Ingatkan Kepentingan Nasional, Marty Natalegawa: Indonesia Dulu, Bukan BoP
- Marty Natalegawa menegaskan kepentingan nasional harus selalu jadi prioritas utama dalam diplomasi, bukan mendahulukan organisasi internasional seperti Board of Peace (BoP).
- Ia mendorong pemerintah menetapkan tolok ukur jelas untuk menentukan kapan kepentingan nasional terganggu dan langkah diplomasi apa yang perlu diambil, dari pernyataan resmi hingga opsi keluar dari BoP.
- Marty mengingatkan Indonesia punya sejarah berani mengambil sikap tegas seperti saat keluar dari PBB, menandakan keputusan diplomatik harus berlandaskan prinsip dan kepentingan nasional.
Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, mengingatkan, dalam setiap keputusan diplomasi, kepentingan nasional Indonesia harus selalu menjadi prioritas utama. Dia menegaskan, Indonesia tidak boleh menempatkan kepentingan organisasi internasional atau forum tertentu di atas kepentingan nasional.
Marty menilai, sikap tersebut penting di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, termasuk dalam konteks keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Menurut dia, negara harus berani menyatakan posisi secara jelas apabila situasi internasional berpotensi merugikan kepentingan nasional.
“Presiden Trump saja bicara tentang America first. Kan kita bukan BOP first, Indonesia dulu,” kata Marty dalam program Real Talk with Uni Lubis di IDN Times, Rabu (11/3/2026).
Dia menegaskan, dalam diplomasi, negara harus mampu berdiri dan menyampaikan sikapnya secara terbuka kepada dunia internasional.
“Kita kadang-kadang we have to stand up and be counted. Kita harus berdiri dan menjelaskan, ini pandangan Indonesia,” ujar dia.
1. Marty soroti tidak konsistennya kebijakan Trump
Marty juga menyoroti gaya kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menurutnya sering menghadirkan ketidakpastian dalam kebijakan internasional. Dia menilai, inkonsistensi tersebut justru menjadi karakter utama dari kepemimpinan Trump.
“Uncertainty atau inconsistency adalah suatu product feature dari President Trump, bukan sesuatu pengecualian,” kata Marty.
Menurut dia, perubahan tujuan dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat sering terjadi. Dia mencontohkan dinamika dalam konflik dengan Iran yang menurutnya menunjukkan perubahan tujuan secara terus-menerus.
“Apakah tadinya untuk menetralisir sistem rudalnya, program nuklirnya, apakah itu preemptive strike, apakah ini regime change, dan lain-lain. Jadi terus-menerus berubah,” ujar dia.
Marty menyebut situasi tersebut bahkan melampaui konsep mission creep, di mana tujuan operasi berkembang secara bertahap.
“Kalau istilahnya kadang-kadang biasanya mission creep, di mana misinya terus-menerus makin luas., tapi kalau ini bukan hanya creep, tapi berbeda-beda,” kata dia.
2. Usul buat tolak ukur untuk opsi keluar dari BoP
Marty juga menekankan pentingnya pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, memiliki tolok ukur yang jelas dalam menentukan kapan kepentingan nasional dianggap terganggu. Dia menilai, pernyataan Presiden yang menyebut Indonesia bisa keluar dari BoP jika kepentingan nasional terganggu harus diikuti dengan parameter yang jelas.
“Teman-teman di Kemlu harus sudah ada benchmark-nya. Bagaimana kita mendefinisikan kepentingan nasional kita,” kata dia.
Menurut Marty, penilaian tersebut tidak boleh didasarkan pada emosi, melainkan melalui analisis yang sistematis. “Emotion is not policy. Kita gak bisa mengambil keputusan hanya karena emosi,” ujar dia.
Dia menyarankan adanya sistem penilaian yang menunjukkan tingkat eskalasi situasi, misalnya dari kondisi aman hingga situasi yang membutuhkan tindakan tegas.
“Apakah ini masih lampu hijau, apakah mulai lampu kuning, agak lampu merah,” kata Marty.
Marty mengatakan, pemerintah sebenarnya memiliki beberapa pilihan langkah diplomasi yang bisa diambil secara bertahap. Langkah pertama, kata dia, menyampaikan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa tindakan militer yang terjadi saat ini tidak terkait dengan BoP.
“Paling tidak, kita bisa bilang bahwa apa yang sedang bergulir di Iran ini tidak ada kaitannya dengan BoP,” ujar dia.
Menurut dia, pernyataan semacam itu penting untuk menjaga jarak agar Indonesia tidak dianggap mendukung tindakan tertentu. “Jadi jangan sampai ada guilty by association,” kata Marty.
Jika langkah tersebut tidak cukup, opsi berikutnya adalah menunda partisipasi Indonesia dalam kegiatan BoP sampai situasi lebih jelas.
“Kedua adalah kita pause. Kita jeda kegiatan kita di BOP pending resolution dari ini,” ujar dia.
Sementara opsi terakhir yang paling ekstrem adalah keluar dari BoP.
“Yang ketiga itu paling ekstrem adalah keluar,” kata Marty.
Namun, dia menilai keputusan tersebut perlu dipertimbangkan dengan hati-hati karena dapat menimbulkan dampak diplomatik lain.
3. Indonesia pernah keluar dari PBB
Marty juga mengingatkan Indonesia memiliki sejarah mengambil langkah tegas dalam diplomasi internasional. Dia mencontohkan keputusan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada masa Presiden Soekarno.
“Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang pernah keluar dari PBB,” ujar dia.
Meski akhirnya kembali bergabung, menurut Marty langkah tersebut menunjukkan Indonesia memiliki tradisi mengambil keputusan diplomatik berdasarkan prinsip.
“Bayangkan, PBB saja kita dulu pernah keluar,” kata dia.
Dia menilai, langkah tegas semacam itu dapat menjadi pengingat bahwa diplomasi Indonesia selalu berangkat dari kepentingan nasional.
Karenanya, Marty juga menekankan pengambilan keputusan diplomasi seharusnya tidak hanya melihat dua pilihan ekstrem, yakni tetap berada sepenuhnya dalam suatu forum atau keluar sepenuhnya.
Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan berbagai opsi kebijakan di antara dua posisi tersebut. “Apakah benar pilihan kita itu hanya 100 persen di dalam atau 100 persen di luar,” ujar dia.
Marty mengatakan, para diplomat di Kementerian Luar Negeri perlu menyiapkan berbagai skenario dan pilihan kebijakan untuk dipertimbangkan pemerintah.
“Teman-teman di Kemlu ini harus bicara tentang 2 sampai 99 ini,” kata Marty.
Opsi-opsi tersebut, kata dia, penting agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan langkah diplomasi yang paling sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.
