Enam Bulan Pegang Kuasa, PM Jepang Curhat Sulit Tidur

27 Apr 2026, 08:09 WIB

Bagus Samudro

Enam Bulan Pegang Kuasa, PM Jepang Curhat Sulit Tidur

Sanae Takaichi mengisi acara di Prefektur Fukuoka (x.com/@takaichi_sanae)

Intinya Sih

PM Jepang Sanae Takaichi mengaku hanya tidur 2–4 jam per malam sejak menjabat Oktober 2025, karena tetap menangani pekerjaan rumah tangga di tengah padatnya tugas kenegaraan.
Takaichi menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan makan akibat protokol keamanan ketat di kediaman resmi, yang membatasi aktivitas belanja dan pemesanan makanan dari luar.
Kondisi Takaichi memicu sorotan terhadap budaya kerja ekstrem di Jepang, yang dikenal memiliki durasi tidur terpendek di antara negara maju dan terkait isu karoshi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Sejak memimpin pada Oktober 2025, Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menunjukkan pola kerja yang sejalan dengan janji kampanyenya untuk terus bekerja. Memasuki enam bulan masa pemerintahannya, ritme itu mulai memunculkan sorotan terhadap dampaknya bagi kondisi fisiknya.

Kekhawatiran muncul setelah Takaichi menerima politisi senior sekaligus sekutu mendiang Shinzo Abe, Akira Amari, di kantornya pada Kamis (23/4/2026). Dalam pertemuan itu, Amari menyoroti kondisi kesehatan Takaichi, sementara anggota parlemen oposisi ikut mendorong agar pemimpin Jepang tersebut mengambil waktu istirahat.

1. Takaichi jalankan tugas hingga dini hari

Sanae Takaichi pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP). (x.com/@takaichi_sanae)

Pengakuan soal kurang tidur disampaikan Takaichi saat berbicara di komite parlemen pada awal April 2026. Ia menyebut waktu tidurnya hanya berkisar 2-4 jam semalam, seraya menyinggung dampaknya terhadap penampilan wajahnya.

“Saya tidur sekitar dua jam sekarang, paling lama empat jam. Ini mungkin buruk bagi kulit saya,” ujarnya, dikutip The Independent.

Kurangnya waktu istirahat itu berkaitan dengan pilihannya tetap menangani pekerjaan rumah tangga sendiri di tengah tugas kenegaraan. Ia membawa pekerjaan ke kediaman resmi agar stafnya tak perlu bekerja lembur, tetapi pola itu membuat batas kerja dan waktu beristirahat menjadi kabur, termasuk ketika ia pernah memanggil pembantunya untuk rapat pukul 3 pagi guna menyiapkan sidang komite anggaran.

2. Protokol keamanan batasi akses kebutuhan harian

Sanae Takaichi mengucapkan terima kasih kepada 1600 peserta dan penyelenggara acara pidato di Bunkyo Civic Hall. (x.com/@takaichi_sanae)

Selain persoalan tidur, Takaichi menghadapi hambatan memenuhi kebutuhan makan karena aturan keamanan di kediaman resmi sangat ketat. Meski tinggal bersama suaminya, ia tak leluasa berbelanja harian maupun memesan layanan antar makanan dari luar.

Ketergantungan pada persediaan logistik pribadi itu disebut menyulitkan di tengah padatnya agenda pemerintahan. Dalam pertemuannya dengan Amari, Takaichi menggambarkan rumitnya mengatur kebutuhan makan saat berada di level tertinggi pemerintahan.

“Saya tidak diizinkan pergi berbelanja atau memesan makanan luar dari kediaman resmi. Jika saya kehabisan makanan beku, itulah akhirnya,” kata Takaichi, dikutip Japan Today.

3. Budaya kerja Jepang picu sorotan baru

ilustrasi bendera Jepang (unsplah.com/Colton Jones)

Situasi yang dihadapi Takaichi turut menyoroti persoalan yang lebih luas di Jepang, yakni budaya kerja berlebihan yang berkaitan dengan karoshi atau kematian akibat kelelahan bekerja. Sorotan itu mengemuka karena Jepang dikenal memiliki durasi tidur terpendek di antara negara-negara maju.

Studi yang dirilis pada Hari Tidur Sedunia Maret lalu mencatat rata-rata warga Jepang tidur 7 jam 1 menit. Angka itu berada di bawah negara maju lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Kanada, sementara kondisi Takaichi yang hanya tidur dua jam kembali memunculkan perhatian terhadap budaya kerja ekstrem di Negeri Sakura.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.