Inggris Akan Perketat Aturan Visa untuk Pangkas Jumlah Migran

Upaya lainnya termasuk menghentikan pekerja kesehatan asing yang membawa anggota keluarga mereka dengan visa mereka, meningkatkan biaya tambahan yang harus dibayar para migran untuk menggunakan layanan kesehatan sebesar 66 persen, serta meningkatkan pendapatan minimum untuk visa keluarga.

"Migrasi ke Inggris perlu dikurangi dan telah terjadi penyalahgunaan visa kesehatan dan perawatan selama bertahun-tahun. Cukup sudah cukup," kata Cleverly, seraya menambahkan bahwa kebijakan imigrasi harus adil, legal, dan berkelanjutan, dikutip dari BBC pada Selasa (5/12/2023).

Cleverly mengatakan kepada anggota parlemen bahwa kebijakan tersebut akan berlaku pada musim semi tahun depan.

"Secara total, paket ini ditambah pengurangan tanggungan pelajar kami. Itu berarti berkurangnya jumlah orang yang datang ke Inggris pada tahun-tahun mendatang sebanyak 300 ribu orang, dibandingkan jumlah orang yang datang ke Inggris tahun lalu," kata Cleverly.

Angka tersebut merupakan perkiraan berdasarkan perhitungan Kementerian Dalam Negeri. Pihaknya berharap bahwa larangan yang diumumkan sebelumnya terhadap sebagian besar pelajar asing yang membawa tanggungan mereka, akan menyumbang hampir setengah dari pengurangan keseluruhan.

Langkah baru dalam mengurangi peningkatan tajam tersebut diambil di tengah tekanan politik yang sangat besar terhadap Perdana Menteri Rishi Sunak dan Partai Konservatif.

Tingginya tingkat migrasi legal telah menjadi isu yang telah berulang kali dijanjikan sejak memenangkan kekuasaan pada 2010. Serta, mengambil kendali perbatasan Inggris sejak pemungutan suara Brexit dan merupakan faktor kunci dalam keputusan negara itu meninggalkan Uni Eopa (UE).

Sunak pun telah berjanji untuk mendapatkan lebih banyak kendali setelah anggota parlemen dari Partai Konservatif mengkritik kinerjanya menjelang pemilihan umum pada 2024. Dengan oposisi Partai Buruh unggul jauh dalam jajak pendapat, Sunak berjanji akan melakukan apa yang diperlukan untuk menurunkan jumlah migrasi.

Pernyataan terbuka partai tersebut pada pemilu 2019, berkomitmen untuk menurunkan jumlah migrasi, tanpa menetapkan target spesifik. Sementara, David Cameron saat menjadi perdana menteri pernah berjanji untuk menurunkan angka migrasi bersih di bawah 100 ribu.

Imigrasi pun akan menjadi isu utama jelang pemilu berikutnya pada tahun depan.

Di surat kabar The Sun, Sunak menulis: 'Jika anda tidak dapat berkontribusi pada Inggris, Anda tidak akan datang ke Inggris'.

Dunia usaha dan serikat pekerja mengecam langkah-langkah baru tersebut sebagai tindakan yang kontra produktif dan menantang bagi sektor swasta dan layanan kesehatan yang dikelola, di mana keduanya menghadapi kekurangan tenaga kerja, dilansir The Straits Times.

Upaya tersebut dianggap dapat memicu perselisihan baru dengan pemilik bisnis yang kesulitan merekrut pekerja dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini mengingat pasar tenaga kerja di negara tersebut yang terus-menerus ketat dan berakhirnya kebebasan bergerak dari UE sejak Inggris keluar dari blok tersebut pada 2020.

Penasihat migrasi independen pemerintah merekomendasikan pada Oktober, untuk menghapus apa yang disebut daftar kekurangan pekerjaan. Ini merupakan salah satu jalur utama bagi perusahaan untuk mempekerjakan pekerja migran di sektor-sektor yang mengalami kekurangan staf yang parah.

"Perubahan ini akan semakin menyusutkan sumber daya manusia yang akan direkrut oleh seluruh perekonomian. Kita perlu segera melihat sistem imigrasi yang sesuai dengan tujuan dan mencerminkan kebutuhan dunia usaha dan pasar tenaga kerja. Sistem saat ini tidak melakukan hal tersebut," kata Kate Nicholls, kepala eksekutif badan perdagangan UKHospitality.