Gak Ingin Perang Memburuk, Bulgaria Tolak Ukraina Masuk NATO

Keberatan Radev disampaikan karena namanya tidak masuk dalam sembilan kepala negara yang mendeklarasikan dukungan masuknya Ukraina ke dalam NATO. 

"Saya tidak setuju dengan deklarasi dukungan penuh yang diadopsi beberapa negara Eropa Timur dan Tengah terkait masuknya Ukraina menjadi anggota NATO. Keputusan itu seharusnya ditetapkan setelah adanya indikasi proses perdamaian dari konflik," paparnya, dikutip RFE/RL.

Akan tetapi, Radev menyebut bahwa ia mendukung posisi lain dalam dokumen tersebut yang sudah ditandatangani pemimpin Republik Ceko, Estonia, Latvia, Lithuania, Makedonia Utara, Montenegro, Polandia, Rumania, dan Slovakia. 

Para kepala negara Eropa Timur dan Tengah itu mengungkapkan dukungannya soal kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Mereka juga menegaskan tidak akan mengakui upaya Rusia dalam menganeksasi teritori Ukraina. 

Deklarasi sembilan pemimpin negara Eropa Timur itu disebut sudah sesuai dengan persetujuan pada KTT NATO di Bukares 2008. Pada KTT tersebut, seluruh anggota menyambut baik aspirasi masuknya Ukraina dan Georgia.

Masih belum jelas tenggang waktu bagi kedua negara itu untuk menjadi anggota aliansi militer tersebut. Sementara itu, Hungaria juga menjadi negara yang tidak ikut menandatangani dukungan kepada Ukraina. 

Dilaporkan Euractiv, Bulgaria menyebut bahwa pertemuan ini berbeda dari persyaratan keamanan. Radev mengatakan bahwa ini merupakan cara agar menghindari negara NATO terlibat dalam peperangan. 

"Bulgaria menjadi bagian dari deklarasi KTT NATO di Bukares 2008, tapi deklarasi ini sangat berbeda dari persyaratan keamanan. Aksi militer di teritori Ukraina membutuhkan diskusi lebih lanjut soal keanggotaannya dalam aliansi dengan komposisi penuh Dewan Atlantik Utara. Ini bisa menghindari ikut campur langsung negara anggota NATO dalam peperangan," tutur Radev. 

Pada Minggu (2/9/2022), Bulgaria telah mengadakan pemilihan umum parlementer ketiga kalinya dalam 18 bulan, usai lengsernya mantan Perdana Menteri Kiril Petkov. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa Partai GERB yang dipimpin eks PM Boyko Borissov unggul dengan 25,33 persen. 

Akan tetapi, terdapat indikasi terjadinya kebuntuan koalisi di Bulgaria, setelah GERB kembali unggul dalam pemilu. Hal ini setelah Partai Sosialis Bulgaria menyatakan bahwa tidak bersedia berabung dengan koalisi GERB dan DPS. 

"Bagi kami, ini adalah keutamaan posisi dan ini butuh diketahui bahwa penempatan di bawah poros perusahaan utama atai pemimpin hukum. Kami memutuskan melanjutkan perjuangan kami dalam merubah model GERB. Aliansi yang tidak kompak akan membuat buruk negara atau partai," ungkap Kornelia Ninova selaku pemimpin partai, dilaporkan dari Novinite.