Oposisi Namibia Menentang Kesepakatan Genosida Jerman
Suku Herero dan Nama yang menjadi tawanan Pasukan Kolonial Jerman di Namibia. (Twitter.com/Chamara Sumanapala)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Windhoek, IDN Times - Parlemen Namibia yang berkumpul pada hari Selasa (8/6/2021), waktu setempat, memperdebatkan rencana rekonsiliasi pemerintah dengan Jerman. Negara Eropa itu telah secara resmi mengakui genosida awal abad ke-20 yang dilakukan oleh pasukan kolonialnya dan sebagai pengampunannya menawarkan dana sebesar 1,1 miliar euro (Rp19,1 triliun), yang akan diberikan selama periode 30 tahun dalam negosiasi yang disepakati pada Mei 2021.
1. Anggota parlemen oposisi mengecam kesepakatan
Anggota parlemen Namibia yang berkumpul untuk membahas penyelesaian rekonsiliasi Namibia dengan Jerman pada 8 Juni 2021. (Twitter.com/Parliament of Namibia)Dilansir Al Jazeera, perdebatan di parlemen dibuka dengan Perdana Menteri Namibia, Saara Kuugongelwa-Amadhila menguraikan rincian perjanjian dengan Jerman.
“Masalah ini memang sensitif. katanya, seruannya untuk persatuan disela oleh cemoohan dari anggota parlemen. “Penting agar kita tidak terpecah belah karena masalah ini, tetapi tetap bersatu sebagai bangsa dalam mengejarnya sampai kesimpulan logisnya."
Edson Isaacks, dari oposisi Gerakan Rakyat Tak Bertanah Namibia (LPM), menggambarkan hasil dari proses pembuatan kesepakatan sebagai “perjanjian di bawah standar”. “Mereka telah mengecualikan komunitas, kelompok Namibia … yang merupakan apartheid yang telah dipraktikkan oleh pemerintah,” katanya.
Utaara Mootu yang juga dari LPM mengatakan kepada perdana menteri. “Kamu telah mengkhianati kami. Anda tidak mengizinkan partisipasi yang setara berdasarkan kebijakan hak asasi manusia. Anda belum memberi kami kesempatan untuk menceritakan trauma ekonomi yang disebabkan oleh genosida."
Kecaman juga dilontarkan oleh Josef Kauandenge, pemimpin partai oposisi lainnya, Organisasi Nasional Persatuan Demokratik (NUDO), yang menyatakan tidak akan menyetujui kesepakatan itu, dia menyampaikan bahwa perjanjian itu ditentang sebagian besar orang Nama dan Herero.
Perdana menteri bersikeras bahwa masyarakat yang terkena dampak telah ikut serta dalam negosiasi, tapi oposisi menuduh pemerintah mengesampingkan mereka, dan menurut keturunan masyarakat yang terkena dampak bahwa mereka tidak diikutsertakan dalam proses tersebut, yang menuntut agar reparasi dibayarkan langsung kepada komunitas mereka. Kesepakatan itu perlu diratifikasi oleh parlemen Namibia dan Jerman, setelah itu akan ditandatangani oleh menteri luar negeri kedua negara.
2. Dana yang diberikan Jerman sebagai upaya permintaan maaf
Wakil Presiden Namibia, Nangolo Mbumba dalam acara pengarahan tentang permintaan maaf dan negosiasi reparasi antara Namibia dan Jerman pada 4 Juni 2021. (Twitter.com/Namibian Presidency)Baca Juga: Mengenal Genosida Namibia: Catatan Hitam Jerman di Afrika
Editor’s picks
Dilansir New Era, terkait dana 1,1 miliar euro (Rp19,1 triliun) yang ditawarkan Jerman sebagai pengampunan terhadap Herero dan Nama ditolak oleh beberapa pemimpin dari kelompok yang terkena dampak termasuk Otoritas Tradisional Ovaherero (OTA) dan Asosiasi Pemimpin Adat Nama (NTLA). Mereka menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan penghinaan, tetapi juga menuduh pemerintah ingin mendapatkan uang untuk melaksanakan tujuan pembangunannya sebagai gantinya.
Pekan lau, Wakil Presiden Nangolo Mbumba, saat menyampaikan informasi terbaru tentang hasil negosiasi tersebut memberikan jaminan bahwa uang atau proyek reparasi genosida tidak akan digunakan untuk program dan kegiatan pemerintah. Dia menyampaikan kedua pemerintah telah sepakat untuk membentuk sebuah badan sebagai kendaraan implementasi yang akan bertanggung jawab untuk implementasi program-program reparasi.
“Bagi mereka yang menduga dana tersebut akan digunakan untuk program dan kegiatan pemerintah lainnya, kami ingin meyakinkan mereka bahwa ini tidak akan terjadi. Proses dan sistem pemerintah kami transparan, dan jumlah yang dialokasikan untuk masyarakat yang terkena dampak akan didedikasikan semata-mata untuk pelaksanaan perjanjian,” kata Mbumba.
Mbumba menyampaikan bahwa dana itu tidak akan disatukan dengan anggaran nasional pemerintah dan tata kelola dana akan bersifat trilateral, terdiri dari perwakilan dari pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak. Kemudian dia mengatakan kerangka hukum untuk kendaraan implementasi akan dikembangkan secara transparan dan masyarakat yang terkena dampak akan berpartisipasi penuh.
Uang reparasi itu akan dialokasikan selama periode 30 tahun untuk melaksanakan proyek di wilayah Erongo, Hardap, Kharas, Kunene, Khomas, Omaheke, dan Otjozondjupa, di mana keturunan dari Nama dan Herero tinggal. Dana tersebut akan digunakan untuk rekonsiliasi, energi terbarukan, pelatihan kejuruan, pembangunan jalan pedesaan, untuk pasokan air dan sanitasi pedesaan, dan untuk pengadaan tanah dan pelatihan.
3. Jerman mengakui genosida terhadap Herero dan Nama
Peristiwa genosida di Namibia yang dilakukan oleh pasukan Jerman pada awal abad ke-20 lalu. (Twitter.com/Africa Facts Zone)Dilansir DW, Namibia yang dulu dikenal sebagai Afrika Barat Daya Jerman adalah koloni Kekaisaran Jerman dari tahun 1884 hingga 1915. Saat di sana, pasukan kekaisaran Jerman dalam apa yang kemungkinan merupakan genosida pertama dari abad ke-20 melakukan pembantaian terhadap sekitar 65 ribu dari 85 ribu Herero dan setidaknya 10 ribu dari 20 ribu Nama.
Peristiwa menyakitkan itu telah mempengaruhi hubungan kedua negara. Negosasi kedua negara itu dimulai pada tahun 2015, yang menghabiskan waktu selama bertahun-tahun. Kedua pemerintah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan kesepakatan rekonsiliasi pada Mei 2021, dengan Jerman secara resmi mengakui kejahatan yang dilakukan oleh tentara kekaisaran Jerman terhadap pemberontak Nama dan Herero sebagai genosida.
Agar rekonsiliasi bisa berjalan perdana menteri meyakinkan anggota parlemen bahwa Jerman akan memberikan permintaan maaf. Rencana permintaaf Jerman telah direncanakan dan akan dilakukan oleh Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier di hadapan Majelis Nasional Namibia pada tanggal yang belum ditentukan.
Meski oposisi menentang, tapi pemerintah Kuugongelwa-Amadhila memegang mayoritas kursi di parlemen, menunjukkan bahwa kesepakatan itu mungkin memiliki akan disepakati parlemen.
Baca Juga: Populasi Terus Meningkat, Namibia Lelang 170 Gajah Liar
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
