Israel Akan Bangun 1.355 Rumah Yahudi di Tepi Barat, Palestina

25 Okt 2021, 12:23 WIB

Salah satu pemandangan di Tepi Barat, Palestina (Twitter.com/Omar Shakir)

Jakarta, IDN Times – Israel mengumumkan rencana membangun lebih dari 1.300 rumah di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki. Keterangan itu menandakan jumlah permukiman Yahudi di Tepi Barat akan lebih banyak dari skema pembangunan awal yang sudah diumumkan pada Agustus lalu.

"Tender untuk 1.355 rumah di Yudea dan Samaria telah diterbitkan," kata pernyataan yang dirilis Kementerian Konstruksi Israel pada Minggu (24/102/2021), merujuk pada daerah di Tepi Barat yang dinamai dengan istilah-istilah dalam Alkitab, dilansir Middle Eeat Eye.

1. Israel berencana ajukan proposal perluasan perumahan pekan depan

Ilustrasi Palestina (Dok. Google Map)

Rumah-rumah baru akan dibangun di tujuh permukiman. Akomodasi baru bertambah 2.000 rumah dari pengumuman awal dua bulan silam.

Komite perencanaan pemerintah Israel bahkan sudah mempersiapkan proposal yang akan diajukan bulan depan, untuk menambah sekitar 3.000 pemukiman baru di Tepi Barat. Mereka berharap Kementerian Pertahanan segera memberi izin.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) memperingatkan keputusan itu dapat meningkatkan ketegangan dan merusak upaya Israel-Palestina mencapai kesepakatan damai.

2. Mempersulit realisasi solusi dua negara

Situasi di sekitar wilayah Tepi Barat. (Twitter.com/SaloomaEssa)

Kementerian Luar Negeri Palestina yang berbasis di Tepi Barat menyampaikan, rencana pembangunan pemukiman baru hanya akan mendatangkan bencana. Rencana tersebut juga bisa mempersulit realisasi solusi dua negara.

Dampak jangka panjangnya adalah komunitas internasional dan regional, termasuk AS, akan semakin sulit menjembatani Israel-Palestina yang sudah berkonflik sejak bertahun-tahun silam.

Saat ini, diketahui ada sekitar 475 ribu warga Israel yang tinggal di Tepi Barat, yang ilegal secara hukum internasional. Israel telah menduduki Tepi Barat sejak Perang 1967 dan menjalankan kontrol administratif di sebagian besar wilayah yang ditinggali oleh sekitar dua juta warga Palestina.

3. PM Israel Naftali Bennett menentang pendirian Palestina

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett (Twitter.com/Naftali Bennett)

Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, menentang pembentukan negara Palestina. Menariknya, penolakan Bennett atas Palestina tidak goyah sekalipun pemerintahannya didukung United Arab List, partai politik yang membawa aspirasi bangsa Arab dan umat Islam.

Bennett telah mengabaikan pembicaraan damai secara formal dengan otoritas Palestina selama masa jabatannya. Dia lebih memilih untuk fokus pada perbaikan ekonomi.

Pembangunan ribuan rumah disampaikan setelah Israel pada pekan lalu menyetujui pendataan 4.000 warga Palestina sebagai penduduk Tepi Barat. Keputusan itu tercatat sebagai yang pertama kali dalam 12 tahun.