Georgia Tuntut 8 Tokoh Oposisi atas Dugaan Penggulingan Pemerintah

Jaksa umum Georgia mengumumkan bahwa mereka telah memulai penyelidikan kriminal terhadap delapan tokoh oposisi penting. Mereka didakwa dengan berbagai tuduhan, termasuk sabotase, membantu kepentingan asing yang dianggap bermusuhan dengan Georgia, serta menghasut upaya penggulingan pemerintah.

Menurut pernyataan resmi jaksa, tiga politisi dalam kelompok tersebut diduga memberikan informasi tentang hubungan ekonomi dan keamanan Georgia dengan Rusia kepada pemerintah asing yang tidak diungkap, dengan tujuan membuat alasan palsu untuk menjatuhkan sanksi internasional kepada Georgia. Tuduhan ini sangat serius mengingat Georgia belum memberlakukan sanksi terhadap Rusia walaupun negara tersebut terlibat besar dalam invasi ke Ukraina.

Mantan Presiden Mikheil Saakashvili, yang sudah mendekam di penjara, termasuk dalam daftar yang didakwa. Saakashvili sebelumnya mendapat vonis sembilan tahun penjara atas tuduhan penggelapan dana negara dan kasus terkait kerusuhan anti-pemerintah pada 2007. Saat ini, Saakashvili menjalani perawatan di sebuah fasilitas medis di Tbilisi akibat kondisi kesehatannya di penjara.

Sejumlah tokoh oposisi lain dari tiga blok utama, United National Movement, Coalition for Change, dan Strong Georgia, juga termasuk dalam kasus ini. Sebelumnya, beberapa pemimpin oposisi sempat ditangkap setelah bentrokan dengan polisi berlangsung selama demonstrasi menentang pemerintah di ibu kota.

Langkah hukum ini memperburuk suasana politik di Georgia yang sudah diwarnai demonstrasi panjang dan kritik tajam dari luar negeri. Uni Eropa, yang menjadi tujuan aspirasi Georgia untuk bergabung, dan sejumlah organisasi hak asasi manusia menyuarakan keprihatinan atas tindakan represif yang dianggap mengancam demokrasi di negara tersebut.

Selain itu, partai berkuasa Georgian Dream juga sedang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Georgia untuk melarang tiga partai oposisi utama, dengan dalih bahwa mereka merupakan ancaman nyata terhadap konstitusi negara.

"Partai ini berusaha mengubah tatanan konstitusional Georgia dengan cara-cara yang tidak sah," kata pihak berwenang Georgia, dilansir The Straits Times.