Hadiri Debat Terbuka, Menlu RI Bawa Isu Reformasi PBB

Dalam pernyataannya, Sugiono menegaskan bahwa Indonesia sepakat pentingnya mereformasi sistem multilateral yang ada, mereformasi PBB serta DK PBB.

“Karena banyak suara-suara yang berasal dari Global South itu tidak terwakili. Dan juga tadi beberapa negara menyampaikan banyak concern yang kemudian diveto di DK PB dan ini juga perlu mendapatkan representasi yang baik di DK PBB,” tutur Sugiono.

“Kita tidak ingin PBB kehilangan relevansinya, tapi kita semua ingin PBB semakin kuat menghadapi dinamika yang terjadi secara global. Kita paham ada tantangan baru di dunia saat ini terus berkembang, seperti kecerdasan buatan, isu lingkungan. Belum lagi perang yang terjadi di banyak tempat,” ungkap dia.

Selain itu, Sugiono juga menegaskan bahwa Indonesia sangat mendorong adanya reformasi PBB yang demokratis dan transparan di era saat ini.

“Saya kira itu yang kita sampaikan bahwa kita mendorong reformasi PBB yang lebih representatif, demokratis, transparan dan lebih mewakili suara-suara berkembang sehingga cita-cita dan tujuan dibentuknya PBB ini dalam rangka bisa mencapai perdamaian antar bangsa-bangsa itu bisa dicapai dan bisa dilaksanakan,” tegas Sugiono.

Sugiono menambahkan, hukum internasional dan UNCLOS pun harus dihormati.

“Pentingnya penghormattan terhadap hukum-hukum internasional dan UNCLOS, dalam rangka menciptakan stabilitas perdamaian dan tidak menjadikan laut atau alur laut sebagai daerah konflik atau tekanan atau sebagai lahan untuk kepentingan-kepentingan politik,” ujar dia.