Eks Presiden Brasil Jair Bolsonaro Akan Diadili atas Tuduhan Kudeta 

MA Brasil juga memerintahkan tujuh sekutu dekat Bolsonaro untuk diadili. Dua diantaranya adalah mantan menteri pertahanan Jenderal Walter Braga Netto dan Jenderal Paulo Nogueira. 

Jaksa Agung Brasil, Paulo Gonet, mengungkapkan bahwa penyelidikan telah menemukan rencana yang sangat berbahaya. Pihak berwenang menemukan adanya rencana bernama kode "Green and Yellow Dagger" yang bertujuan menciptakan kekacauan politik.

"Penyelidik telah mengungkap operasi mengerikan untuk melakukan kudeta, yang bahkan termasuk rencana membunuh presiden dan wakil presiden terpilih, serta seorang hakim MA," kata Gonet, dilansir The Guardian. 

Hakim Alexandre de Moraes yang memimpin persidangan menunjukkan rekaman video kerusuhan di Brasilia sebagai bukti. Dia menyatakan ada bukti yang cukup bahwa Bolsonaro mengetahui, menangani, dan mendiskusikan rencana kudeta. 

Kerusuhan yang terjadi pada 8 Januari 2023 menjadi bukti utama dalam kasus ini. Peristiwa itu terjadi hanya seminggu setelah pelantikan Presiden Lula da Silva. Ribuan pendukung Bolsonaro menyerbu dan merusak gedung-gedung pemerintahan di Brasilia, termasuk gedung MA, Kongres, dan Istana Kepresidenan.

Kejadian tersebut memiliki kemiripan dengan penyerbuan Gedung Capitol Amerika Serikat pada 6 Januari 2021. Lebih dari 1.400 orang ditangkap terkait kerusuhan tersebut. Sebelum peristiwa itu, pendukung Bolsonaro berkemah di depan instalasi militer di seluruh Brasil dan mendesak militer untuk membatalkan hasil pemilihan.

"Kerusuhan tersebut sangat brutal dan para perusuh bertindak sangat berani. Rekaman video ini membuktikan dengan jelas betapa serius dan nyatanya kejahatan yang telah dilakukan," kata Hakim Moraes.

Jaksa menyatakan upaya kudeta sebenarnya sudah dimulai sejak 2021, selama masa jabatan Bolsonaro. Mereka menuduh Bolsonaro melakukan kampanye sistematis untuk merusak kepercayaan publik terhadap mesin pemungutan suara. Bolsonaro juga diduga mencoba mempersiapkan komunitas internasional untuk tidak menghormati hasil pemilihan, dilansir Al Jazeera.

Bolsonaro menghadiri hari pertama sidang namun tidak hadir saat keputusan diumumkan. Dalam pernyataan panjang melalui WhatsApp, mantan presiden membantah semua tuduhan. Dia mengklaim proses hukum terhadapnya hanya bermotif politik.

"Mereka menuduh saya atas kejahatan yang tidak pernah saya lakukan. Saya tidak pernah menginginkan atau menyarankan perpecahan demokratis," tulis Bolsonaro. 

Sebelum sidang, Bolsonaro mengadakan rapat di pantai Rio de Janeiro untuk menggalang dukungan. Namun demonstrasi yang diharapkan menarik satu juta pendukung tersebut hanya dihadiri sekitar 20 ribu-30 ribu orang. Bolsonaro berharap demonstrasi tersebut bisa menekan Kongres untuk mengesahkan undang-undang amnesti yang menguntungkan dirinya,.

Saat ini Bolsonaro sudah dilarang mencalonkan diri untuk jabatan publik hingga 2030 oleh Pengadilan Pemilu Brasil. Jika terbukti bersalah dalam kasus kudeta ini, dia terancam dilarang selamanya dari politik dan bisa menghadapi hukuman penjara puluhan tahun. Selain kasus kudeta, mantan presiden juga menghadapi tuduhan pemalsuan catatan vaksinasi COVID-19 dan penyalahgunaan hadiah dari pemerintah asing, dilansir NPR.