Indonesia Ingatkan Hak Dasar Manusia di Sidang Dewan HAM PBB

Pemerintah menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar bukan sekadar program kebijakan, melainkan bagian dari pemenuhan hak asasi itu sendiri.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia melanjutkan transformasi nasionalnya untuk memajukan keadilan sosial," tutur Sugiono.

Transformasi itu diwujudkan melalui perluasan akses terhadap berbagai kebutuhan mendasar masyarakat. Sugiono menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari realisasi hak fundamental warga negara

"Memperluas akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bukan semata-mata soal perancangan kebijakan. Itu adalah perwujudan dari hak-hak fundamental," ujar Sugiono.

Pendekatan ini, kata dia, menunjukkan penekanan HAM dipandang tidak hanya dalam kerangka normatif, tetapi juga dalam praktik keseharian masyarakat.

Untuk memperkuat komitmen tersebut, Sugiono menuturkan, Indonesia tengah mendorong generasi terbaru Rencana Aksi Nasional HAM. Kerangka ini disebut dirancang untuk memperkuat tata kelola lintas kementerian.

"Kerangka ini memperkuat koordinasi antar kementerian, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa promosi serta perlindungan hak asasi manusia dapat diukur dan berkelanjutan,"jelas Sugiono.

Selain itu, Indonesia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan lembaga HAM nasional.

"Indonesia terus bekerja sama secara erat dengan lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional, mendorong kolaborasi yang konstruktif untuk memajukan upaya berkelanjutan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, sejalan dengan prioritas nasional dan norma internasional," kata Sugiono.

Dalam pidatonya, Sugiono menjelaskan jika Indonesia juga menyoroti reformasi hukum yang telah dilakukan melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Reformasi tersebut, katanya, tidak hanya berkaitan dengan pembaruan hukum nasional, tetapi juga menyangkut prinsip kedaulatan.

"Reformasi ini tidak hanya menegaskan kedaulatan hukum kami," ujar Sugiono.

Menurutnya, pembaruan tersebut juga diarahkan pada keseimbangan nilai-nilai dasar dalam kehidupan bernegara.

"Tetapi juga memperkuat keseimbangan antara ketertiban, kebebasan, dan kemakmuran," ujarnya

Melalui presidensi ini, Indonesia menempatkan HAM dalam kerangka yang lebih luas, bukan hanya sebagai komitmen normatif di forum internasional. Sugiono menggambarkan ini sebagai agenda pembangunan yang diwujudkan dalam kebijakan sosial dan reformasi hukum di dalam negeri.