah diambil.
Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2009–2014, Marty Natalegawa, menyampaikan pandangannya mengenai keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace (BoP). Menurutnya, keputusan tersebut perlu dilihat secara hati-hati karena terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam struktur organisasi tersebut.
Marty menegaskan pandangannya disampaikan sebagai pendapat pribadi, bukan sebagai pejabat pemerintah. Ia juga mengatakan tidak ingin memberikan jawaban bersifat hipotetis terkait kebijakan yang diambil pemerintah saat ini.
“Pertama, saya tidak melakukan atau menekuni hypothetical answer. Saya bukan Menteri Luar Negeri,” ujar Marty dalam wawancara dalam program Real Talk with Uni Lubis di IDN Times, Rabu (11/3/2026).
Meski demikian, ia mengaku tidak akan menyarankan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace apabila diminta memberikan pandangan pribadi. “Tapi iya atau bukan, kalau saya sebagai Marty Natalegawa, saya tidak akan menyarankan bergabung dengan Board of Peace,” katanya.
1. Piagam Board of Peace dinilai bermasalah
Marty mengatakan penilaiannya terhadap Board of Peace didasarkan pada isi piagam pembentukan organisasi tersebut. Menurutnya, dokumen tersebut tidak secara langsung membahas isu yang selama ini menjadi perhatian besar dalam diplomasi internasional Indonesia, termasuk konflik Palestina. Ia menyebut dalam piagam tersebut tidak terdapat pembahasan mengenai Gaza maupun posisi Palestina dalam struktur organisasi.
“Piagam yang membentuk Board of Peace sama sekali tidak menyangkut masalah Gaza,” kata Marty.
Ia juga menyoroti dokumen tersebut tidak mencantumkan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun representasi Palestina dalam struktur tertinggi organisasi. “Tidak menyangkut Gaza, tidak menyangkut Dewan Keamanan PBB, dan tidak menyangkut Palestina,” ujarnya.
Menurut Marty, sebelum mengaitkannya dengan isu Palestina, Board of Peace seharusnya terlebih dahulu dievaluasi secara terpisah sebagai sebuah institusi.
2. Soroti konsentrasi kekuasaan dalam organisasi
Selain substansi piagam, Marty juga menyoroti struktur kekuasaan dalam Board of Peace yang menurutnya bertentangan dengan prinsip diplomasi yang selama ini diperjuangkan Indonesia. Ia mengingatkan, selama puluhan tahun Indonesia menolak dominasi kekuatan veto negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
“Kita berpuluhan tahun menentang dan menolak kekuatan veto dari negara-negara P5 di Dewan Keamanan,” kata Marty.
Namun, menurutnya, piagam Board of Peace justru memberikan kewenangan yang sangat besar kepada satu figur utama untuk menentukan berbagai keputusan organisasi.
“Piagam dari Board of Peace ini memberikan wewenang yang sifatnya seperti supranasional terhadap satu sosok, Donald J. Trump, yang bisa menentukan siapa anggotanya, menentukan kapan keanggotaan suatu negara selesai, menentukan agendanya, menentukan badan-badan subsidiernya,” ujarnya.
Marty menilai pendekatan tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan negara yang selama ini menjadi dasar diplomasi Indonesia. “Sangat sangat asing dengan pendekatan Indonesia selama ini yang berbicara tentang kesetaraan negara,” kata dia.
3. Board of Peace perlu pertimbangan lebih dalam
Marty juga menyoroti tidak adanya perwakilan Palestina pada tingkat tertinggi dalam Board of Peace. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu persoalan jika organisasi tersebut dikaitkan dengan upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah.
Ia menilai keputusan bergabung dengan organisasi internasional semacam itu seharusnya tidak diambil secara tergesa-gesa. “Kalau saya ditanya mengenai ini bukan sebagai siapapun juga, sebagai seseorang pribadi, saya menyatakan bahwa kita perlu waktu untuk mempertimbangkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keputusan yang menyangkut arah kebijakan luar negeri harus diperlakukan dengan kehati-hatian karena menyangkut kepentingan negara. “Ini kan the ship of state. Ini perahu negara yang harus dengan penuh kehati-hatian,” kata Marty.
Meski memiliki sejumlah catatan kritis, Marty menegaskan keputusan pemerintah saat ini telah diambil dan perlu dihormati. “Sekarang keputusannya sudah diambil, bagi kita semua tentu harus memastikan bahwa kepentingan nasional kita diamankan dalam tubuh Board of Peace itu,” ujarnya.
