Bahas Pajak Transaksi Elektronik, Parlemen Ghana Rusuh
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Parlemen di Ghana pada hari Senin (20/12/2021) mengadakan pemungutan suara untuk RUU mengenai pajak transaksi elektronik, yang dikenal sebagai e-levy. Sidang parlemen ini berlangsung rusuh, dengan anggota parlemen saling dorong dan memukul, setelah adanya perselisihan mengenai pemungutan suara.
1. Perkelahian anggota parlemen
Melansir dari Graphic Online, perkelahian ini terjadi setelah Wakil Ketua Pertama Parlemen Joseph Osei Owusu, yang memimpin sidang ingin meninggalkan kursi pimpinan agar bisa ikut memilih. Politisi dari Partai Patriotik Baru (NPP) ini mengatakan akan memberikan kursi pimpinan sementara kepada Wakil Ketua Kedua, Andrew Asiamah, kemudian setelah memberikan suara lanjut memimpin kembali.
Namun, anggota parlemen dari pihak oposisi Kongres Nasional Demokrat (NDC) menentang tindakan tersebut, dengan alasan Owusu tidak dapat memilih karena merupakan pemimpin sidang. Saat Owusu ingin melaksanakan niatnya ini, beberapa anggota oposisi berusaha untuk merebut kursinya dan memperingatkan Owusu tidak akan bisa kembali lagi untuk memimpin.
Tindakan itu memicu para anggota parlemen yang saling bertentangan berkelahi, dengan saling dorong dan bertukar pukulan, beberapa anggota mencoba melerai para pejabat yang berkelahi.
Dalam perkelahian itu ada sekitar 50 anggota parlemen yang terlibat, kerusuhan ini dilaporkan hanya menyebabkan satu orang terluka, yaitu anggota parlemen yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Mustapha Ussif, dia mendapat luka di wajah, dikutip dari VOA News.
2. Pajak transaksi elektronik dianggap menyulitkan orang berpenghasilan rendah
Baca Juga: Ghana Denda Maskapai Jika Bawa Penumpang Tanpa Vaksinasi
Editor’s picks
RUU ini menetapkan pajak hingga sebesar 1,75 persen untuk transaksi elektronik, termasuk pembayaran ponsel, yang mencakup 40 persen warga Ghana yang berusia 15 tahun ke atas. Kebijakan ini dianggap akan menyusahkan orang-orang yang berpenghasilan rendah dan mereka yang berada di luar sektor perbankan formal.
Melansir dari BBC, namun, Menteri Keuangan Ken Ofori-Artta, mengatakan kebijakan itu diperlukan untuk memperluas penerimaan pajak, dengan berargumen jika aturan itu berlaku, maka dapat meningkatkan pendapatan negara hingga 6,9 miliar cedi Ghana (Rp15,9 triliun) pada tahun depan.
Retribusi transaksi elektronik ini telah disetujui oleh komite keuangan parlemen, dengan 13 suara mendukung, berbanding 12 suara menentang.
Sidang yang rusuh pada hari Senin telah dilanjutkan pada esok harinya, tapi anggota parlemen tidak memberikan suara pada retribusi yang diusulkan setelah setuju untuk menunda sidang hingga 18 Januari.
3. Kekacauan politik Ghana
Melansir dari BBC, Ghana telah mengalami kekacauan politik sejak pemilu parlemen tahun lalu, yang hasil pemungutan suara menunjukkan NDC dan NPP masing-masing memperoleh 137 kursi parlemen. Namun, NPP bisa lebih unggul setelah satu kursi yang dipegang oleh seorang independen memberikan dukungan.
Perkelahian anggota parlemen juga terjadi pada bulan Januari tahun ini, perselisihan itu dilerai oleh tentara. Perkelahian terjadi ketika anggota parlemen memilih ketuanya, dalam pemilihan ini politisi NDC, yaitu Alban Bagbin terpilih untuk jabatan itu, setelah beberapa anggota NPP memilih dia daripada kandidat partai mereka, Mike Oquaye.
Rasheed Draman, seorang direktur eksekutif Pusat Afrika untuk Urusan Parlemen, sejal awal tahun ini telah memperingatkan bahwa Ghana akan menghadapi lebih banyak masalah di parlemen, dikutip dari VOA News.
Perkelahian antara anggota parlemen pada tahun ini juga terjadi di Afrika Selatan, Armenia, Bolivia, India, Pakistan, dan Turki.
Baca Juga: Ghana Wajibkan Vaksinasi untuk Pelancong Pesawat
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.