Komisioner HAM PBB Minta Forum Jenewa Pantau Taliban dari Dekat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet menyoroti sejumlah pelanggaran serius yang dilakukan Taliban di Afghanistan. Pelanggaran itu termasuk eksekusi warga sipil dan larangan sejumlah aktivitas bagi perempuan.
Dalam pidatonya di Dewan HAM PBB, Bachelet tidak merinci eksekusi yang dimaksud, tetapi ia mendesak forum Jenewa itu segera membentuk mekanisme untuk memantau secara dekat tindakan Taliban.
"Perlakuan Taliban terhadap perempuan yang akan menjadi batas mendasar yang keamanannya tidak lagi bisa dijamin," kata dia dilansir ANTARA, Selasa (24/8/2021).
Baca Juga: Taliban Buka Opsi Pindahkan Ibu Kota dari Kabul ke Kandahar
1. Ketakutan dan kekerasan di Afghanistan akibat Taliban
Bachelet mengatakan, ada ketakutan besar di kalangan perempuan, jurnalis, dan generasi baru pemimpin masyarakat sipil yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, keanekaragaman etnis dan agama minoritas Afghanistan juga berisiko mengalami kekerasan dan penindasan.
"Mengingat pola pelanggaran serius sebelumnya di bawah pemerintahan Taliban, dan laporan pembunuhan dan serangan yang ditargetkan dalam beberapa bulan terakhir," ujar Bachelet.
2. Taliban harus tanggung jawab
Editor’s picks
Seorang diplomat senior Afghanistan dari pemerintahan yang digulingkan, Nasir Ahmad Andisha, menyerukan pertanggungjawaban atas tindakan Taliban. Ia menggambarkan situasi di negaranya tidak pasti dan mengerikan, di mana jutaan orang takut akan kehilangan nyawa mereka.
Pakar hak asasi manusia independen PBB, dalam sebuah pernyataan bersama mengatakan, banyak orang bersembunyi karena takut akan pembalasan Taliban yang terus menggeledah rumah dari pintu ke pintu.
"Penggeledahan, penangkapan, pelecehan, dan intimidasi serta penyitaan properti dan pembalasan sudah dilaporkan," kata pakar hak asasi manusia independen PBB.
3. Dewan HAM PBB pertimbangkan resolusi yang diajukan Pakistan atas nama OKI
Dewan HAM PBB akan mempertimbangkan rancangan resolusi, yang diajukan oleh Pakistan atas nama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang menyuarakan keprihatinan atas laporan pelanggaran. Namun, rancangan resolusi itu tidak menyebutkan nama Taliban, juga tidak akan membentuk misi pencarian fakta untuk menyelidiki mereka.
Sebaliknya, Dewan meminta Bachelet untuk melaporkan kembali ke forum pada sesi Maret 2022 dan mendesak semua pihak untuk menghormati hukum hak asasi manusia termasuk "partisipasi perempuan yang penuh dan bermakna" dan kelompok minoritas.
"Kami mengharapkan teks yang lebih kuat, ini sangat minimalis dan kami kecewa," kata seorang diplomat Barat kepada Reuters saat negosiasi panas berlanjut pada teks tersebut.
Baca Juga: Taliban Ungkap Detik-Detik Penaklukan Ibu Kota Kabul