Jakarta, IDN Times - Ketegangan militer di kawasan Tanduk Afrika kembali memanas akibat tuduhan keterlibatan pihak asing dalam konflik domestik. Pada Senin (28/9/2026), militer Ethiopia menyebut eskalasi di wilayah utara berpotensi memicu krisis diplomasi antarnegara.
Pemerintah Ethiopia menduga kemajuan taktis kelompok oposisi di garis depan terjadi akibat pasokan bantuan dari luar negeri. Tudingan terbuka tersebut seketika memicu penolakan keras dari negara-negara tetangga yang tertuduh.
Kepala Staf Angkatan Pertahanan Nasional Ethiopia, Field Marshal Birhanu Jula, menuding Eritrea menggalang dana bagi Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). Pernyataan ini disampaikan setelah kelompok perlawanan tersebut menguasai sejumlah wilayah strategis di sektor utara.
Menurut Birhanu, pergerakan milisi Tigray tidak dapat bertahan tanpa dukungan persenjataan serta bantuan logistik dari Mesir dan Sudan.
"TPLF tidak dapat mencapai apa pun sendirian, kecuali jika mereka didukung, dibantu, dan dipasok oleh Sudan, Mesir, serta kekuatan eksternal lainnya," tegas Birhanu, dilansir Euronews.
Meskipun Addis Ababa menganggap bantuan luar negeri itu sebagai ancaman nyata terhadap integritas wilayahnya, tuduhan tersebut dilontarkan tanpa disertai bukti dokumen resmi.
Pemerintah dan militer Sudan merespons keras dengan menegaskan komitmen mereka dalam menghormati kedaulatan negara tetangga. Otoritas di Khartoum justru menuduh balik Ethiopia membiarkan pesawat nirawak (drone) melanggar perbatasan untuk menyerang tentara Sudan serta menyokong kelompok Rapid Support Forces (RSF).
"Angkatan Bersenjata Sudan dengan tegas menolak tuduhan-tuduhan ini dan menganggapnya tidak berdasar," ujar Juru Bicara Militer Sudan, Asim Awad Abdelwahab.
Sementara itu, Pemerintah Eritrea menepis tudingan persekutuan militer tersebut. Para pejabat di Asmara menilai tuduhan tersebut dialihkan untuk menutupi dinamika politik internal Ethiopia serta ambisi penguasaan akses pelabuhan di Laut Merah.
Pertempuran kembali memuncak setelah TPLF menduduki Kota Erebti di perbatasan Afar. Penguasaan wilayah ini mengancam jalur logistik utama yang menghubungkan ibu kota Ethiopia dengan pelabuhan di Djibouti, sekaligus membahayakan keberlanjutan Perjanjian Pretoria 2022.
Perselisihan terkait kendali pemerintahan transisi di Mekelle memperburuk situasi di lapangan. Rumah sakit di Korem dan Alamata dilaporkan kewalahan menangani puluhan korban luka tembak serta pecahan proyektil.
"Situasi kemanusiaan di lapangan saat ini sudah berada jauh melampaui krisis," ungkap Pendiri Afar Pastoralist Development Association, Valerie Browning.
Lembaga bantuan mencatat sekitar 150 ribu warga sipil mengungsi guna menghindari gempuran senjata berat. Apabila gencatan senjata gagal disepakati, proses pemulihan kawasan utara Ethiopia dipastikan lumpuh dan memicu ancaman bencana kelaparan.