Militer Myanmar Blokir Internet saat Demo Tolak Kudeta Membesar
Ilustrasi warga Myanmar berunjuk rasa di Yangoon, Myanmar pada Sabtu, 30 Januari 2021 (ANTARA FOTO/REUTERS/Shwe Paw Mya Tin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Militer Myanmar telah memblokir akses internet ketika ribuan warga bergabung dalam aksi protes mengecam kudeta dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Pada 1 Februari 2021, pihak militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing menahan Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint. Mereka ditahan karena tudingan kecurangan pada pemilu yang dimenangi oleh Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) Suu Kyi.
Pemblokiran internet terjadi dengan konektivitas turun 16 persen dari tingkat biasa, kata kelompok pemantau NetBlocks Internet Observatory seperti dilansir BBC, Sabtu (6/2/2021).
Baca Juga: Aung San Suu Kyi Minta Rakyat Myanmar Protes Kudeta Militer
1. Pemblokiran internet dan aplikasi media sosial di Myanmar
.jpg)
Ilustrasi internet (IDN Times/Arief Rahmat)Pemblokiran internet terjadi beberapa jam setelah militer memblokir akses ke Twitter dan Instagram untuk menghentikan orang-orang yang bergerak untuk protes. Facebook bahkan telah diblokir sehari sebelumnya.
BBC melaporkan banyak warga yang mencoba membuka akses internet menggunakan virtual private networks (VPN), sayangnya pemblokiran internet tetap menghalanginya.
Berdasarkan laporan Reuters, organisasi masyarakat sipil mendesak penyedia internet dan jaringan seluler untuk menentang perintah pemblokiran internet tersebut. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International menyebut pemblokiran internet itu merupakan tindakan keji dan sembrono.
2. Media sosial sempat jadi sumber utama informasi bagi masyarakat tentang kudeta
Logo Twitter (IDN Times/Hana Adi Perdana)Pemblokiran Facebook diawali karena banyak warga Myanmar yang menyaksikan kudeta itu berlangsung secara real time di Facebook, yang merupakan sumber informasi dan berita utama negara itu. Tetapi tiga hari kemudian, penyedia internet diperintahkan untuk memblokir platform tersebut karena alasan stabilitas.
Menyusul larangan tersebut, ribuan pengguna aktif di Twitter dan Instagram menggunakan tagar untuk menyatakan penentangan mereka terhadap pengambilalihan tersebut. Pada pukul 22:00 waktu setempat.
Baca Juga: Sekjen PBB Desak Masyarakat Dunia Pastikan Kudeta Myanmar Gagal
3. Belum ada tanggapan dari pemerintah Myanmar
Kendaraan bersenjata Tentara Myanmar berkendara melewati sebuah jalan setelah mereka mengambil kekuasaan dalam sebuah kup di Mandalay, Myanmar, Selasa (2/2/2021). (ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer)Namun hingga saat ini, pihak militer belum berkomentar terkait pemblokiran ini. AFP melaporkan telah melihat dokumen kementerian yang belum diverifikasi yang mengatakan dua situs media sosial itu menyebabkan kesalahpahaman di antara publik.
Seorang juru bicara Twitter mengatakan larangan itu merusak "percakapan publik dan hak orang untuk membuat suara mereka didengar". Facebook, yang memiliki Instagram, meminta pihak berwenang untuk "memulihkan konektivitas".
Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Kecam Kudeta Militer Myanmar
Topik:
Berita Terkini Lainnya
