Gegara Rusia, Latvia Naikkan Anggaran Pertahan dan Gelar Wajib Militer

Rencana ini diungkapkan langsung oleh Presiden Latvia, Egils Levits dalam wawancaranya dengan Reuters. Ia menyebut bahwa anggaran pertahanan akan dinaikkan secara bertahap hingga mencapai 2,5 persen dari PDB pada 2025. 

Levits menambahkan bahwa anggaran pertahanan saat ini hanya melingkupi perawatan bangunan pangkalan militer yang mengakomodasi pasukan untuk sekutu NATO. Sesuai dalam KTT NATO di Madrid bulan lalu, disebutkan bahwa anggaran perlu ditingkatkan terutama bagi negara pecahan Uni Soviet. 

"Keamanan adalah prioritas politik kami saat ini. Kenaikan anggaran sampai 2,5 persen sudah menjadi komitmen kami sampai sekarang, tapi mungkin anggaran itu tidak akan cukup dan kami harus menyiapkan untuk menambah lagi," tutur Levits. 

Sementara itu, Menteri Pertahanan Artis Pabriks mengungkapkan rencananya untuk memberlakukan kembali wajib militer. Bahkan, ia menuturkan wajib militer harus dilakukan oleh semua warga negara, tak terbatas gendernya. 

"Saya pikir kita harus memegang kesetaraan. Dalam hal ini, saya mendukung ide ini untuk semua warga Latvia pada rentang umur tertentu (untuk wajib militer). Ini harus dilakukan tanpa melihat gendernya. Maka, jumlah orang dengan kemampuan militer akan meningkat sebagai komponen cadangan," tuturnya. 

Dilaporkan Politico, Pabriks mengatakan bahwa laki-laki muda yang berusia 18-27 tahun diharuskan untuk melakoni wajib militer selama 11 bulan. Mereka juga diberi pilihan untuk ikut mengabdi di pemerintahan. Sedangkan perempuan bisa ikut wajib militer secara sukarela. 

Menteri 56 tahun itu mengatakan, kebijakan baru ini akan diajukan ke parlemen pada musim gugur ini. Apabila disetujui, nantinya kebijakan wajib militer itu akan diimplementasikan pada Januari atau Februari tahun depan. 

Rencana pemberlakuan wajib militer ini sesuai untuk peningkatan 50 ribu pasukan bersenjata Latvia dalam lima tahun ke depan. Sesuai hal ini, akan ada 14 ribu pasukan aktif, 16 ribu bergabung dengan pasukan nasional, dan 20 ribu jadi pasukan cadangan. 

Latvia, yang merupakan salah satu anggota NATO dan Uni Eropa, selama ini hanya memiliki 7 ribu pasukan militer aktif. Sementara, negara Baltik ini sudah menghapus kebijakan wajib militer sejak 2007, dikutip dari Business Insider. 

Latvia juga menjadi salah satu negara yang berniat menggunakan dana dari Rusia yang dibekukan lewat sanksi Barat untuk membangun kembali Ukraina. Presiden Levits tengah mengupayakan bersama pengacara dalam mengimplementasikan kebijakan ini. 

"Pelanggaran hukum internasional oleh Rusia adalah pelanggaran terbesar dalam hukum internasional sejak Perang Dunia II, sehingga hukum internasional ini membutuhkan reparasi. Kami tidak boleh membiarkan negara yang merusak hukum internasional tanpa menerima konsekuensi," jelas dia.