Imran Khan Bersumpah Akan Bentuk Partai Baru jika PTI Dilarang 

Pemerintah Pakistan berencana melarang partai Khan PTI

Jakarta, IDN Times - Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan bersumpah akan membentuk partai baru apabila partainya Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dilarang oleh pemerintah. Hal itu diungkapkannya dalam wawancara ekslusif dengan Nikkei Asia yang diterbitkan pada hari Jumat (14/7/2023).

"Jika mereka menghapus partai maka kami akan membentuk partai dengan nama baru dan tetap memenangkan pemilihan," kata ketua PTI itu. "Bahkan jika mereka mendiskualifikasi saya dan menjebloskan saya ke penjara, partai itu akan tetap menang."

Usai protes kekerasan pecah di seluruh negeri menyusul penangkapan Khan pada 9 Mei lalu, banyak tokoh pemerintah telah mendukung seruan untuk melarang partai Khan tersebut. Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah mengatakan pelarangan PTI merupakan satu-satunya solusi, sementara Menteri Pertahanan Khawaja Asif mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan langkah tersebut.

Baca Juga: Imran Khan Tuding Militer Pakistan Mau Hancurkan Partainya

1. Khan tegaskan basis dukungannya masih kuat

Lebih dari 9 ribu pendukung dan anggota PTI telah ditangkap pascaserangan 9 Mei, dikutip dari Geo News. Banyak tokoh terkenal di partai itu juga ditahan dan baru dibebaskan setelah mereka setuju mundur dari PTI.

Meski begitu, Khan bersikeras bahwa basis dukungannya tetap solid dan menekankan bahwa politik Pakistan telah berubah secara mendasar.

"Ini bukan politik tahun 80-an dan 90-an, di mana politisi berpengaruh dan (militer) memutuskan partai mana yang memenangkan pemilu. Sekarang orang akan memilih berdasarkan ideologi untuk pertama kalinya sejak 1970," kata mantan bintang kriket yang beralih menjadi politisi itu.

Baca Juga: Wartawan Pakistan pro-Imran Khan yang Hilang Pekan Lalu Kini Bebas

2. Dukungan publik terhadap partai politik tidak bisa dihentikan dengan kekerasan

Saat ini, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengadili Khan dan para pemimpin PTI lainnya di pengadilan militer atas tuduhan penyerangan instalasi militer. Juru bicara militer mengatakan lebih dari 100 orang diadili di pengadilan militer atas dugaan keterlibatan langsung dalam aksi kekerasan dua bulan lalu.

Namun pengawas seperti Human Rights Watch dan Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan menentang penuntutan militer terhadap warga sipil, bahkan untuk kejahatan terhadap angkatan bersenjata.

Saat ditanyai tentang tindakan keras yang masih berlanjut terhadapi partainya, Khan mengatakan bahwa pemerintah masih berusaha untuk menghentikannya melalui intimidasi. "Bila ada dukungan publik terhadap partai politik maka tidak bisa dihentikan dengan kekerasan," ujarnya.

3. Belum jelas apakah Khan atau kandidat PTI lainnya akan diizinkan mencalonkan diri dalam pemilu

Sesuai dengan konstitusi, pemilihan umum di Pakistan akan dijadwalkan selambat-lambatnya pada bulan November. Namun belum jelas apakah Khan atau kandidat lainnya yang didukungnya akan diizinkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan tersebut.

Namun Khan bersikeras bahwa jika kandidatnya dilarang berpartisipasi, pemungutan suara akan sepenuhnya didiskreditkan.

"Ini akan membuat pemilu tidak berguna dan selanjutnya akan ada lebih banyak lagi destabilisasi di negara ini," katanya.

Fatimah Photo Verified Writer Fatimah

null

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya