Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh (Md. Jamal / VOA, Public domain, via Wikimedia Commons)
  • ICJ menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida Rohingya melalui putusan 9-6, setelah gugatan Gambia didukung 57 negara OKI dan tujuh tahun pemeriksaan.
  • Pengadilan menemukan militer Myanmar melakukan pembunuhan, kekerasan seksual, pengusiran paksa, dan pencegahan kelahiran; sekitar 10 ribu Rohingya tewas dan lebih 700 ribu mengungsi ke Bangladesh.
  • ICJ memerintahkan Myanmar menghentikan pelanggaran, mengadili pelaku, memulangkan pengungsi secara aman, serta memberi restitusi dan kompensasi; putusan mengikat tetapi pelaksanaannya bergantung pada kepatuhan Myanmar.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, pada Kamis (19/11/2026) menyatakan Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara. Putusan bersejarah ini diambil melalui pemungutan suara sembilan berbanding enam oleh panel 15 hakim. Untuk pertama kalinya dalam 80 tahun sejarah pengadilan tertinggi PBB tersebut, sebuah negara dinyatakan bertanggung jawab atas kejahatan genosida.

Gugatan ini diajukan Gambia pada November 2019 dengan dukungan 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berdasarkan Konvensi Genosida PBB 1948. Presiden ICJ asal Jepang, Yuji Iwasawa, membacakan vonis selama hampir tiga jam setelah tujuh tahun pemeriksaan bukti dan kesaksian.

1. Militer Myanmar melakukan pembunuhan dan pengusiran massal

Presiden Myanmar Min Aung Hlaing. (Mil.ru, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons)

ICJ menyimpulkan satu-satunya penjelasan masuk akal atas skala kekejaman militer Myanmar adalah niat menghancurkan sebagian besar populasi Rohingya di Rakhine utara. Pengadilan menetapkan beberapa tindakan genosida yang terbukti dilakukan, termasuk pembunuhan massal warga sipil, kekerasan fisik dan mental parah, pengusiran paksa, serta pencegahan kelahiran termasuk pembunuhan bayi dan program pengendalian kelahiran paksa.

"Pengadilan mendapati pasukan keamanan Myanmar menewaskan ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual meluas serta kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, dan menyerang warga Rohingya yang berupaya melarikan diri dalam jumlah besar ke Bangladesh," ujar Iwasawa, dilansir Al Jazeera.

Bukti pengadilan mencatat sekitar 10 ribu warga Rohingya tewas dan hampir 400 desa atau sekitar 40 persen permukiman di tiga kota Rakhine utara hancur selama operasi militer 2017. Lahan permukiman yang diratakan kemudian dibangun kembali menjadi instalasi keamanan dan desa baru bagi warga non-Rohingya. Kekerasan itu memaksa lebih dari 700 ribu warga mengungsi ke Bangladesh, sehingga kini lebih dari 1,2 juta pengungsi bertahan hidup di kamp Cox's Bazar.

Majelis hakim menolak pembelaan Myanmar yang mengklaim operasi tersebut merupakan langkah kontraterorisme terhadap kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). ICJ menilai militer Myanmar tidak membedakan militan dan warga sipil, serta gagal mencegah kekejaman yang turut dilakukan warga sipil bersenjata.

2. ICJ memerintahkan reparasi untuk warga Rohingya

bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Makaristos, Public domain, via Wikimedia Commons)

Atas pelanggaran Konvensi Genosida, ICJ memerintahkan Myanmar menghentikan pelanggaran, mengadili pelaku, serta memfasilitasi pemulangan pengungsi Rohingya dengan aman, sukarela, dan bermartabat. Myanmar juga diwajibkan mengembalikan properti yang rusak, merehabilitasi korban, membayar kompensasi yang besarannya akan ditentukan kemudian, serta menyerahkan laporan langkah restitusi dalam dua tahun.

Putusan ICJ bersifat final, mengikat, dan tidak dapat dibanding. Namun, pengadilan tidak memiliki aparat penegak hukum langsung sehingga pelaksanaannya bergantung pada kepatuhan negara bersangkutan serta kemungkinan langkah Dewan Keamanan PBB.

Kepatuhan Myanmar diragukan karena negara itu kini dipimpin Min Aung Hlaing, panglima militer saat operasi 2017 yang merebut kekuasaan lewat kudeta 2021 dan dilantik sebagai presiden sipil tahun ini melalui pemilu terbatas. Selain sikap rezim yang menolak mengakui identitas Rohingya, sebagian besar Rakhine kini dikuasai kelompok bersenjata Arakan Army yang juga dituduh melanggar HAM, sementara militer terus melancarkan serangan udara di tengah perang saudara.

"Warga Rohingya tidak ingin tinggal di kamp pengungsian selamanya. Kami ingin kembali ke tanah air di Negara Bagian Rakhine dengan hak, kewarganegaraan, dan martabat yang dipulihkan sepenuhnya," kata Murshid Alam, penyintas Rohingya berusia 22 tahun sekaligus pendiri Rohingya Youth Union, dilansir CNN.

3. Reaksi dunia dan dampak bagi kasus genosida global

Vonis ini langsung memicu berbagai respons dari komunitas internasional. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan pengusiran atase pertahanan Myanmar di London dan menyerukan sidang khusus Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) bayangan Myanmar menyatakan menghormati kewenangan ICJ, sedangkan pemerintah militer Myanmar belum memberikan tanggapan resmi.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut putusan ini sebagai pengakuan kuat bagi para korban genosida Rohingya. Ia menegaskan pengakhiran impunitas penting bagi rekonsiliasi nasional dan meminta Myanmar mematuhi seluruh kewajiban hukumnya.

"Kemenangan ini milik warga Rohingya. Mereka bertahan hidup, mereka bersaksi, dan hari ini mereka akan percaya," tutur Menteri Kehakiman Gambia Dawda Jallow, dilansir Deutsche Welle.

Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard menilai penegasan ICJ bahwa niat genosida dapat berjalan bersamaan dengan tujuan militer menjadi preseden krusial bagi perkara serupa. Para pengamat hukum menyoroti dampaknya terhadap gugatan Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza, meski pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengkritik standar pembuktian ICJ dalam perkara Myanmar.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More