Eks Menteri Imigrasi Denmark Dipenjara Atas Kebijakan Ilegal

2. Kebijakan yang diterapkan

Baca Juga: Menkes: 72 Negara Sudah Terserang Omicron, Denmark-Inggris Tertinggi

Melansir dari DW, Stojberg pada Februari 2016 memberlakukan sebuah kebijakan yang membuat pencari suaka di bawah usia 18 tahun tidak dapat ditampung dengan pasangan mereka. Tindakan itu langsung menuai kontroversi dan dibatalkan beberapa bulan kemudian setelah adanya keluhan dari pasangan.

Ada 23 pasangan yang dipisahkan kebanyakan dari Suriah dan beberapa telah memiliki anak-anak atau istri sedang hamil, termasuk pasangan dari Suriah, Rimaz Alkayal, berusia 17 tahun dan pasangannya Alnour Alwan, berusia 26 tahun, keduanya terpisah selama empat bulan, saat istri sedang mengandung.

Pemisahan itu dikecam karena melewatkan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur yang sudah menikah, sebagi evaluasi apakah mereka dalam bahaya, alih-alih secara otomatis dipisahkan dengan pasangan karena usia.

Membela kebijakannya itu, Stojberg mengatakan aturan diterapkan untuk melawan pernikahan terhadap anak secara paksa. Para pencari suaka yang mengajukan pengaduan semuanya mengatakan pernikahan itu dilakukan mereka tanpa adanya paksaan.

Melansir dari Euro News, selama menjadi menteri imgrasi perempuan berusia 48 tahun ini telah menerapkan kebijakan imigrasi yang keras. Selain memisahkan para pasangan, dia dalam kebijakan imigrasinya pada 2016 mengharuskan pencari suaka yang baru tiba menyerahkan barang-barang berharga seperti perhiasan dan emas sebagai biaya tinggal mereka di Denmark.

Setelah masa jabatannya usai pada 2019 kebijakan imigrasi yang keras masih dilanjutkan oleh pemerintah Sosial Demokrat, yang telah memperkenalkan langkah-langkah yang lebih keras dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan April memutuskan mencabut izin tinggal bagi pengungsi Suriah.

3. Pemakzulan Stojberg

Mantan Menteri Imigrasi Denmark, Inger Stojberg. (Facebook.com/Inger Støjberg)

Terkait kebijakan imigrasi Stojberg telah diluncurkan penyelediikan yang menetapkan kebijakan itu ilegal dan dia dituduh menyesatkan komite parlemen dan mengabaikan peringatan dari staf kementeriannya yang memperingatkan aturan dapat melanggar.

Kasus ini telah membuat Stojberg mengundurkan diri sebagai wakil pemimpin partai Venstre setelah anggota parlemen memilih untuk memakzulkannya pada bulan Februari, yang membuatnya menjadi anggota parlemen independen, tapi bisa kehilangan jabatannya.

Melansir dari Euro News, Pengadilan Pemakzulan di Denmark dibentuk pada 1849, terdiri dari 15 hakim Mahkamah Agung dan 15 anggota yang ditunjuk oleh parlemen. Pengadilan bertugas mengadili kasus-kasus menteri yang dituduh melakukan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan jabatan.

Pemakzulan terhadap Stojberg ini merupakan yang ke enam kalinya dalam sejarah Denmark, dengan tiga kasus menghasilkan vonis bersalah. Sidang pemakzulan sebelumnya diadakan pada 1995. Pada kesempatan itu, mantan Menteri Kehakiman Erik Ninn-Hansen dijatuhi hukuman percobaan empat bulan karena mencegah pengungsi Sri Lanka membawa keluarga mereka ke Denmark.

Baca Juga: Warga Asli Greenland Tuntut Ganti Rugi Kolonialisasi Denmark