Tangerang Selatan, IDN Times - Kantor berita pemerintah Iran (IRNA) pada Jumat (12/8/2022) mengatakan, proposal Uni Eropa (UE) mengenai kesepakatan nuklir kemungkinan bisa mencapai kesepakatan apabila tuntutan Iran terpenuhi.
Awal pekan ini, UE telah mengajukan proposal final setelah melewati rangkaian pembicaraan secara tidak langsung antara pejabat AS dan Iran di Wina, yang telah dilaksanakan selama empat hari.
Pejabat senior UE mengatakan, tidak ada lagi yang perlu diubah pada proposal yang telah dinegosiasikan selama 15 tahun. Dirinya juga berharap pada pejabat Iran untuk memberi keputusan akhir dalam beberapa minggu, dilansir dari VOA.
Menurut laporan IRNA, seorang anonim dari diplomat Iran mengatakan, Teheran sedang meninjau proposal terbaru dari UE.
“Usulan oleh UE dapat diterima jika mereka memberi Iran jaminan tentang masalah perlindungan, sanksi, dan jaminan,” kata diplomat itu.
Sampai saat ini, Teheran menuntut untuk memperoleh jaminan bahwa presiden Amerika Serikat (AS) di masa depan tidak akan mengingkari kesepakatan nuklir, apabila perjanjian itu berlakukan kembali.
Hal itu merujuk pada kasus pemerintahan era Donald Trump, yang keluar dari perjanjian nuklir pada 2018 dan memberikan sanksi keras terhadap Iran.
Namun, Presiden Joe Biden beranggapan bahwa AS tidak dapat memberikan jaminan yang ketat sesuai permintaan Iran. Dirinya juga menilai bahwa kesepakatan tersebut lebih mengarah kepada pemahaman politik daripada perjanjian yang mengikat secara hukum.
Dalam sebuah khotbah salat Jumat, seorang ulama Muslim Syiah yang nasionalis mengatakan, Teheran bersikeras untuk mendapat jaminan bahwa AS akan mencabut sanksinya jika kesepakatan nuklir diberlakukan kembali.
"Kami bersikeras untuk mendapatkan jaminan yang diperlukan, pencabutan sanksi dan verifikasi, dan jika ini tercapai, maka tim perunding kami akan memberi tahu orang-orang bahwa sanksi telah dicabut berkat perlawanan dan kekuatan Anda," kata Kazem Seddiqi saat salat Jumat di Teheran, menurut TV pemerintah.
Washington mengatakan, pihaknya siap untuk segera mencapai kesepakatan dalam rangka memulihkan perjanjian yang didasarkan proposal UE.
Setelah konsultasi di Teheran, para pejabat Iran mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan pandangan dan pertimbangan tambahan kepada UE selaku koordinator pembicaraan.
Pada Rabu (10/8/2022), AS mendakwa seorang anggota Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran yang berencana untuk membunuh John Bolton, seorang penasihat keamanan nasional untuk Trump.
Meski begitu, Washington yakin tuduhannya tidak akan memengaruhi pembicaraan nuklir dengan Teheran, dilansir Reuters.
Pakta nuklir terlihat hampir mencapai kesepakatan pada 2015. Namun, pembicaraan langsung antara Teheran dan pemerintahan Biden menjadi kacau karena desakan Iran, yang meminta Washington untuk menghapus Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC) dari daftar organisasi teroris asing milik AS.
Pada perjanjian 2015, Iran melarang program pengolahan uranium yang dinilai mampu menciptakan senjata nuklir. Hal itu untuk meringankan sanksi yang dijatuhkan oleh AS, UE dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Teheran juga menegaskan bahwa tenaga nuklir miliknya hanya digunakan untuk tujuan perdamaian.