MK Polandia Tolak Putusan Pengadilan UE

2. UE dianggap mencampuri uruasan Polandia dalam haknya membuat undang-undang sendiri

Bendera UE di depan Gedung Berlaymont kantor Komisi Eropa di Brussels, Belgia. (Unsplash.com/Guillaume Périgois)

Dilansir Reuters, Partai Hukum dan Keadilan (PiS) yang berkuasa di Polandia telah memberitahu UE untuk tidak mencampuri urusan Polandia dalam haknya untuk membuat undang-undangnya sendiri dengan menantang reformasi peradilannya.

Pemerintah telah menyampaikan bahwa perubahan sistem peradilan yang dibuat diperlukan untuk membuat pengadilan berfungsi lebih efektif dan menghilangkan sisa-sisa pengaruh komunis.

Mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi, Menteri Kehakiman Zbigniew Ziobro mengatakan dalam konferensi pers.

"Untungnya konstitusi dan normalitas menang atas upaya ... untuk campur tangan dalam urusan internal negara anggota, dalam hal ini Polandia."

Partai-partai oposisi dan kelompok hak asasi manusia yang menentang reformasi peradilan tersebut mengatakan bahwa perubahan itu bertujuan untuk meningkatkan kontrol politik atas pengadilan.

3. Putusan dianggap mengancam keanggotaan UE

Bendera EU di depan gedung parlemen UE di Brussel, Belgia. (Unsplash.com/Christian Lue)

Dilansir Associated Press, keputusan dari Mahkamah Konstitusi Polandia oleh pengamat hukum dipandang sebagai langkah pemerintah sayap kanan Polandia untuk melemahkan kekuatan undang-undang UE di Polandia dan membuat negara itu menjauh dari blok tersebut. Polandia bergabung dengan UE pada tahun 2004, setuju untuk mematuhi aturan dan hukumnya.

“Penolakan untuk menerapkan putusan Pengadilan Eropa di Polandia adalah langkah yang jelas untuk membawa Polandia keluar dari Uni Eropa. Kami khawatir pemerintah Polandia berada di jalur menuju Polexit,” kata Jeroen Lenaers, anggota Parlemen Eropa dari Belanda.

Donald Tusk, mantan perdana menteri Polandia dan mantan kepala dewan UE mengenai keputusan itu, dia melalui Twitter mengatakan.

“Bukan Polandia, tetapi (pemimpin partai yang berkuasa) Kaczynski yang meninggalkan Uni Eropa bersama dengan partainya. Hanya kami orang Polandia yang dapat secara efektif menentang itu."

Laurent Pech, profesor hukum Eropa dari Middlesex University di London, pada hari Rabu mengatakan jalan keluar yang disengaja dari blok itu sendiri bisa menjadi bunuh diri bagi Polandia, dia sebaliknya memprediksi "Polexit dari tatanan hukum UE" harus secara bertahap. Dia menyampaikan blok tersebut harus segera memberi sanksi keuangan harian dan penangguhan dana dari UE. 

Baca Juga: 3 Negara Uni Eropa Ini Dianggap Tidak Ramah LGBT