Inggris Larang Parade Protestan di Permukiman Katolik Irlandia Utara
- Inggris kembali melarang parade Orange Order melintasi permukiman Katolik di Portadown untuk meredam ketegangan Protestan-Katolik, setelah ribuan warga memblokir rencana rute Jalan Garvaghy.
- Sekretaris Negara Irlandia Utara Chris Bryant meminta demonstrasi dihentikan, menilai parade di kawasan tersebut berpotensi memicu tensi; larangan pemblokiran rute ini sebelumnya berlaku sejak 1998.
- Michelle O’Neill, Sinn Fein, dan Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin menyambut keputusan itu, sementara DUP menilai pemerintah tunduk pada tekanan republikan dan merusak prinsip hukum.
Jakarta, IDN Times - Inggris akhirnya melarang kembali izin menyelenggarakan Parade Commission dari Orange Order di sejumlah area di Irlandia Utara pada Sabtu (10/10/2026). Langkah ini untuk meredam ketegangan antara warga penganut agama Kristen Protestan dan Katolik.
Pada akhir September, ribuan warga Katolik memblokir Parade Commission lewat area permukiman warga Katolik di Portadown. Rencana parade itu melintasi Jalan Garvaghy itu usai pencabutan larangan yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Belfast.
1. Sebut izin melewati permukiman Katolik hanya picu tensi
suasana di Irlandia Utara (unsplash.com/kmitchhodge) Sekretaris Negara Irlandia Utara, Sir Chris John Bryant, mengatakan bahwa Orange Order tidak boleh lagi melewati area permukiman warga Katolik. Menurutnya, langkah ini tepat untuk menghentikan tensi antara warga Protestan dan Katolik.
“Saya mendorong semua demonstran untuk segera menghentikan aksinya. Tidak ada alasan untuk memicu tensi di Irlandia Utara,” terangnya, dikutip dari Politico.
Dalam 2 pekan terakhir, situasi di Portadown menegang setelah rencana Parade Commission lewat area tersebut. Sementara, pemblokiran parade Protestan melintasi Jalan Garvaghy ini sebenarnya sudah dilarang sejak 1998.
2. Sambut baik larangan parade Protestan di Portadown
Kantor Wali Kota Belfast di Irlandia Utara. (unsplash.com/kmitchhodge) Perdana Menteri Irlandia Utara, Michelle O’Neill dan Ketua Partai Sinn Fein, Mary Lou McDonald menyambut baik keputusan ini. Mereka menyebut bahwa warga Katolik di Jalan Garvaghy dapat kembali bernapas lega usai mendengar keputusan ini.
Di sisi lain, Ketua Partai Unionis Demokratik (DUP), Gavin Robinson menuding Bryant tunduk kepada pihak republikan. Menurutnya, pemerintah cenderung hanya takut pada ancaman-ancaman kekerasan.
“Keputusan ini adalah sebuah kesalahan dan sinyal bahwa negara hanya dapat diatur oleh orang yang dapat bersuara keras saja. Kami melihat bahwa aturan fundamental hukum sudah dirusak,” terangnya, dikutip dari The Guardian.
3. Irlandia sambut baik keputusan Inggris
ilustrasi bendera Irlandia (unsplash.com/dahlia01) Menanggapi keputusan larangan ini, Irlandia menyambut baik kabar tersebut. Perdana Menteri Irlandia, Micheal Martin, mengatakan bahwa Bryant sudah menetapkan kebijakan yang sesuai kepentingan publik, terutama warga di Jalan Garvaghy.
“Saya juga dapat merasakan kelegaan dari komunitas kanan di Irlandia Utara dan Pulau Irlandia secara keseluruhan yang khawatir dengan situasi di Drumcree. Jika ini dibiarkan, maka akan ada dampak negatif antar-komunitas dan rekonsiliasinya,” ungkapnya, dikutip dari Irish Independent.
Meskipun demikian, Martin mengakui bahwa keputusan ini tentu akan membuat sejumlah pihak kecewa. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya rekonsiliasi untuk meredam ketegangan.
