PBB Akan Tetap di Afghanistan Meski Dana Bantuan Menipis
bendera Afghanistan (unsplash.com/Farid Ershad)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan tetap berada di Afghanistan untuk membantu jutaan warga Afghanistan, meski Taliban membatasi staf perempuannya. Namun, permasalahannya kini adalah dana mulai menipis.
"Kami tetap ada, membantu, dan bertekad untuk mencari cara yang diperlukan untuk terus membantu. Para partisipan sepakat tentang perlunya strategi keterlibatan," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa (2/5/2023), usai pertemuan utusan lebih dari 20 negara di Doha untuk membahas pendekatan internasional bersama ke Afghanistan.
Guterres juga memperingatkan kekurangan besar terkait janji keuangan untuk permohonan kemanusiaan PBB tahun ini, yang didanai lebih dari 6 persen, dilansir Reuters.
1. Mengucilkan Taliban bukanlah pilihan
Guterres mengatakan, larangan bekerja bagi staf wanita Afghanistan di PBB yang diisyaratkan oleh Taliban bulan lalu merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
"Kami tidak akan pernah diam menghadapi serangan sistemik yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan," imbuhnya.
Menurut Menteri Luar Negeri Pakistan, Hina Rabbani, mengatakan bahwa mengucilkan Taliban bukanlah pendekatan pragmatis bagi negara-negara yang berusaha meringankan krisis kemanusiaan Afghanistan atau melonggarkan pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan
"Apa alternatifnya? Itu pertanyaan saya kepada mereka yang mengklaim bahwa (pelepasan) bahkan memungkinkan," kata Rabbani.
"40 juta orang Afghanistan biasa menerima kenyataan bahwa keputusan Anda dibuat. Dan kami tahu bahwa dalam 20 bulan terakhir, tampaknya tidak ada yang membantu mereka dengan baik," tambahnya.
Baca Juga: Menlu Taliban Diizinkan PBB Bertemu Diplomat Pakistan dan China
2. Tidak bertujuan mengakui pemerintahan Taliban
Guterres juga menekankan bahwa pertemuan hari itu tidak bertujuan mengakui pemerintahan Taliban. Sejauh ini, hal tersebut belum pernah dilakukan oleh negara mana pun secara resmi.
Meski begitu, Guterres mengatakan dirinya terbuka untuk bertemu dengan pejabat Taliban pada waktu yang tepat.
Adapun pemerintahan Taliban mengklaim menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam, dan wilayah Afghanistan tidak akan digunakan untuk militansi atau kekerasan terhadap negara lain.
3. Lebih dari 90 persen rakyat Afghanistan hidup dalam kemiskinan
Ekonomi Afghanistan mulai ambruk sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada 2021. Miliaran dolar aset negara tersebut yang disimpan di luar negeri dibekukan karena komunitas internasional menunggu Taliban untuk menepati janjinya tentang keamanan, pemerintahan, dan hak asasi manusia.
PBB dan organisasi non-pemerintah lainnya sejak itu mulai memainkan peran penting dalam menyelamatkan warga Afghanistan dari kelaparan. Dikutip dari BBC, 34 juta orang atau 90 persen dari populasi hidup di bawah garis kemiskinan
Namun, PBB mengatakan 94 persen dari 127 organisasi yang disurvei telah sepenuhnya atau sebagian menghentikan operasi mereka, setelah larangan terhadap karyawan perempuan diberlakukan pada Desember.
Sekitar 150 LSM dan lembaga bantuan juga telah menangguhkan semua atau sebagian pekerjaan mereka.
Baca Juga: Taliban Bunuh Bos ISIS yang Dalangi Serangan Bandara Kabul 2021
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
