Comscore Tracker

Zimbabwe Wajibkan Pegawai Negeri Divaksinasi

Jumlah pegawai yang masuk kantor dibatasi

Harare, IDN Times - Dalam upaya melawan penyebaran virus corona  pemerintah Zimbabwe pada hari Selasa (20/7/2021) mengeluarkan kebijakan baru mengenai vaksinasi. Pemerintah memerintahkan semua pegawai negeri untuk wajib menerima vaksin virus corona.

1. Sekitar 250 ribu pegawai negeri akan diberikan vaksin

Zimbabwe Wajibkan Pegawai Negeri DivaksinasiIlustrasi vaksin COVID-19. (Unsplash.com/Spencer Davis)

Ketua komisi publik, Jonathan Wutawunashe memberitahu dalam surat edaran kepada departemen pemerintah bahwa semua pegawai negeri, yang berjumlah sekitar 250 ribu orang, dianggap sebagai pekerja garis depan dan harus mendapatkan suntikan COVID-19.

Melansir dari VOA News, kebijakan ini dibuat setelah rapat kabinet pada Selasa malam. Menteri Informasi Zimbabwe, Monica Mutsvangwa, mengatakan kepada wartawan bahwa program ini dilakukan karena kekhawatiran peningkatan kasus COVID-19.

Mutsvangwa menyampaikan hasil rapat tersebut menyetujui untuk dekongestan tempat kerja sektor publik dan swasta. Jumlah pegawai negeri yang masuk kantor akan dikurangi menjadi 25 persen dan semua pegawai negeri harus divaksinasi, untuk mereka yang menolak akan mendapatkan sanksi berupa tidak menerima gaji dan bila terpapar tanpa divaksinasi, tidak akan berhak atas asuransi COVID-19.

Mutsvangwa juga menyampaikan bahwa pengadilan hanya dibuka untuk penahanan dan kasus-kasus yang mendesak. Kebijakan pembatasan jumlah pegawai yang boleh masuk kantor tidak berlaku untuk petugas kesehatan dan mereka yang menyediakan layanan penting pemerintah.

2. Sekitar 650 ribu warga Zimbabwe telah menerima dua dosis vaksin

Zimbabwe Wajibkan Pegawai Negeri DivaksinasiIlustrasi petugas medis menyuntikan vaksin. (Unsplash.com/CDC)

Melansir dari VOA News, kebijakan wajib vaksin bagi pegawai negeri ditentang oleh Robson Shereni, kepala Persatuan Guru Pedesaan Tergabung Zimbabwe. Dia menolak karena ingin program vaksin tidak wajib, melainkan harus secara sukarela. Shereni meminta pemerintah harus lebih bekerja dalam sosialisasi informasi vaksin agar orang mau menerima vaksin. Jika pemerintah tetap mewajibkan vaksin dia akan mengajukan gugatan ke pengadilan. 

Sedangkan menurut Sifiso Ndlovu, ketua Asosiasi Guru Zimbabwe, menyampaikan bahwa pemerintah telah membuat kebijakan mulia. Dia menyerukan rekannya untuk memperoleh vaksin untuk membantu negara mengurangi penyebaran virus.

Mengutip dari Reuters, pada program vaksinasi di Zimbabwe banyak orang ragu pada awalnya, tapi kini lebih banyak warga Zimbabwe yang ingin vaksinasi COVID-19, dengan pemerintah berjanji untuk mengimpor lebih banyak vaksin lagi dari Tiongkok.

Saat ini dilaporkan ada sekitar 1.247.000 warga Zimbabwe yang telah menerima suntikan pertama mereka, dan sekitar 650 ribu telah menerima suntikan kedua sejak program dimulai pada Februari.

Baca Juga: Zimbabwe Perpanjang Lockdown dan Segera Vaksinasi

3. Lonjakan kasus COVID-19 di Zimbabwe

Zimbabwe Wajibkan Pegawai Negeri DivaksinasiIlustrasi virus corona. (Unsplash.com/Fusion Medical Animation)

Menurut laporan RTE, dalam mengekang penyebaran virus corona Zimbabwe telah memberlakukan serangkaian tindakan termasuk menunda pembukaan sekolah, mengurangi jam belanja, membatasi kehadiran di pertemuan termasuk pemakaman dan melarang perjalanan antar kota. Jam malam di Zimbawe telah dibatasi dari fajar hingga senja.

Zimbabwe dalam tujuh hari terakhir telah melihat lonjakan kasus infeksi COVID-19, dari sekitar 8 ribu kasus pada minggu sebelumnya menjadi lebih dari 21 ribu kasus pada minggu ini.

Negara ini telah mencatatkan total jumlah kasus positif virus corona sebanyak 85.732 infeksi, seperempat di antaranya tercatat sejak akhir Juni dan saat ini ada 2.697 kematian yang telah terkonfirmasi akibat virus corona.

Ifan Wijaya Photo Verified Writer Ifan Wijaya

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topic:

  • Novaya

Berita Terkini Lainnya