PM Estonia: Rusia Harus Dihukum jika Ingin Berdamai dengan Barat
Perdana Menteri Estonia, Kaja Kallas (twitter.com/@kajakallas)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas, pada Minggu (19/2/2023), mengatakan bahwa setelah perang di Ukraina berakhir, Rusia harus diadili atas kejahatan perang. Desakan itu merupakan syarat jika Rusia ingin menormalisasi hubungannya dengan Barat.
Menurutnya, konflik tersebut tidak bisa diakhiri dengan kesepakatan damai begitu saja tanpa ada pertanggunganjawaban dari Moskow, melansir Associated Press.
“Saya kira tidak akan ada hubungan seperti biasa dengan negara paria yang belum benar-benar menyerah pada tujuan imperialistik,” katanya di sela-sela konferensi keamanan di Munich.
“Jika kita tidak mengambil pelajaran dari peristiwa ini dan tidak menuntut kejahatan agresi, kejahatan perang akan terus berlanjut,” tambahnya.
1. Rusia tidak boleh lolos dari pengadilan perang
Dalam pidatonya, Kallas menyinggung soal Nazi Jerman yang harus membayar atas kejahatannya pada perang Dunia II.
Namun, tidak ada pengadilan yang dibentuk setelah berakhirnya Perang Dingin untuk mengadili kejahatan Uni Soviet, termasuk deportasi massal orang Estonia, Latvia, dan Lituania selama lima dasawarsa pendudukan Soviet. Oleh karena itu, pemimipin Estonia tersebut berharap agar kali ini Rusia bertanggung jawab.
“Harus ada pertanggungjawaban sebelum kita dapat berbicara tentang hubungan kita dengan Rusia,” kata Kallas.
Saat ditanyai terkait pembicaraan damai yang diserukan China sebelumnya, Kallas menyampaikan, meskipun semua orang menginginkan perdamaian, namun kesepakatan yang menyerahkan wilayah Ukraina ke Rusia akan memberi sinyal kepada dunia bahwa agresi tersebut terbayar.
Menurutnya, invasi Rusia harus menjadi pelajaran bagi semua agresor atau calon agresor di dunia, bahwa hal seperti itu tidak akan membuahkan hasil
Baca Juga: Presiden Prancis Tak Ingin Rusia Dihancurkan, Cukup Dikalahkan
2. Estonia termasuk penyumbang bantuan militer terbesar ke Ukraina
Kallas telah menjabat sebagai perdana menteri Estonia sejak 2021. Tidak semua orang mendukung pendapatnya tentang Ukraina.
Sebelumnya, ia juga sempat dikritik oleh pemimpin oposisi dari Partai Rakyat Konservatif sayap kanan, Martin Helme, karena dianggap mengosongkan gudang senjata Estonia sendiri dan membuat negara itu rentan. Ia juga menyarankan Kallas untuk melakukan pendekatan yang lebih hati-hati.
Kallas, yang menolak saran tersebut lantas, menegaskan bahwa meskipun Estonia telah memberikan banyak bantuan ke Ukraina, namun dirinya tetap memikirkan pertahanan negaranya sendiri.
Adapun negara Baltik itu diketahui menjadi salah satu penyumbang bantuan militer per kapita terbesar ke Ukraina.
3. Wapres AS menyebut Rusia telah melakukan kejahatan kemanusian
Hal senada sebelumnya diungkapkan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Kamala Harris, pada Sabtu (18/2/2023) di konferensi yang sama. Ia mengatakan bahwa AS telah menetapkan Rusia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina, dan perlu dimintai pertanggungjawaban
“Pasukan Rusia telah melakukan serangan yang meluas dan sistemik terhadap penduduk sipil, tindakan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan deportasi yang mengerikan,” kata Harris.
“Dalam kasus tindakan Rusia di Ukraina, kami telah memeriksa bukti-buktinya, kami mengetahui standar hukumnya, dan tidak diragukan lagi ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan," tuturnya.
Harris mengatakan komunitas internasional memiliki kepentingan moral dan strategis dalam menindak kejahatan tersebut. Jika tidak, hal ini bisa ditiru oleh pemerintah otoriter lainnya demi mengambil keuntungan.
Baca Juga: AS Beberkan Bukti Rusia Lakukan Kejahatan Kemanusiaan di Ukraina
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
