Eks Presiden Brasil Jair Bolsonaro Didakwa atas Percobaan Kudeta
Jakarta, IDN Times - Mantan presiden Brasil, Jair Bolsonaro, didakwa mendalangi dan memimpin konspirasi untuk mempertahankan kekuasaan melalui kudeta militer.
Jaksa Agung Brasil Paulo Gonet, pada Selasa (18/2/2025), melontarkan dakwaan kepada Bolsonaro atas dugaan upaya mencegah Presiden terpilih Brasil, Lula da Silva, menjabat setelah pemilu.
Gonet menuduh Bolsonaro dan enam rekan utamanya memimpin organisasi kriminal dengan proyek kekuasaan otoriter. Dugaan kudeta tersebut, termasuk rencana untuk meracuni Lula dan menembak mati Hakim Agung Alexandre de Moraes, yang merupakan musuh mantan presiden Brasil itu, mengutip The Guardian.
Kasus tersebut kini akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Jika diterima, Bolsonaro dan 33 orang lainnya yang turut didakwa, termasuk beberapa mantan menteri dan mantan panglima angkatan laut, akan secara resmi didakwa dan harus diadili.
Para ahli mengatakan Bolsonaro dapat menghadapi hukuman antara 38 dan 43 tahun penjara jika terbukti bersalah.
"Tanggung jawab atas tindakan yang merugikan tatanan demokrasi berada pada organisasi kriminal yang dipimpin oleh Jair Messias Bolsonaro, berdasarkan proyek kekuasaan otoriter," demikian bunyi tuntutan tersebut.
1. Bolsonaro dan para pendukungnya berupaya membatalkan hasil pemilu
Bolsonaro kalah dalam pemungutan suara dari Lula pada pemilu 2022. Namun, dia menolak menerima kekalahan. Pada 8 Januari 2023, para pendukung garis kerasnya melakukan kerusuhan di ibu kota Brasilia dan menghancurkan istana presiden, kongres, serta mahkamah agung dalam upaya membatalkan hasil pemilu.
Pemilu yang berlangsung sengit tersebut dimenangkan dengan selisih yang sangat tipis oleh Lula. Bolsonaro tidak pernah secara terbuka mengakui kekalahannya dan meninggalkan Brasil menuju AS dua hari sebelum Lula dilantik sebagai presiden.
"Bersekutu dengan individu lain, termasuk warga sipil dan personel militer, mereka berupaya secara terkoordinasi untuk mencegah terpenuhinya hasil Pilpres 2022," kata Gonet, dilansir BBC.
Dia juga dilarang mencalonkan diri selama 8 tahun. Hal itu diputuskan setelah Bolsonaro dituduh merusak demokrasi Brasil dengan memberikan klaim palsu bahwa surat suara elektronik yang digunakan dalam pemilu rentan terhadap peretasan dan penipuan.
2. Beberapa pejabat pemerintahan Bolsonaro dituduh terlibat
Dakwaan terhadap Bolsonaro muncul tiga bulan setelah laporan polisi federal menuduh pemimpin sayap kanan itu memainkan peran utama dalam perencanaan dan pengorganisasian konspirasi. Itu dilakukan untuk menghentikan pemenang Lula dan mengambil alih kekuasaan.
Beberapa pejabat pemerintahan Bolsonaro juga dituduh terlibat dalam dakwaan tersebut. Beberapa di antaranya adalah ketua Partai Liberal, Valdemar Costa Neto, mantan Menteri Pertahanan Walter Braga Netto, mantan penasihat keamanan nasional Augusto Heleno, serta mantan Menteri Kehakiman Anderson Torres, dilaporkan oleh Al Jazeera.
Merespons dakwaan tersebut, Bolsonaro berulang kali membantah melanggar undang-undang apa pun dan mengaku sama sekali tidak khawatir dengan tuduhan terhadapnya. Dia menyebut tuduhan itu sebagai perburuan penyihir bermotif politik yang dirancang oleh lawan-lawannya dan mengatakan dirinya adalah korban penganiayaan politik.
3. Respons terhadap dakwaan Bolsonaro
Dakwaan Bolsonaro pada Selasa disambut baik oleh politisi oposisi dan masyarakat progresif yang membenci mantan presiden Brasil itu. Bolsonaro dikritik karena penanganan pandemi Covid yang antiilmiah, permusuhannya terhadap minoritas, komunitas Pribumi dan lingkungan hidup, serta serangannya terhadap sistem demokrasi negara tersebut.
Dakwaan tersebut menandai pertama kalinya pihak berwenang Brasil mendakwa pemimpin populis sayap kanan. Itu merupakan pukulan baru bagi pria berusia 69 tahun tersebut, yang telah merencanakan kembali dirinya ke dunia politik.
Presiden partai pekerja Lula, Gleisi Hoffmann, menyebut tuduhan tersebut sebagai sebuah langkah penting dalam membela demokrasi dan supremasi hukum.
Sementara seorang sejarawan, Carlos Fico, mengatakan bahwa yang patut diperhatikan adalah mereka yang didakwa mencakup tiga tokoh militer berpangkat tinggi.
"Selama bertahun-tahun, banyak pelaku kudeta militer tidak pernah dihukum secara layak dan akhirnya diberikan amnesti. Saya berharap kali ini tidak ada amnesti," ungkap Fico.
