Imbas Invasi Ukraina, Perdamaian Rusia-Jepang Usai PD II Tertunda 

Dikutip dari Tass, Kementrian Luar Negeri Rusia menilai langkah Jepang menjatuhkan sanksi adalah keputusan yang tidak bersahabat. Sanksi juga dianggap merugikan pihak Moskow.

"Dalam situasi saat ini, Rusia tidak berniat melanjutkan pembicaraan perjanjian damai dengan Jepang, karena tidak mungkin membahas penandatanganan perjanjian mendasar dalam hubungan bilateral dengan negara yang secara terang-terangan mengambil sikap tidak bersahabat dan berusaha merugikan kepentingan negara kami," kata Kementrian Luar Negeri Rusia.

Selain itu, otoritas Rusia juga menuduh Jepang sebagai pihak yang merusak hubungan bilateral kedua negara. Jepang dianggap memilih kebijakan anti-Rusia daripada mengembangkan kerja sama dan bertetangga yang menguntungkan.

Jepang dan Rusia yang terlibat peperangan saat itu, belum secara resmi dan formal menandatangani perjanjian damai. Mereka sampai saat ini bersengketa masalah kepemilikan Kepulauan Kuril.

Kepulauan Kuril terletak di sebelah utara Hokkaido. Kepulauan itu memisahkan Laut Okhotsk dengan Samudra Pasifik. Ada 56 pulau yang berderet dan pulau terbesar bernama Sakhalin. Sengketa kepemilikan telah terjadi sejak abad ke-19. 

Perdamaian Jepang-Rusia belum ditandatangani secara resmi karena sengketa tersebut. Saat ini Rusia adalah pihak yang mengendalikan Kepulauan Kuril. Dalam kerja sama yang telah dibangun lama, Rusia memberikan bebas visa bagi orang Jepang yang mengunjungi pulau-pulau itu untuk berziarah pada leluhurnya.

Keputusan menghentikan pembicaraan damai, dilansir RFERL, membuat Rusia mencabut kebijakan bebas visa itu. Sanksi Jepang kepada Rusia dalam masalah Ukraina saat ini dinilai telah merugikan Rusia.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, Jepang telah menjatuhkan sanksi kepada lembaga dan individu Rusia. Dilansir Reuters, setidaknya ada tujuh bank, 12 badan Rusia, dan 76 individu yang mendapatkan sanksi dari Tokyo.

Keputusan Rusia lewat Kementrian Luar Negeri segera mendapat tanggapan dari Jepang. PM Kishida menentang keputusan itu dan menyebutnya tidak adil serta sama sekali tidak dapat diterima, katanya dikutip CNN.

Kishida juga mengatakan, "Jepang harus dengan tegas terus memberi sanksi kepada Rusia dalam kerja samanya dengan seluruh dunia."

Jepang termasuk dalam anggota G7 yang mayoritas anggotanya adalah negara Eropa. Sejak awal, G7 telah mengancam akan menjatuhkan saksi ke Rusia jika menyerang Ukraina.

Protes keras Jepang atas penghentian pembicaraan damai dengan Rusia sudah disampaikan ke kedutaan besar Rusia di Tokyo.

Ketika kecamuk perang Rusia-Ukraina telah memasuki minggu keempat, pekan lalu Jepang mengumumkan rencana mencabut status perdagangan yang paling disukai oleh Rusia. Jepang juga menyatakan akan memperluas cakupan pembekuan aset terhadap elit Rusia dan melarang impor produk tertentu.

Sebagai dukungan pada Ukraina, Jepang telah menerima pengungsi. Jepang juga akan bekerja sama dengan lembaga bantuan internasional untuk mengirimkan bantuan dan obat-obatan ke Ukraina.