Honduras Larang Institusi Keuangan Gunakan Mata Uang Kripto
Jakarta, IDN Times - Komisi Keamanan dan Perbankan Nasional Honduras (CNBS), pada Jumat (16/2/2024), mengumumkan larangan penggunaan dan transaksi mata uang kripto di institusi keuangan negara. Keputusan diambil mengurangi kasus pencucian uang dan kecurangan lainnya.
Dilansir Reuters, Honduras tengah mengembangkan kota wisata bernama Prospera yang memiliki administrasi otonom tersendiri di Pulau Roatan, di Laut Karibia. Pada April 2022, pulau tersebut menerapkan bitcoin sebagai alat transaksi resmi di dalam wilayahnya.
1. Bank Sentral Honduras tidak menjamin keamanan mata uang kripto
CNBS mengatakan bahwa kebijakan ini akan diberlakukan secara langsung pada Senin pekan depan. Pemberlakuan diutamakan kepada aset virtual dan kripto yang tidak tercatat di Bank Sentral.
Badan tersebut mengatakan bahwa platform penyedia layanan kripto tersebut berdomisili di beberapa wilayah yuridiksi. Maka, otoritas Honduras tidak dapat mengontrol mereka dan berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas pencucian uang, terorisme, dan segala bentuk kecurangan lainnya.
Di sisi lain, Bank Sentral Honduras sudah memperingatkan semua pihak bahwa tidak ada pertanggungjawaban dari bank soal mata uang kripto. Maka dari itu, tidak ada yang dapat menjamin segala macam transaksi dengan melalui paltform tersebut.
2. Honduras negosiasi dengan PBB untuk dirikan komisi anti-korupsi
Menteri Luar Negeri Honduras, Enrique Reina, mengumumkan negosiasi dengan PBB untuk mendirikan Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad (CICIH) dalam melawan aksi korupsi di negaranya.
Dilansir Prensa Latina, ia menambahkan bahwa diskusi awal dengan PBB sudah berjalan dengan baik dan terdapat observasi yang dijalankan oleh kedua pihak. Reina mengatakan bakal mengumumkan mekanismenya dalam pertemuan yang akan datang.
Negosiasi ini adalah usulan dari Presiden Xiomara Castro untuk mendirikan komisi anti-korupsi independen, otonom, dan netral di Honduras sebagai langkah memberantas maraknya kasus korupsi di negara Amerika Tengah tersebut.
3. Bonilla akui terlibat dalam penyelundupan narkoba
Pekan lalu, mantan Kepala Polisi Honduras Juan Carlos Bonilla yang sudah diekstradisi ke Amerika Serikat AS sejak 2022 mengaku bersalah dalam salah satu dakwaan penyelundupan narkoba. Ia pun diketahui mangkir dalam persidangan dan disebut akan memperpanjang hukumannya.
Dilansir Associated Press, diduga Bonilla yang menjabat pada 2012 membiarkan penyelundup narkoba melewati perbatasan Honduras. Ia juga dituduh menginformasikan kepada penyelundup narkoba soal lokasi operasi agar mereka dapat menghindarinya.
Tak hanya terlibat dalam penyelundupan narkoba, ia pun dituduh ikut dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk mengoperasikan pasukan pembunuh bayaran. Pasukannya bahkan kerap disewa oleh geng penyelundup narkoba.
Di samping Bonilla, mantan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez juga masih menjalani persidangan di New York. Ia diduga terlibat dalam skandal penyelundupan narkoba ke AS bersama adiknya Tony Hernández.
