Jakarta, IDN Times - Presiden Honduras Xiomara Castro mengumumkan bakal membangun penjara besar baru berkapasitas 20 ribu orang. Pemerintah juga menyampaikan tindakan lainnya untuk memerangi kejahatan terorganisir.
Langkah itu merupakan bagian dari tindakan pemerintah untuk menindak kejahatan geng. Honduras yang saat ini dianggap sebagai satu negara paling kejam di dunia karena tingginya kekerasan.
Kepala staf militer, Roosevelt Hernandez, mengatakan pihak berwenang berencana untuk segera membangun dan mengirim gangster berbahaya ke penjara berkapasitas 20 ribu orang. Penjara tersebut akan dibangun di dekat provinsi pedesaan Olancho, di timur negara itu.
Tahun lalu, komite nasional yang menentang penyiksaan di Honduras menyampaikan peningkatan penangkapan polisi membuat jumlah narapidana naik menjadi 19.500 orang. Jumlah itu melampaui sistem yang dirancang untuk menampung 13 ribu narapidana.
Honduras juga mengumumkan pembangunan penjara baru pada tahun lalu. Fasilitas penahanan itu akan dibangun di kepulauan Islas del Cisne, sekitar 250 km lepas pantai negara tersebut, dengan kapasitas 2 ribu orang, dilansir dari Associated Press.
Pihak berwenang juga mengatakan bahwa hukum pidana harus direformasi agar dapat menahan penjahat narkoba dan anggota geng kriminal yang melakukan kejahatan seperti pelaku kejahatan teroris. Langkah itu bisa membuat para penjahat geng menghadapi persidangan secara kolektif.
"Pasukan keamanan harus dikerahkan untuk segera melaksanakan intervensi di seluruh wilayah negara yang memiliki tingkat kejahatan geng tertinggi, seperti pembunuhan untuk disewa, perdagangan narkoba dan senjata api, pemerasan, penculikan dan lain-lain. pencucian uang," kata Castro, dilansir dari DW.
Pasukan keamanan juga akan melakukan operasi untuk menargetkan perkebunan daun koka, yang digunakan dalam produksi kokain, dan ganja, serta pusat-pusat pengolahan obat-obatan terlarang lainnya.
Pengumuman tersebut merupakan tindakan terbaru dari sikap garis keras Castro. Sebelumnya, untuk mengendalikan meningkatnya kejahatan geng, dia memberlakukan keadaan darurat pada Desember 2022.
Konsekuensi dari kebijakan itu adalah penangguhan sebagian konstitusi. Langkah Castro menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia, yang menuduhnya menerapkan taktik keras terhadap kejahatan terlalu jauh.
Langkah yang dilakukan Honduras saat ini mirip dengan kebijakan dari Presiden El Salvador Nayib Bukele. Namun, keberhasilan Bukele dalam memberantas geng yang pernah meneror sebagian besar negaranya telah membuatnya dikagumi di seluruh wilayah, termasuk di Honduras, di mana masyarakat yang lelah ingin melihat hasilnya.
Para kritikus tetap skeptis tindakan seperti Bukele dapat memberikan hasil di Honduras. Pasalnya, geng-geng masih kuat dan korupsi masih mengakar, meskipun angka pembunuhan baru-baru ini menurun.
Pekan lalu, Menteri Keamanan Honduras Gustavo Sanchez mengumumkan pemerintah mencatat 20 persen lebih sedikit pembunuhan dalam lima bulan pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tingkat pembunuhan di negara ini hampir enam kali lipat rata-rata global, dengan 34 orang per 100 ribu orang terbunuh pada tahun 2023.