Biden Larang Pejabat Nikaragua Masuk ke AS
Bendera Amerika Serikat. (Unsplash.com/Aaron Burden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Bieden pada hari Selasa (16/11/2021) memberlakukan larangan bagi pejabat Nikaragua untuk datang ke AS. Larangan ini diterapkan AS sebagai respons atas hasil pemilu Nikaragua pada 7 November, yang dianggap pemerintah Biden ada tindakan kecurangan untuk memenangkan kembali Presiden Nikaragua, Daniel Ortega dan istrinya, Wakil Presiden Rosario Murillo.
1. Pemerintah Biden menuduh Nikaragua melakukan kekerasan terhadap sipil
Presiden AS, Joe Biden. (Twitter.com/President Biden @POTUS)Melansir dari The Hill, larangan yang diberlakukan Biden ini berlaku untuk Ortega dan istrinya, pejabat terpilh lainnya, termasuk walikota, bersama dengan pasangan dan anak-anak dari kedua pemimpina Nikaragua.
Dalam pengumuman larangan ini Biden mengatakan kekerasan pemerintah Ortega telah memaksa AS untu mengambil tindakan. Dia menuduh pemerintah Ortega tidak demokratis dan otoriter, yang menyebabkan kelumpuhan proses pemilu dan menghilangkan hak warga untuk dapat memilih pemimpinnya dengan bebas dan adil.
Dalam larangannya Biden juga menuduh pejabat Nikaragua, dari walikota hingga kelompok parapolisi dan hakim yang mendukung Ortega telah mengatur kekerasan dan menerapkan praktik tidak demokratis dengan memenjarakan pengunjuk rasa dan membungkam mereka. Pemerintah Biden menuduh adanya tindakan pelecehan fisik dan psikologis terhadap tahanan politik oleh polisi dan otoritas penjara.
Dalam pemilu 7 November pemerintah Ortega menerapkan banyak larangan terhadap partai oposisi, dengan menahan 40 tokoh oposisi, termasuk tujuh calon penantang presiden, dan juga menindak media independen.
Dalam laporan pada 2020 dari Departemen Luar Negeri AS menunjukkan ada 325 pembunuhan dan ratusan penghilangan selama pemberontakan pro-demokrasi pada 2018.
2. Sebelumnya AS telah memberlakukan sanksi keuangan
Baca Juga: Belarusia Sebut Nikaragua Sebagai Sekutu Loyal
Melansir dari Reuters, larangan dari Biden ini datang setelah sehari sebelumnya AS, Inggris Raya, dan Kanada memberlakukan sanksi yang ditargetkan pada daftar pejabat Nikaragua sebagai tanggapan bersama terhadap pemilu pada 7 November yang dianggap sebagai pemilu yang penuh dengan kecurangan.
Editor’s picks
Sanksi dari AS yang diterapkan pada hari Senin merupakan hukuman finansial yang membekukan aset pejabat Nikaragua.
Namun, sanksi dan larangan perjalanan terhadap pejabat Nikaragua tertentu yang diberlakukan oleh Biden dan pendahulunya, Donald Trump, gagal mencegah tindakan otoriter Orterga dan banyak analis meragukan tindakan terbaruk AS akan berhasil memberikan tekanan.
Para pejabat AS telah menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sanksi tambahan yang bisa diterapkan. Brian Nichols, asisten pejabat untuk untuk Urusan Belahan Barat, mengatakan kepada subkomite DPR pada hari Selasa bahwa pemerintah akan berusaha untuk mencegah Nikaragua memperoleh dana dari lembaga keuangan internasional.
Biden pada 10 November telah menandatangani undang-undang yang dapat menekan Nikaragua, dengan membuat pemerintah AS harus meninjau dugaan korupsi keluarga Ortega dan menyerukan peninjauan keanggotaan Nikaragua dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Tengah, yang memberikan perlakuan istimewa dalam ekspor ke AS.
Sanksi tentunya akan semakin menyulitkan ekonomi Nikaragua yang saat ini telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Produk domestik bruto negara itu telah menyusut 9 persen dari 2017 hingga 2020. Kesulitan yang ekonomi di Nikaragua dan tindakan keras pemerintah telah membuat lebih dari 100 ribu orang melarikan diri ke Kosta Rika sejak 2018.
3. Respon negara-negara di benua Amerika terkait pemilu Nikaragua
Melansir dari Al Jazeera, pada hari Jumat (12/11) Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) mengadopsi resolusi yang menganggap pemilu di Nikaragua berjalan tidak demokratis. Dalam piagamannya OAS telah menyerukan negara-negara anggota untuk mempromosikan dan mengkonsolidasikan demokrasi.
Ketua Kongres Nikaragua, Gustavo Porras pada hari Selasa mengatakan bahwa legislatif meminta Ortega untuk menolak piagam OAS, yang menyerukan Nikaragua untuk keluar dari OAS. Dalam sidang di legislatif itu, 83 dari 87 anggota menyetujui mosi tersebut.
Kongres di Nikaragua dikendalikan oleh Front Pembebasan Nasional Sandinista sayap kiri yang dipimpin oleh Ortega. Kongres Nikaragua menuduh OAS melanggar prinsip non-intervensi dalam masalah internal negara anggota.
Tindakan keras pemerintah Nikaragua juga dikritik oleh Uni Eropa pada pekan lalu. Namun, Ortega mengecam Spanyol dan Uni Eropa, dengan mengatakan mereka dipimpin oleh "fasis" dan "anggota parlemen Nazi".
Baca Juga: Dianggap Terlalu Kritis, Kepolisian Nikaragua Razia La Prensa
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
