Australia Jatuhkan Sanksi Baru bagi Pemukim Ilegal di Tepi Barat

- Australia menjatuhkan sanksi kepada tiga individu dan empat organisasi terkait perluasan permukiman ilegal serta pelanggaran HAM terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
- Sanksi melarang warga dan bisnis Australia berdagang, memberi bantuan keuangan, atau dukungan lain kepada pihak sasaran; tiga individu juga dilarang memasuki Australia.
- Australia menyebut ekspansi permukiman dan kekerasan pemukim menghambat solusi dua negara; pelanggar sanksi terancam penjara hingga 10 tahun dan denda besar.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Australia resmi menjatuhkan putaran sanksi terarah terbaru terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perluasan permukiman ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina di Tepi Barat pada Rabu (18/11/2026). Sanksi ini menargetkan tiga individu dan empat organisasi atas keterlibatan mereka dalam ekspansi permukiman serta pos pemukim.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyampaikan kebijakan tersebut melalui pernyataan tertulis di laman resmi kantornya. Melalui langkah ini, warga negara dan bisnis Australia dilarang melakukan perdagangan maupun memberikan bantuan keuangan dan bentuk dukungan lainnya kepada pihak-pihak yang disanksi.
1. Target sanksi individu dan perusahaan konstruksi

ilustrasi palu hukum (pexels.com/KATRIN BOLOVTSOVA) Tiga individu yang masuk dalam daftar sanksi juga dijatuhi larangan perjalanan menuju wilayah Australia. Langkah tersebut memperluas sanksi yang sebelumnya telah diberlakukan Australia terhadap menteri-menteri senior Israel, pemukim ekstremis, permukiman ilegal, serta kelompok-kelompok lainnya.
Sanksi terbaru ini diambil sebagai tindak lanjut atas pengumuman pemerintah Australia pada September lalu untuk mencegah permukiman ilegal dan kekerasan pemukim. Dalam keterangannya, Wong menyampaikan bahwa sanksi ini untuk pertama kalinya menargetkan sebuah perusahaan konstruksi yang terlibat dalam pembangunan permukiman.
2. Peran pihak yang disanksi dan alasan penindakan

Pembangunan rumah baru di permukiman ilegal Israel, Eldad, selatan Betlehem, Tepi Barat. (Trocaire, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons) Individu dan organisasi yang disanksi berpartisipasi aktif dalam perencanaan, koordinasi, serta pendirian permukiman baru di Tepi Barat. Keterlibatan mereka mencakup penggalangan dana, perekrutan sukarelawan, hingga pemberian dukungan kepada pemukim yang melakukan kekerasan.
Langkah ini diambil pemerintah Australia karena ekspansi cepat permukiman dan kekerasan pemukim dinilai memupuskan kemungkinan tercapainya solusi dua negara. "Kami mengambil tindakan ini karena ekspansi cepat permukiman dan kekerasan pemukim memupuskan kemungkinan solusi dua negara," kata Wong seperti dilaporkan Xinhua.
Hal yang dinilai memupuskan solusi dua negara tersebut mencakup situasi di permukiman E1, lokasi terjadinya pembongkaran serta pemindahan warga Palestina dalam beberapa pekan terakhir. Penny Wong menegaskan kembali bahwa seluruh permukiman Israel di Tepi Barat berstatus ilegal di bawah hukum internasional.
3. Koordinasi internasional dan ancaman pidana pelanggar

ilustrasi penjara (unsplash.com/Milad Fakurian) Pemerintah Australia menyatakan telah mengambil langkah-langkah sanksi ini melalui koordinasi bersama mitra-mitra internasional. Bersama para mitra tersebut, pihak Australia menegaskan bakal terus menilai tindakan-tindakan lanjutan ke depan.
Australia menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian dan keamanan abadi bagi warga Israel maupun Palestina. Selain itu, entitas bisnis Australia diimbau untuk tidak mengikuti tender pembangunan bagi proyek perluasan permukiman ilegal.
Hukuman atas pelanggaran sanksi ini mencakup pidana penjara hingga sepuluh tahun bagi warga Australia yang terbukti melanggar. Merujuk keterangan di situs resmi Kementerian Luar Negeri Australia, pelanggar perorangan juga menghadapi denda hingga 910 ribu dolar Australia atau setara Rp11,17 miliar atau tiga kali lipat nilai transaksi terkait, sedangkan kalangan bisnis dapat didenda hingga 3,64 juta dolar Australia atau Rp44,68 miliar atau tiga kali lipat nilai transaksi terkait.




























