Fakta-Fakta Vonis Hukuman kepada Eks Presiden Kolombia atas Kasus Suap

Kasus kriminal yang menjerat Uribe didasarkan pada investigasi kasus kriminal yang dilakukan seorang senator sayap kiri, Ivan Cepeda. Ia menemukan bukti bahwa Uribe punya kaitan dengan kelompok paramiliter, 12 Apostles dan Bloque Metro pada 1990-an. 

Melansir Colombia Reports, dua kelompok paramiliter itu dibentuk di Provinsi Antioquia di bawah kepemimpinan saudaranya, Santiago Uribe dan sosok di dalam Kartel Medellin. Mereka telah terlibat dalam pembunuhan 525 orang pada 1992-1996. 

Sementara, kasus suap dilakukannya ketika mengirim sejumlah pengacara untuk bertemu dengan mantan anggota paramiliter. Mereka ditekan dan disuap agar tidak bersedia memberikan keterangannya kepada investigator. 

Tak hanya itu, Uribe juga disebut bersalah atas kasus kekerasan. Komisi Kebenaran Kolombia menemukan lebih dari 64 ribu warga sipil terutama dari warga pribumi yang dibunuh oleh tentara di bawah pemerintahannya. Warga sipil itu dibunuh karena dituding sebagai anggota gerilya FARC.

Menanggapi vonis ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio justru membela Uribe yang disebut hanya menjadi korban persekusi yang dilakukan pemerintahan sayap kiri. 

“Mantan Presiden Kolombia Alvaro Uribe dinyatakan bersalah karena tanpa henti berjuang dan membela negaranya. Ini adalah sebuah cara mempersenjatai sistem yudisial di Kolombia yang dilakukan oleh hakim radikal,” ungkapnya, dikutip dari El Pais. 

Di sisi lain, Presiden Kolombia Gustavo Petro menyebut pernyataan dari Rubio adalah bentuk intervensi urusan dalam negeri Kolombia. Menurutnya, semua pihak harus, termasuk pendukung Uribe harus menerima putusan hakim untuk menjamin demokrasi. 

Kepala Human Rights Watch (HRW) di Amerika, Juanita Goebertus menyebut, Kolombia memiliki sistem yudisial yang independen dan keputusan dari hakim bukanlah bentuk mempersenjatai sistem yudisial yang dilakukan pemerintah Kolombia.

Pada Kamis (31/7/2025), Senator Ivan Cepeda mengatakan, seluruh korban suap dan tekanan Uribe sudah meminta organisasi internasional, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dan Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) untuk melindungi sistem yudisial di Kolombia. 

“Segala bentuk intervensi dari fungsi yudisial menunjukkan ancaman langsung kepada independensi yudisial yang bertugas menjadi penyeimbang di pemerintahan Kolombia,” tandasnya. 

Cepeda mendukung penuh Hakim Heredia yang menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum. Menurutnya, Heredia telah mendapatkan ancaman dari dalam dan luar Kolombia imbas dukungan dari AS kepada Uribe. 

Pemerintahan Uribe dianggap sebagai salah satu yang tersukses. Di bawah kepemimpinannya, militer Kolombia mampu mendesak FARC hingga membentuk kantong di area terpencil. Tekanan itu membuat pemimpin FARC akhirnya menyetujui perjanjian damai pada 2016, dikutip dari NPR. 

Saat mundur pada 2010, Uribe dianggap sukses berkat reformasi program sosial dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tingkat kepuasan pemimpin sayap kanan itu mencapai 75 persen dan 80 persen warga percaya ia sudah mengembalikan legitimasi dan demokrasi di Kolombia. 

Sementara, keputusan ini disebut akan menurunkan suara Partai Centro Democratico pada pemilihan umum 2026. Serta memperkuat koalisi pemerintahan sayap kiri yang dipimpin Petro.