Inggris Tinjau Sistem Pengamanan Pejabat Usai Pembunuhan Eks Menteri

Evaluasi sistem keamanan ini dipicu oleh kasus pembunuhan mantan menteri junior Partai Konservatif, Ann Widdecombe, di kediamannya di Devon pada Juli lalu. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa pembunuhan tersebut bermotif ideologis dan berkaitan erat dengan pandangan politik korban.

Pihak kepolisian telah mendakwa Joshua Kerry atas tuduhan pembunuhan dan terorisme terhadap figur publik. Kerry juga dituduh mencoba menerobos kediaman politisi Nigel Farage, yang memicu penyelidikan khusus oleh badan pengawas kepolisian independen (IOPC).

"Serangan terhadap siapa pun di ruang publik adalah serangan terhadap kita semua dan menjadi ancaman bagi demokrasi," ujar Menteri Dalam Negeri Inggris, Shabana Mahmood.

Kementerian Dalam Negeri menugaskan mantan Penasihat Keamanan Nasional, Stephen Lovegrove, untuk memimpin evaluasi independen. Tim tersebut diberi waktu enam bulan untuk mengkaji potensi ancaman fisik, kejahatan siber, serta polarisasi sosial di masyarakat.

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi keluarga kerajaan, jajaran menteri, anggota parlemen, hingga pejabat daerah. Kajian ini juga diselaraskan dengan anggaran dan personel untuk dialokasikan bagi pihak yang paling berisiko.

"Terlihat jelas bahwa perlindungan bagi mereka yang mengabdi saat ini belum memadai," ujar Shabana Mahmood, dilansir The Independent.

Pemerintah Inggris akan memperluas dukungan pengawalan kepolisian bagi para tokoh politik yang sudah tidak aktif menjabat di parlemen. Skema perlindungan tambahan ini mencakup penyediaan petugas polisi narahubung serta peningkatan keamanan tempat tinggal bagi mantan anggota parlemen, anggota dewan bangsawan, dan juru bicara partai.

Langkah ini didukung oleh data Komisi Pemilihan Umum yang menunjukkan bahwa 55 persen kandidat pemilu pernah mengalami intimidasi selama proses politik. Peningkatan pengamanan tersebut bertujuan untuk mencegah ancaman terhadap keselamatan para tokoh publik di ruang terbuka.

Sementara itu, pihak oposisi mengkritik respons pemerintah yang dinilai lambat.

"Evaluasi ini patut disambut, tetapi mengecewakan karena pemerintah baru bertindak setelah rekan kami terbunuh dan adanya ancaman selama berbulan-bulan," ujar Juru Bicara Urusan Dalam Negeri Reform UK, Zia Yusuf.