Prancis Setujui Penggunaan Izin Kesehatan COVID-19
Bendera Prancis. (Pexels.com/Atypeek Dgn)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Paris, IDN Times - Pengadilan tertinggi di Prancis pada hari Kamis (5/8/2021) menyetujui izin kesehatan, yang berupa sertifikat vaksin atau hasil tes negatif COVID-19 untuk digunakan jika ingin mengakses tempat umum seperti kafe, restoran, kereta api, dan pesawat. Selain itu petugas kesehatan diwajibkan untuk divaksinasi COVID-19.
1. Macron membela izin kesehatan
Presiden Prancis, Emmanuel Macron. (Twitter.com/Emmanuel)Dilansir Anadolu Agency, aturan tersebut merupakan bagian dari tindakan pencegahan yang diambil dalam undang-undang krisis kesehatan dan akan mulai berlaku pada hari Senin. Izin kesehatan akan berbentuk digital atau kertas, bukti vaksinasi atau hasil negatif terbaru dari tes PCR/antigen untuk masuk ke tempat umum dan sosial, yang dapat menampung lebih dari 50 orang.
Setelah keputusan izin kesehatan disetujui terjadi kerumunan besar yang dilakukan para penentang izin kesehatan, yang mengenakan jaket kuning berkumpul di luar gedung Dewan Konstitusi di Paris.
Keputusan itu dikecam para pemimpin oposisi. Marine Le Pen pemimpin dari partai sayap kanan Rally Nasional, menyebut itu sebagai kemunafikan, sementara Jean Luc Melenchon dari Partai Sosialis mengatakan keputusan yang mengecewakan itu tidak melindungi kebebasan.
Terkait polemik izin kesehatan itu Presiden Prancis, Emmanuel Macron melalui Instargram membela aturan kesehatan yang akan diberlakukan, dia mengatakan bahwa tidak ada kebebasan mutlak. Macron membandingkan pembatasan pada orang yang tidak divaksinasi dengan aturan mengemudi dalam kondisi mabuk, yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Aturan ini bagi Macron adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan kebebasan bagi warga negara.
Pada hari Kamis Macron juga mengumumkan bahwa Prancis berencana meluncurkan vaksin penguat atau dosis ketiga untuk orang tua dan mereka yang rentan mulai September, tapi WHO telah mengimbau negara-negara maju untuk menunda suntikan penguat agar vaksin bisa diberikan kepada negara-negara miskin dan berkembang.
2. Prinsip izin kesehatan telah disetujui sejak akhir Mei
Ilustrasi sertifikat vaksin di layar ponsel. (Pexels.com/Nataliya Vaitkevich)Editor’s picks
Dilansir RFI, perluasan penggunaan kartu kesehatan diadopsi oleh Majelis Nasional dan Senat pada 25 Juli, setelah dilakukan perdebatan sengit selama enam hari dan dilakukan beberapa perubahan. Kemudian dirujuk ke Dewan Konstitusi oleh pemerintah dan 60 anggota parlemen.
Prinsip izin kesehatan pada 31Mei telah disetujui oleh Dewan Konstitusi, yang sepakat bahwa bukti vaksinasi atau hasil tes negatif COVID-19 menjadi izin kesehatan, tetapi pada saat itu izin hanya terbatas pada pertemuan besar seperti festival.
Meski izin kesehatan ditentang pihak oposisi dan ada warga yang tidak setuju, tapi berdasarkan survei yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan bahwa 48 persen orang Prancis tidak menyetujui protes menentang izin kesehatan, 37 persen mendukung dan 15 persen acuh tak acuh. Dari orang yang dimintai pendapat jika diminta menunjukkan izin kesehatan 55 persen setuju untuk menunjukkan, dan 61 persen orang mendukung wajib vaksinasi.
3. Petugas kesehatan yang tidak vaksinasi bisa ditangguhkan dari pekerjaan
Ilustrasi dokter. (Unsplash.com/Bermix Studio)Dilansir Reuters, selain izin kesehatan untuk mengakses beberapa tempat, pada hari Kamis Dewan Konstitusi juga membahas aturan isolasi, wajib vaksinasi bagi petugas kesehatan, dan sanksi bagi pekerja yang tidak mematuhi aturan kesehatan. Untuk aturan isolasi dikatakan bahwa karantina 10 hari wajib pada mereka yang positif terpapar COVID-19 dapat melanggar kebebasan, sehingga dibatalkan.
Bagi petugas kesehatan wajib harus sudah divaksin pada pertengahan September atau akan menghadapi skorsing setidaknya hingga pertengahan November. Selain itu Dewan Konstitusi juga memutuskan bahwa kontrak pekerja sementara tidak boleh dibatalkan karena tidak mematuhi ketentuan izin kesehatan.
Aturan izin kesehatan dilakukan untuk menangani gelombang keempat infeksi yang didorong oleh varian Delta. Prancis telah bertindak lebih jauh dari kebanyakan negara Eropa lainnya dalam mengkondisikan aktivitas kehidupan sehari-hari baik pada sertifikat vaksin atau tes COVID-19 negatif baru-baru ini.
Baca Juga: Prancis Tuduh Aturan Karantina Inggris Diskriminatif
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
